Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengapresiasi atas pembentukan holding BUMN industri pertahanan yang dinamakan Defend ID. Jokowi menilai kalau upaya mewujudkan kemandirian industri pertahanan itu tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri melainkan dengan cara membangun kekuatan dari berbagai pihak.
Defend ID sendiri terdiri dari lima perusahaan BUMN yang bergerak di bidang industri pertahanan yakni PT LEN Industri (Persero) sebagai induk holding, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia serta PT Dahana.
"Kemandirian industri pertahanan harus kita wujudkan bersama-sama, tidak bisa sendiri sendiri, tidak bisa parsial, kita harus perkuat industrinya, juga harus bangun ekosistemnya agar tumbuh dan berkembang semakin maju," kata Jokowi sebelum meluncurkan holding dan program strategis BUMN industri pertahanan yang dinamakan Defense Industry Indonesia atau Defend ID di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (20/4/2022).
Jokowi mengaku kalau dirinya sangat menantikan adanya Defend ID tersebut. Bahkan ia terus menagih kepada BUMN sebelum akhirnya sudah siap diluncurkan.
Kepala Negara ingin kalau industri pertahanan Indonesia bisa jauh lebih terkonsolidasi di mana ekosistem yang berjalannya semakin kuat, mampu bersaing sehat serta menguntungkan.
Jokowi juga menegaskan telah mencatat janji dari pembentukan Defend ID di mana bakal masuk ke dalam 50 perusahaan pertahanan terbesar di dunia. Serta mampu mendorong peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang bakal terus diperbesar supaya bisa menurunkan pengeluaran untuk impor dari anggaran pengadaan alat pertahanan dan keamanan (alpahankam).
"Saya minta TKDN produk pertahanan unggulan terus ditingkatkan dari angka yang telah dicapai saat ini 41 persen, agar ditingkatkan naik dan nanti jadi 100 persen."
Berita Terkait
-
Jadi Mantu Jokowi, Harta Kekayaan Bobby Nasution Rp 54 Miliar Tanpa Utang
-
Dengar Target dari Peluncuran Defend ID, Jokowi: Saya Catat Janjinya
-
CEK FAKTA: Ma'ruf Amin Sebut Ibu-ibu Cukup Bayar Pakai Kartu Kalau Jokowi Terpilih Lagi 3 Periode, Benarkah?
-
Daftar Menteri Jokowi yang Harta Kekayaannya Menurun, Ada Nadiem dan Luhut
-
Harta Kekayaan Jokowi Bertambah Rp 7,8 Miliar, Berikut Rinciannya
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Arya Iwantoro Anak Siapa? Ternyata Ayahnya Eks Sekjen Kementan yang Pernah Diperiksa KPK!
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
Pilihan
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
-
Massa Aksi di Depan Polda DIY Dibubarkan Paksa oleh Sekelompok Orang Berpakaian Sipil
-
5 Fakta Mencekam Demo di Mapolda DIY: Gerbang Roboh hingga Ledakan Misterius
-
Suasana Mencekam di Depan Polda DIY, Massa Berhamburan Usai Terdengar Ledakan
Terkini
-
Polisi Ungkap Jaringan TPPO Jual Beli Bayi Lintas Daerah, Beroperasi dari Jakarta hingga Papua
-
KPK Perluas Pemeriksaan Kasus Pemerasan di Pati, Mantan Pejabat hingga Kades Dipanggil
-
Pelajar 16 Tahun Pukul Kakak Kandung hingga Tewas di Kelapa Gading, Polisi Dalami Motif Pelaku
-
Selain Kades, KPK Seret Eks Wabup dan Eks Ketua DPRD Pati Jadi Saksi Kasus Pemerasan Sudewo
-
Usulan KSPI THR H-21 Ditolak! Ini Kata Menaker Soal Batas Waktu Pembayaran THR Idulfitri 2026
-
DPR Desak Pemerintah Sanksi Perusahaan Pelanggar THR: Jangan Jadi Pola Menahun
-
BEM SI Kritik Keras Polri, Soroti Dugaan Pembunuhan Arianto Tawwakal di Tual
-
Wajib Tutup Selama Ramadan? Ini Daftar Tempat Hiburan Malam di Jaksel yang Disegel Pemprov DKI
-
Said Didu Bongkar Sisi Lain Hambalang: Beda Kelas Pengusaha Industri vs Pengeruk Kekayaan Alam
-
Tak Hanya Dipecat, Bripda Masias Kini Hadapi Proses Pidana, Berkas Sudah Dilimpahkan ke Jaksa!