Deklarasi Capres Disebut Jadi Industri Propaganda Hitam, Contohnya Kepada Anies Baswedan

Eks Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto menduga acara deklarasi yang menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai Presiden RI oleh Majelis Sang Presiden sebagai agenda setingan.

Deklarasi itu juga disebut terindikasi sebagai upaya black campain terhadap pihak tertentu. Namun, dia tidak menyebut sosok di balik acara deklarasi tersebut.

"Tampaknya seperti itu (dugaan agenda setting dan black campaign)," kata Ismail melalui pesan singkat, Kamis (9/6/2022).

Ismail mengatakan, dirinya sama sekali tidak mengenal sosok yang mengklaim diri sebagai eks HTI di acara deklarasi tersebut.

Tidak hanya eks HTI, dalam acara yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan kemarin, ada peserta yang mengaku sebagai eks FPI dan eks narapidana terorisme.

"Saya tidak tahu sama sekali acara itu. Tidak ada pembicaraan sama sekali soal acara seperti itu. Kami juga tidak kenal yang ngaku-ngaku sebagai eks HTI," tegas Ismail.

Sementara itu, Wasekjen PA 212, Novel Bamukmin menduga, ada semacam pembusukan opini terkait adanya orang yang mengaku eks FPI. Seolah-olah, FPI hendak dinarasikan mempunyai ambisi politik tertentu.

"Untuk masalah FPI palsu jelas ada yang mau membuat pembusukan opini bahwa FPI mempunyai ambisi politik," ucap Novel kepada Suara.com, Kamis (9/6/2022).

Novel menegaskan, FPI yang kini mempunyai kepanjangan sebagai Front Persaudaraan Islam (FPI) merupakan gerakan dakwah. Fokusnya di ranah pendidikan dan aksi kemanusiaan.

Baca Juga: Ribuan Emak-Emak di Jabodetabek Deklarasi Dukung Ganjar Capres 2024

"Padahal kami hanya gerakan dakwah , pendidikan dan fokus dengan aksi kemanusian," sebut dia.

Terkait dukungan menjelang Pilpres 2024, Novel menyatakan jika hingga kini PA 212 belum menentukan sikap. Dukungan resmi terhadap salah satu calon baru ada setelah ada ketetapan dari Ijtima Ulama.

"Untuk dukung mendukung saya dari perwakilan PA 212 sampai saat ini kami wajib netral. Dukungan nanti setelah ada ketetapan dari Ijtima Ulama ketika capres dan cawapres telah ditentukan oleh KPU."