Suara.com - Wacana mengenai penundaan pemilu 2024 telah menjadi polemik yang memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Berbagai pihak telah buka suara memberikan pandangannya mengenai penundaan pemilu tersebut. Masyarakat umum, akademisi, bahkan hingga jajaran menteri presiden turut berbicara soal penundaan pemilu 2024.
Akhirnya, presiden memutuskan untuk melarang jajaran menteri buka suara mengenai penundaan pemilu 2024.
"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, nggak. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, nggak," ujar Jokowi kepada jajaran para menterinya pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara yang disiarkan melalui kanal resmi Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).
Jokowi juga meminta para menteri untuk memiliki sense of crisis dan fokus ke hal-hal yang urgen seperti kenaikan harga bahan pokok yang mencekik.
"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," lanjut Jokowi.
Kendati demikian, beberapa jajaran menteri telah terlanjur bersuara tentang penundaan pemilu 2024. Siapa saja menteri-menteri tersebut? Simak daftar berikut.
Sosok Menteri (Menko) Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah mengutarakan persepsinya mengenai penundaan pemilu 2024.
Airlangga memberikan tanggapannya mengenai penundaan pemilu tersebut mewakili Partai Golkar saat dilayangkan pertanyaan pada pertemuan di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Kamis (10/3/2022).
Baca Juga: Sudah Dilarang Jokowi, Menteri yang Masih Bicara Soal Penundaan Pemilu Layak Dicopot?
Bagi Airlangga, penundaan pemilu tersebut berangkat dari aspirasi masyarakat.
"Aspirasi tidak boleh ditolak, apalagi Golkar, suara Golkar suara rakyat. Nah itu demikian ini perlu dibicarakan secara konsensus antara ketum-ketum partai," jawab Airlangga.
2. Bahlil Lahadalia
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia secara langsung memberikan usulan agar pemilihan presiden diundur yang berimbas ke perpanjangan masa jabatan Jokowi. Bahlil mengusulkan penundaan tersebut atas alasan pemerintah dapat fokus ke pemulihan pascapandemi
Penundaan pemilu 2024 juga turut disorot oleh Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.
Tag
Berita Terkait
-
Bahas Tantangan Ekonomi dan Geopolitik, Sri Mulyani Dukung Prabowo Tingkatkan Kemampuan Pertahanan RI
-
Cuti Bersama Idul Fitri 2022 Berapa Hari? Simak Penjelasan Presiden Jokowi Berikut Ini
-
Perdana Bagikan BLT Minyak Goreng di Jambi, Begini Harapan Presiden Jokowi
-
Sudah Dilarang Jokowi, Menteri yang Masih Bicara Soal Penundaan Pemilu Layak Dicopot?
-
Kunjungi Jambi, Presiden dan Ibu Negara Luncurkan BLT Minyak Goreng dan Menyapa Warga
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 5 Mobil Toyota Dikenal Paling Jarang Rewel, Ideal untuk Mobil Pertama
- 5 HP Murah Alternatif Redmi Note 15 5G, Spek Tinggi buat Multitasking
- 6 Moisturizer Pencerah Wajah Kusam di Indomaret, Harga di Bawah Rp50 Ribu
Pilihan
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
-
Penghentian Operasi dan PHK Intai Industri Batu Bara Usai Kementerian ESDM Pangkas Kuota Produksi
-
Perilaku Audiens Berubah, Media Diminta Beradaptasi dengan AI dan Medsos
Terkini
-
Saksi Ungkap Alur Setoran Uang Pemerasan K3 Sampai ke Direktur Jenderal Kemenaker
-
PGRI Miris Penyebutan Honorer Hanya untuk Guru: TNI, Polri, Jaksa, DPR Tak Ada Honorer
-
Mendagri Tegaskan Pemda dan Forkopimda Siap Dukung Implementasi Program Prioritas Presiden
-
Disindir Soal Ingin Tanam Sawit, Prabowo: Semua Pemimpin Negara Minta ke Saya!
-
Video Viral Bongkar Dugaan Manipulasi BAP, Penyidik Polsek Cilandak Diperiksa Propam
-
Sidang Korupsi Digitalisasi Pendidikan Makin Panas, Saksi Beberkan Bagi-Bagi Uang Proyek Chromebook
-
Guntur Romli PDIP Sebut Jokowi Bukan Lagi Teladan, Hanya Mementingkan Syahwat Kuasa dan Dinasti
-
Pernah Dipidana Kasus Terorisme, Jaksa Pertanyakan Izin Beracara Munarman di Sidang Noel Ebenezer
-
Larangan Jelas, Bahaya Nyata: Mengapa Pelanggaran Merokok saat Berkendara Terus Berulang?
-
Guru Honorer Digaji Rp 300 Ribu, Kalah dari Petugas Partai: DPR Usul Pembayaran dari APBN Saja