Suara.com - Isu rushuffle kabinet oleh Jokowi mulai merebak pasca deklarasi Anies yang diusung menjadi capres Pemilu 2024 dari Partai Nasdem.
Sehubungan hal tersebut, pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga memiliki penilaian tersendiri terhadap Jokowi.
Jamil menyampaikan bahwa presiden memang memiliki hak prerogatif dalam me-reshuffle kabinet.
Oleh karena itu, Jokowi sebenarnya bisa kapan pun melakukan reshuffle kabinet apabila memang dinilai sudah tak layak.
"Jokowi juga dapat mereshuffle tiga menteri dari Partai Nasdem bila dinilainya sudah tak layak. Layak tidaknya seorang menteri tetap bertahan di kabinetnya tentu tetap ada subyektifitas Jokowi," kata Jamil kepada Warta Ekonomi.
Keputusan Jokowi untuk me-reshuffle kabinet itu nantinya disampaikan Jamil pasti akan menuai perdebatan.
Terlebih lagi, apabila Jokowi 'menendang' dan melakukan reshuffle terhadap menteri dari Partai NasDem.
Menurut Jamil, tindakan Jokowi itu sudah dapat dipastikan akan memunculkan kericuhan opini publik.
"Jokowi tentunya sudah paham itu. Apalagi melihat peran Partai Nasdem terhadap duduknya Jokowi menjadi presiden yang tidak kecil, tentu akan menambah besarnya kegaduhan opini di ruang publik," terang Jamil dikutip Suara.com dari Warta Ekonomi, Sabtu (15/10/2022).
Baca Juga: Presiden Jokowi Minta Kapolri Sederhanakan Slogan Polri: Visi Presisi Ini Njlimet
Jamil menyampaikan bahwa Jokowi memang lebih baik me-reshuffle tiga menteri dari Partai NasDem demi kepentingan demokrasi.
Meskipun nantinya apabila hal tersebut terjadi, kekuatan oposisi semakin bertambah.
Lebih lanjut, Jamil menganggap komposisi oposisi akan bertambah satu, setelah sebelumnya ada Partai Dekomrat dan PKS.
"Setidaknya dapat sedikit menjadi penyeimbang dominannya partai pendukung pemerintah. Tiga partai tersebut dapat melakukan kontrol atas jalannya pemerintahan Jokowi," ungkap Jamil.
"Kalau hal itu terwujud, maka partai politik tidak lagi hanya berfungsi sebagai stempel kebijakan pemerintah," lanjutnya menambahkan.
Jamil juga mempertanyakan soal nyali Jokowi dalam hal ini, adakah nyali presiden untuk melakukan reshuffle.
"Hal itu setidaknya dapat merem pemerintah melakukan kesalahan atau kesewenangan. Karena itu, makin cepat mereshuffle menteri dari Partai Nasdem tentu semakin baik. Masalahnya, apakah Jokowi punya nyali untuk itu?," tantangnya.
Tag
Berita Terkait
-
Presiden Jokowi Minta Kapolri Sederhanakan Slogan Polri: Visi Presisi Ini Njlimet
-
Jokowi Kecewa Terhadap Polisi: Begitu Ada Peristiwa Ferdy Sambo Runyam Semua
-
Panggil Jajaran Polri, Kompolnas: Jokowi Tidak Marah, Hanya Stressing
-
Presiden Jokowi Minta Kapolri Untuk Sederhanakan Visi Presisi: Sehingga di Bawah Itu Mengerti
-
Presiden Jokowi Keluhkan Merosotnya Kepercayaan Publik pada Polisi: Begitu Peristiwa Ferdy Sambo, Runyam Semuanya
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 2 Juli 2026, Ada Kuda hingga Anjing
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
PAN Tegaskan Kasus Syah Afandin Bukan 'Dosa' Partai: Itu Tanggung Jawab Pribadi!
-
Teka-teki Lokasi Muktamar NU, 5 Provinsi Ini Bersaing Ketat
-
DTKJ Usul Mikrotrans Tak Lagi Gratis, Tarif Rp 2.000 Dinilai Bikin Data Penumpang Lebih Akurat
-
Kenapa Warga Bela Bandar Narkoba? Bedah Kasus Katingan yang Tewaskan Aipda Yudhi Perdana
-
Kasus dr Icha Jadi Titik Balik, Kemenkes Siapkan Perpres Perlindungan Nakes hingga Aturan Sanksi
-
Heboh Gembok 'Sakti' Rp92,5 Miliar di Kemenimipas, Anggota DPR Temukan Harga Tak Wajar
-
DTKJ Usul Tarif Langganan Transjakarta Rp 200 Ribu per Bulan, Ada Diskon 20 Persen
-
Catatan Kritis DPR Soal Rencana Taruna Akmil Masuk Sekolah Rakyat
-
Dukung Liga Akar Rumput, Kadispora DKI Intruksikan Sudin Fasilitasi Talenta Sepak Bola Jalanan
-
Anak Disabilitas Psikososial Alami Hambatan di Sekolah, Apa yang Salah?