Suara.com - Militer Rusia menggiatkan operasi menduduki kota Severodonetsk demi mengamankan Provinsi Luhansk di kawasan timur. Moskow diyakini berpacu dengan waktu sebelum datangnya pasokan senjata dari negara barat untuk Ukraina.
Hingga Senin (30/5), Rusia baru menguasai sepertiga Severodonetsk. Akibatnya, Moskow mengirimkan lebih banyak senjata berat ke kota yang menjadi benteng terakhir Ukraina di tepi Provinsi Luhansk.
Dalam pesan videonya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan stuasi di Donbass "masih sangat sulit,” seiring langkah Rusia memindahkan "kekuatan tempur maksimal” ke kawasan timur Ukraina.
Analis militer barat meyakini Rusia sedang berpacu dengan waktu untuk merebut kota Severodonestk. Kota yang berjarak 145 km dari perbatasan Rusia itu bernilai penting, lantaran posisinya yang strategis di Luhansk.
"Kremlin menyadari mereka tidak bisa membuang waktu lagi dan harus memanfaatkan peluang terakhir untuk memperluas wilayah pendudukan kelompok separatis, karena kedatangan senjata berat dari barat akan membuat rencana itu menjadi mustahil,” kata analis militer Ukraina, Oleg Zhdanov.
Walikota Severodonestk, Oleksandr Striuk, mengatakan perang telah "sepenuhnya menghancurkan” kota, dengan kerusakan infrastruktur mencapai 90 persen.
"Angka korban juga bertambah setiap jam, tapi kami tidak bisa menghitung jumlah korban jiwa karena pertempuran di jalanan,” kata dia. Striuk memperkirakan, sebanyak 1.500 warga sipil telah tewas di Severodonestk, sementara 12.000 warga masih terjebak di pusat kota.
Pengiriman senjata Penambahan pasukan Rusia di Severodonesk merupakan bagian dari upaya militer mengamankan wilayah strategis di sekitar Sungai Donetsk, kata Zhdanov.
Menurutnya, intensitas pertempuran dan penambahan jumlah serdadu Rusia mengejutkan militer Ukraina yang berharap pada kiriman senjata dari barat. Pasokan senjata terbaru datang dari Prancis, seperti yang diungkapkan Menteri Luar Negeri Prancis, Catherine Colonna, dalam pertemuannya dengan Menlu Ukraina, Dmytro Kuleba, Senin kemarin.
Baca Juga: Petinggi Militer dan Politikus Rusia Masuk Daftar Penjahat Perang Ukraina
Kuleba sendiri mengatakan jenis senjata yang dikirimkan sejauh ini terbukti "akurat dan efisien,” namun menegaskan pihaknya membutuhkan senjata yang lebih berat untuk menghalau Rusia.
Pada Senin (30/5), Presiden AS, Joe Biden, mengatakan pihaknya tidak berencana mengirimkan peluru kendali berdaya jelajah tinggi kepada Ukraina.
Isu tersebut sempat berhembus di Washington sejak beberapa hari silam. Hal ini disambut Wakil Kepala Dewan Keamanan Nasional Rusia, Dmitry Medvedev, yang menganggap sikap Biden sebagai "keputusan bijak.”
Karena "jika tidak, jika kota-kota kami diserang, militer Rusia akan terpaksa menyerang tempat di mana serangan itu dibuat,” kata dia.
"Dan sebagian dari mereka tidak berada di ibu kota Kyiv,” imbuhnya.
Oleh Partai Republik AS, Biden dituduh mengorbankan Ukraina karena takut oleh gertakan Rusia. Sementara itu, warga Lithuania secara sukarela mengumpulkan uang untuk membeli pesawat nirawak Turki, TB2 Drone.
Berita Terkait
-
Guru dari Aceh hingga Papua Pasang Badan untuk Nadiem, Bongkar Fakta Chromebook
-
Timnas Hoki Putri Indonesia Optimis Lolos ke Asian Games 2026
-
Thailand Siapkan Mega Proyek Rp4000 Triliun, Bikin Jembatan Darat Saingi Selat Malaka
-
5 Lipstick Red Brown dengan Hasil Matte hingga Glossy: Mana Favoritmu?
-
Jakarta Andalkan Wisata Terintegrasi dan Kuliner Premium untuk Gaet Pasar Tiongkok
Terpopuler
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- 5 Parfum Indomaret dengan Wangi Segar Tahan Lama, Cocok Dipakai saat Cuaca Panas
- 12 Promo Makanan Hari Kartini 2026, Diskon Melimpah untuk Rayakan Momen Spesial
Pilihan
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
Terkini
-
Media Arab Bongkar Tentara Israel Menjarah Rumah-rumah di Lebanon dalam Skala Besar
-
KPK Klaim Punya Wewenang untuk Usulkan Batasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik
-
Menhan Sjafrie Kumpulkan Purnawirawan TNI: Bahas Strategi Pertahanan dan Izin Lintas Udara
-
Strategi Baru MA Lawan Korupsi: Gandeng KPK untuk Gembleng 200 Pimpinan Pengadilan
-
Iran Tegaskan Persatuan Nasional di Tengah Ketegangan dengan Amerika Serikat
-
Harga LPG 12 Kg Melejit, Pemprov DKI Pantau Inflasi dan Wanti-wanti Tak 'Panic Buying'!
-
Satu Komando Lawan Agresi: Balasan Menohok Iran atas Retorika Pecah Belah Donald Trump
-
Harga BBM di Vietnam Turun, Pemerintah Perpanjang Insentif Pajak Impor Hingga Juni 2026
-
KPAI Desak Pemerintah Terapkan Cukai Minuman Manis, Soroti Dampak Industri ke Anak
-
PBB Soroti Eksekusi Mati Kasus Narkoba di Singapura, Dinilai Tak Sejalan dengan HAM