Gubernur Lukas: Rakyat Papua Tolak Pemekaran

Suara.com - Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan bahwa mayoritas rakyat Papua menolak rencana pemekaran yang akan menambah tiga provinsi di daratan paling timur Indonesia tersebut.

Lukas mengatakan bahwa Papua tak memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk mengelola tiga provinsi baru. Selain itu rakyat setempat juga tidak dimintai pendapat terkait rencana pemekaran Papua itu.

"Tidak ada cukup orang di sini (Papua) untuk membuat provinsi-provinsi baru," kata Lukas seperti yang dilansir dari Reuters, Jumat (27/5/2022).

Ia mengatakan pembentukan tiga provinsi baru akan mendorong masuknya warga dari luar Papua.

Penolakan juga disampaikan sebelumnya oleh Ketua Majelis Rakyat Papua atau MRP Timotius Murib. Ia menegaskan kalau pihaknya tetap menolak pemekaran atau daerah otonomi baru (DOB) di Papua.

Murib menjelaskan tiga alasan mendasar mengapa MRP menolak adanya DOB Papua. Pertama saat ini masih ada kebijakan moratorium atau pemberhentian sementara pembentukan DOB.

Kedua, rencana melakukan pemekaran itu tanpa kajian ilmiah. Alasan ketiga, Pendapatan Asli Daerah (PAD) 28 kabupaten/kota masih sangat rendah bahkan masih ada yang nol dan menyebabkan ketergantungan tinggi terhadap APBN.

"Sehingga ini perlu menjadi perhatian serius bagi bapak presiden. Nanti kalau dipaksakan provinsi ini dibentuk maka beban negara akan menajdi sangat besar dan itu fatal, menurut saya itu kemunduran," kata Murib kepada Suara.com pada Rabu malam (25/5/2022).

Selain itu, Murib juga menilai rencana pemekaran tiga wilayah di Papua tidak dapat menjamin memberikan kesejahteraan masyarakat di Bumi Cenderawasih. Pasalnya, tidak ada ketentuan yang dapat menjelaskan soal jaminan kesejahteraan di dalam legislasi.

Baca Juga: Cerita Lukas Enembe 20 Tahun Mengabdi untuk NKRI; Saya Sama Sekali Tak Ada Kebebasan Sebagai Kepala Daerah dan Rakyat

Alih-alih memberikan kesejahteraan, Murib menduga upaya pemekaran wilayah itu dilakukan oleh pihak-pihak yang hendak menjarah kekayaan sumber daya alam di Papua.

"Sehingga selalu menggunakan alasan kesejahteraan rakyat itu menjadi tameng untuk tetap ngotot memekarkan ada kepentingan memburu kekayaan sumber daya alam di tanah Papua atau memburu emas di Papua," tegas Murib.