Suara.com - Suara lantang Kamaruddin Simanjuntak membela Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J dan keluarganya tak diragukan lagi. Komentarnya seputar kasus pembunuhan dengan tersangka utama Irjen Ferdy Sambo tak diragukan lagi.
Terkini, tak hanya memperjuangkan hak hukum Brigadir J, ia melontarkan tuduhan bahwa Dirut BUMN PT Taspen mengelola dana capres yang nilainya mencapai Rp 300 triliun!
Menurutnya, dana Rp 300 triliun itu untuk persiapan Capres di Pemilu 2024. Lantas apa dasar tudingan yang dilemparkan pengacara Kamaruddin Simanjuntak itu?
Kamaruddin tak main-main dengan fakta yang ia miliki seputar PT Taspen. Ia bahkan mengklaim memiliki bukti-bukti dan siap melayangkan laporan.
"Ada (bukti) sudah saya investigasi keuangannya," ucap Kamaruddin.
Aliran dana Rp 300 triliun itu, kata Kamaruddin, dikelola oleh Antonius Nicholas Stephanus Kosasih selaku Dirut PT Taspen bersama dengan wanita-wanitanya.
Dirinya melanjutkan bahwa wanita-wanita ini dititipkan uang tersebut untuk diinvestasikan dan kelak akan mendapatkan cashback.
"Wanita-wanita ini ditaro di apartemen salah satunya di Jakarta Barat itu bintang 7. Wanita-wanita ini dititip uang dengan cara uang yang 300 triliun itu diinvestasikan lalu ada cashback dari wanita-wanita yang tidak ia nikahi secara resmi hanya secara ghoib dinikahinya," ungkap Kamaruddin, sebagaimana dilansir melalui akun Twitter @cobeh2021, Jumat 26 Agustus 2022.
Menurut Kamaruddin, wanita-wanita itu bisa melakukan transaksi perbankan hingga Rp 200 juta per hari tanpa tahu asal aliran dananya.
Baca Juga: Kuasa Hukum Pastikan Tidak Ada Dana yang Dikelola PT Taspen untuk Kepentingan Pilpres
Kirim Surat Ke Presiden
Melihat aliran dana Rp 300 triliun yang tidak wajar membuat Kamaruddin Simanjuntak memberikan laporan kepada Presiden, Wakil Presiden, Menkeu dengan cara mengirimkan surat.
Alih-alih mendapatkan balasan, laporannya tersebut mendapatkan respon pasif. Menurut Kamaruddin semuanya diam ketika dirinya menyurati para stakeholder.
"Saya surati Presiden diam, saya surati Wakil Presiden diam, saya surati komisi VI diam, saya surati Menteri Keuangan diam, saya surati Menpan RB diam, saya surati Meneg BUMN diam. Saya surati Direktur SDM PT Taspen diam. Saya surati Komisi III diam, lalu saya harus bersurat kemana lagi," kata dia.
Respons PT Taspen
Mendapat tudingan serius, PT Taspen langsung merespons. Melalui penasihat hukumnya, Yusril Ihza Mahendra, dengan tegas membantah tudingan PT Taspen mengelola duit Rp 300 triliun untuk kepentingan pencalonan presiden.
Berita Terkait
-
Video Viral Diduga Direktur Taspen yang Dilabrak Istri karena Ketahuan Selingkuh
-
Kuasa Hukum Pastikan Tidak Ada Dana yang Dikelola PT Taspen untuk Kepentingan Pilpres
-
Yusril Ihza Mahendra: PT Taspen Tidak Mengelola Dana Rp 300 Triliun untuk Kepentingan Capres
-
Kamaruddin Nilai Ada Akal-akalan Ferdy Sambo Dibalik Ajukan Surat Pengunduran Diri
-
Fakta-fakta Kamaruddin Simanjuntak Bakal Laporkan Dirut PT Taspen ke Jokowi
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional