Panas Isu Reshuffle, Pengamat Tantang Nyali Jokowi untuk 'Tendang' NasDem dari Kabinet

Suara.com - Isu rushuffle kabinet oleh Jokowi mulai merebak pasca deklarasi Anies yang diusung menjadi capres Pemilu 2024 dari Partai Nasdem.

Sehubungan hal tersebut, pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga memiliki penilaian tersendiri terhadap Jokowi.

Jamil menyampaikan bahwa presiden memang memiliki hak prerogatif dalam me-reshuffle kabinet.

Oleh karena itu, Jokowi sebenarnya bisa kapan pun melakukan reshuffle kabinet apabila memang dinilai sudah tak layak.

"Jokowi juga dapat mereshuffle tiga menteri dari Partai Nasdem bila dinilainya sudah tak layak. Layak tidaknya seorang menteri tetap bertahan di kabinetnya tentu tetap ada subyektifitas Jokowi," kata Jamil kepada Warta Ekonomi.

Keputusan Jokowi untuk me-reshuffle kabinet itu nantinya disampaikan Jamil pasti akan menuai perdebatan.

Terlebih lagi, apabila Jokowi 'menendang' dan melakukan reshuffle terhadap menteri dari Partai NasDem.

Menurut Jamil, tindakan Jokowi itu sudah dapat dipastikan akan memunculkan kericuhan opini publik.

"Jokowi tentunya sudah paham itu. Apalagi melihat peran Partai Nasdem terhadap duduknya Jokowi menjadi presiden yang tidak kecil, tentu akan menambah besarnya kegaduhan opini di ruang publik," terang Jamil dikutip Suara.com dari Warta Ekonomi, Sabtu (15/10/2022).

Baca Juga: Presiden Jokowi Minta Kapolri Sederhanakan Slogan Polri: Visi Presisi Ini Njlimet

Jamil menyampaikan bahwa Jokowi memang lebih baik me-reshuffle tiga menteri dari Partai NasDem demi kepentingan demokrasi.

Meskipun nantinya apabila hal tersebut terjadi, kekuatan oposisi semakin bertambah.

Lebih lanjut, Jamil menganggap komposisi oposisi akan bertambah satu, setelah sebelumnya ada Partai Dekomrat dan PKS.

"Setidaknya dapat sedikit menjadi penyeimbang dominannya partai pendukung pemerintah. Tiga partai tersebut dapat melakukan kontrol atas jalannya pemerintahan Jokowi," ungkap Jamil.

"Kalau hal itu terwujud, maka partai politik tidak lagi hanya berfungsi sebagai stempel kebijakan pemerintah," lanjutnya menambahkan.

Jamil juga mempertanyakan soal nyali Jokowi dalam hal ini, adakah nyali presiden untuk melakukan reshuffle.