Suara.com - Warganet menggeruduk Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainuddin Amali dengan komentar-komentar tajam. Kata kunci "menpora" sendiri sampai menjadi trending topic pada Sabtu (15/10/2022) malam.
Hal tersebut terjadi setelah Menpora mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa ikut campur terkait dengan desakan masyarakat yang belakangan ini ramai menjadi perbincangan.
Diketahui, masyarakat meminta Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan atau yang lebih akrab disapa Iwan Bule, mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban atas Tragedi Kanjuruhan.
Menpora menyebut bahwa pihak pemerintah tidak bisa ikut campur terkait dengan urusan internal dari federasi masing-masing, di mana dalam hal ini PSSI.
Menpora Zainudin Amali juga menegaskan FIFA sebagai induk organisasi PSSI mempunyai aturan tersendiri. Oleh karenanya pemerintah berada dalam posisi yang tidak mungkin intervensi.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menpora setelah membuka acara doa bersama untuk para korban Tragedi Kanjuruhan di Gedung Kemenpora, Jakarta Pusat.
Pernyataan Menpora yang meminta pemerintah untuk tidak ikut campur perihal masalah PSSI, merupakan bentuk respons atas hasil laporan TGIPF terkait peristiwa di Kanjuruhan yang menewaskan 132 orang.
Dalam yang disampaikan oleh TGIPF terkait dengan Tragedi Kanjuruhan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), menyebutkan rekomendasi pengurus ketua umum beserta pengurus PSSI untuk mundur.
TGIPF meminta agar PSSI mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban moras atas terjadinya Tragedi Kanjuruhan. Namun, Menpora menentang adanya permintaan tersebut dan menyebut bahwa hal demikian merupakan bentuk dari intervensi.
Baca Juga: 80 Orang Saksi telah Diperiksa, Penyidikan Tragedi Kanjuruhan Terus Berlanjut
Tidak hanya itu, Menpora juga menegaskan bahwa pemerintah harus berhati-hati dalam menindaklanjuti hal-hal yang bukan bagian dari ranahnya.
Permintaan atau tanggapan Menpora yang menyebut bahwa pemerintah tidak bisa ikut campur dalam urusan PSSI tersebut mendapat kecaman dari para warganet.
Banyak warganet yang tidak setuju dengan pendapat Menpora. Mereka menyebut bahwa jika berurusan dengan rakyat, maka pemerintah harus tetap turun tangan.
Perbincangan Menpora yang menyebut pemerintah tidak usah ikut campur tersebut ramai di media sosial terutama Twitter. Warganet menggeruduk pernyataan dari Menpora tersebut.
“Menurut saya sih, kalau sudah menyangkut nyawa rakyat pemerintah harus campur tangan. Nah kalau urusan tata kelola sepak bola bolehlah gak ikut campur. La wong ini ratusan nyawa rakyat melayang kok, ya harus campur tangan,” tulis seorang warganet.
“TGIPF dibentuk oleh siapa? Kenapa takut mundur? Toh sebagai bentuk pertanggungjawaban pimpinan. Budaya malu para pejabat di Indonesia itu yang sekarang udah kagak ada. Contoh budaya Jepang. Jadi pejabat ya berani tanggung jawab, berani dikritik, berani dicaci,” komentar warganet.
Berita Terkait
-
80 Orang Saksi telah Diperiksa, Penyidikan Tragedi Kanjuruhan Terus Berlanjut
-
Kunjungi Ahli Waris di Pasuruan, Mensos Risma Prioritaskan Bansos untuk Anak Korban Tragedi Kanjuruhan
-
Moral Jadi Alasan Iwan Bule dan Jajarannya Harus Mundur dari PSSI
-
Kadiv Humas Polri: Kami Akan Mengedepankan Steward daripada Gas Air Mata untuk Amankan Pertandingan
-
Sudah Terpojok, Ini 3 Alasan Ketum PSSI Harus Segera Mundur
Terpopuler
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
'Mereka Ada Sebelum Negara Ini Ada,' Pembelaan Antropolg untuk 11 Warga Maba Sangaji di Persidangan
-
Terungkap! 'Orang Baik' yang Selamatkan PPP dari Perpecahan: Ini Peran Pentingnya
-
Dana Transfer Dipangkas Rp 15 Triliun, APBD DKI 2026 Anjlok dan Gubernur Perintahkan Efisiensi Total
-
Kelurahan Kapuk Dipecah Jadi 3: Lurah Klaim Warga Menanti Sejak Lama, Semua RW dan RT Setuju
-
Antonius Kosasih Divonis 10 Tahun Bui di Kasus Korupsi PT Taspen, Hukuman Uang Pengganti Fantastis!
-
Kapuk Over Populasi, Lurah Sebut Petugas Sampai Kerja di Akhir Pekan Urus Kependudukan
-
Ada dari Bekasi dan Semarang, Tim DVI Identifikasi 7 Jasad Korban Ponpes Al Khoziny, Ini Daftarnya
-
Jokowi Absen di HUT TNI karena Tak Boleh Kena Panas, Kondisi Kesehatannya Jadi Gunjingan
-
Geger Sidang Ijazah Gibran: Tuntutan Rp125 T Bisa Dihapus, Syarat Minta Maaf dan Mundur dari Wapres
-
PHRI: Okupansi Hotel Merosot, Terhentinya Proyek IKN Buat Kaltim Paling Terdampak