Suara.com - Warganet menggeruduk Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainuddin Amali dengan komentar-komentar tajam. Kata kunci "menpora" sendiri sampai menjadi trending topic pada Sabtu (15/10/2022) malam.
Hal tersebut terjadi setelah Menpora mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa ikut campur terkait dengan desakan masyarakat yang belakangan ini ramai menjadi perbincangan.
Diketahui, masyarakat meminta Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan atau yang lebih akrab disapa Iwan Bule, mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban atas Tragedi Kanjuruhan.
Menpora menyebut bahwa pihak pemerintah tidak bisa ikut campur terkait dengan urusan internal dari federasi masing-masing, di mana dalam hal ini PSSI.
Menpora Zainudin Amali juga menegaskan FIFA sebagai induk organisasi PSSI mempunyai aturan tersendiri. Oleh karenanya pemerintah berada dalam posisi yang tidak mungkin intervensi.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menpora setelah membuka acara doa bersama untuk para korban Tragedi Kanjuruhan di Gedung Kemenpora, Jakarta Pusat.
Pernyataan Menpora yang meminta pemerintah untuk tidak ikut campur perihal masalah PSSI, merupakan bentuk respons atas hasil laporan TGIPF terkait peristiwa di Kanjuruhan yang menewaskan 132 orang.
Dalam yang disampaikan oleh TGIPF terkait dengan Tragedi Kanjuruhan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), menyebutkan rekomendasi pengurus ketua umum beserta pengurus PSSI untuk mundur.
TGIPF meminta agar PSSI mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban moras atas terjadinya Tragedi Kanjuruhan. Namun, Menpora menentang adanya permintaan tersebut dan menyebut bahwa hal demikian merupakan bentuk dari intervensi.
Baca Juga: 80 Orang Saksi telah Diperiksa, Penyidikan Tragedi Kanjuruhan Terus Berlanjut
Tidak hanya itu, Menpora juga menegaskan bahwa pemerintah harus berhati-hati dalam menindaklanjuti hal-hal yang bukan bagian dari ranahnya.
Permintaan atau tanggapan Menpora yang menyebut bahwa pemerintah tidak bisa ikut campur dalam urusan PSSI tersebut mendapat kecaman dari para warganet.
Banyak warganet yang tidak setuju dengan pendapat Menpora. Mereka menyebut bahwa jika berurusan dengan rakyat, maka pemerintah harus tetap turun tangan.
Perbincangan Menpora yang menyebut pemerintah tidak usah ikut campur tersebut ramai di media sosial terutama Twitter. Warganet menggeruduk pernyataan dari Menpora tersebut.
“Menurut saya sih, kalau sudah menyangkut nyawa rakyat pemerintah harus campur tangan. Nah kalau urusan tata kelola sepak bola bolehlah gak ikut campur. La wong ini ratusan nyawa rakyat melayang kok, ya harus campur tangan,” tulis seorang warganet.
“TGIPF dibentuk oleh siapa? Kenapa takut mundur? Toh sebagai bentuk pertanggungjawaban pimpinan. Budaya malu para pejabat di Indonesia itu yang sekarang udah kagak ada. Contoh budaya Jepang. Jadi pejabat ya berani tanggung jawab, berani dikritik, berani dicaci,” komentar warganet.
Berita Terkait
-
80 Orang Saksi telah Diperiksa, Penyidikan Tragedi Kanjuruhan Terus Berlanjut
-
Kunjungi Ahli Waris di Pasuruan, Mensos Risma Prioritaskan Bansos untuk Anak Korban Tragedi Kanjuruhan
-
Moral Jadi Alasan Iwan Bule dan Jajarannya Harus Mundur dari PSSI
-
Kadiv Humas Polri: Kami Akan Mengedepankan Steward daripada Gas Air Mata untuk Amankan Pertandingan
-
Sudah Terpojok, Ini 3 Alasan Ketum PSSI Harus Segera Mundur
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
-
QRIS Jadi 'Alat Bantu' Judi Online: Mengapa Sistem Pembayaran BI Ini Rentan Disalahgunakan?
-
Klaim Pakai Teknologi Canggih, Properti PIK2 Milik Aguan Banjir
Terkini
-
Libatkan Ahli, Polisi Bedah Batas Kebebasan Berekspresi dalam Kasus Mens Rea Pandji Pragiwaksono
-
Prabowo Duga Ada Kekuatan Asing Bayar Segelintir Orang untuk Mengejek
-
Bantah Tak Kooperatif, Legislator Bekasi Nyumarno Sambangi KPK: Undangan Tak Sampai ke Alamat KTP
-
Prabowo Janjikan Kampus Kedokteran Gratis
-
50 Medsos Lokal Ramaikan ISMN Yogyakarta Meetup 2026, Bahas Kolaborasi di Era Digital
-
Diduga Disambar Petir, Lantai 5 Tzu Chi School PIK Terbakar: Kerugian Ditaksir Rp200 Juta
-
Gus Ipul Berkelakar soal Khofifah: Tiga Kali Pilgub Lawannya Sama, Bergantian Jadi Mensos
-
Waspada Banjir di Puncak Musim Hujan, Ini 5 Hal Penting yang Wajib Disiapkan
-
Rismon Siap Buka-bukaan di Sidang KIP Besok: Sebut Ijazah Gibran Tak Penuhi Dua Syarat Krusial
-
Tepis Isu Perpecahan Kabinet, Prabowo: Jangan Percaya Analisis Orang Sok Pintar di Medsos!