Suara.com - Warganet menggeruduk Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainuddin Amali dengan komentar-komentar tajam. Kata kunci "menpora" sendiri sampai menjadi trending topic pada Sabtu (15/10/2022) malam.
Hal tersebut terjadi setelah Menpora mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa ikut campur terkait dengan desakan masyarakat yang belakangan ini ramai menjadi perbincangan.
Diketahui, masyarakat meminta Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan atau yang lebih akrab disapa Iwan Bule, mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban atas Tragedi Kanjuruhan.
Menpora menyebut bahwa pihak pemerintah tidak bisa ikut campur terkait dengan urusan internal dari federasi masing-masing, di mana dalam hal ini PSSI.
Menpora Zainudin Amali juga menegaskan FIFA sebagai induk organisasi PSSI mempunyai aturan tersendiri. Oleh karenanya pemerintah berada dalam posisi yang tidak mungkin intervensi.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menpora setelah membuka acara doa bersama untuk para korban Tragedi Kanjuruhan di Gedung Kemenpora, Jakarta Pusat.
Pernyataan Menpora yang meminta pemerintah untuk tidak ikut campur perihal masalah PSSI, merupakan bentuk respons atas hasil laporan TGIPF terkait peristiwa di Kanjuruhan yang menewaskan 132 orang.
Dalam yang disampaikan oleh TGIPF terkait dengan Tragedi Kanjuruhan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), menyebutkan rekomendasi pengurus ketua umum beserta pengurus PSSI untuk mundur.
TGIPF meminta agar PSSI mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban moras atas terjadinya Tragedi Kanjuruhan. Namun, Menpora menentang adanya permintaan tersebut dan menyebut bahwa hal demikian merupakan bentuk dari intervensi.
Baca Juga: 80 Orang Saksi telah Diperiksa, Penyidikan Tragedi Kanjuruhan Terus Berlanjut
Tidak hanya itu, Menpora juga menegaskan bahwa pemerintah harus berhati-hati dalam menindaklanjuti hal-hal yang bukan bagian dari ranahnya.
Permintaan atau tanggapan Menpora yang menyebut bahwa pemerintah tidak bisa ikut campur dalam urusan PSSI tersebut mendapat kecaman dari para warganet.
Banyak warganet yang tidak setuju dengan pendapat Menpora. Mereka menyebut bahwa jika berurusan dengan rakyat, maka pemerintah harus tetap turun tangan.
Perbincangan Menpora yang menyebut pemerintah tidak usah ikut campur tersebut ramai di media sosial terutama Twitter. Warganet menggeruduk pernyataan dari Menpora tersebut.
“Menurut saya sih, kalau sudah menyangkut nyawa rakyat pemerintah harus campur tangan. Nah kalau urusan tata kelola sepak bola bolehlah gak ikut campur. La wong ini ratusan nyawa rakyat melayang kok, ya harus campur tangan,” tulis seorang warganet.
“TGIPF dibentuk oleh siapa? Kenapa takut mundur? Toh sebagai bentuk pertanggungjawaban pimpinan. Budaya malu para pejabat di Indonesia itu yang sekarang udah kagak ada. Contoh budaya Jepang. Jadi pejabat ya berani tanggung jawab, berani dikritik, berani dicaci,” komentar warganet.
Berita Terkait
-
80 Orang Saksi telah Diperiksa, Penyidikan Tragedi Kanjuruhan Terus Berlanjut
-
Kunjungi Ahli Waris di Pasuruan, Mensos Risma Prioritaskan Bansos untuk Anak Korban Tragedi Kanjuruhan
-
Moral Jadi Alasan Iwan Bule dan Jajarannya Harus Mundur dari PSSI
-
Kadiv Humas Polri: Kami Akan Mengedepankan Steward daripada Gas Air Mata untuk Amankan Pertandingan
-
Sudah Terpojok, Ini 3 Alasan Ketum PSSI Harus Segera Mundur
Terpopuler
- 7 SD Swasta Terbaik di Palembang dan Estimasi Biayanya, Panduan Lengkap Orang Tua 2026
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Aksi Kritik Gubernur Rudy Mas'ud 21 April, Massa Diminta Tak Tutup Jalan Umum
Pilihan
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
-
Merantau ke Kota Kecil, Danu Tetap Sulit Cari Kerja: Sampai Melamar Pawang Satwa
-
Purbaya Copot Febrio dan Luky dari Dirjen Kemenkeu
-
Heboh! Gara-gara Putar Balik, Sopir Truk Ini Kena Tilang Polisi Rp 22 Juta
-
Bukan Hoaks! 9 Warga Papua Termasuk Balita Tewas Ditembak saat Operasi Militer TNI
Terkini
-
Saiful Mujani Santai Meski Dilaporkan Makar: Kalau Harus Ditahan, Ya Tahan Saja
-
PM Lebanon: Israel Sengaja Incar Bunuh Wartawan Pakai Rudal
-
Eks Ketua Komnas Perempuan Soal Demokrasi RI: Kalau Kartini Lahir Sekarang, Bisa Dituduh Makar
-
Kemenlu RI Pastikan Sama Sikap dengan Malaysia dan Singapura Soal Tarif Selat Malaka
-
Kasus DKJA, KPK Panggil Dirjen Integrasi Transportasi dan Multimoda Kemenhub
-
Kabar Gembira! Besok Naik Transportasi Umum di Jakarta Cuma Bayar Rp1
-
Soal Kasus Guru Atun Dihina Siswa di Kelas, Komisi X DPR: Ini Tamparan Keras Dunia Pendidikan
-
Daya Beli Terancam Gegara Harga Naik, DPR Minta Pemerintah Gelar Operasi Pasar Minyak Goreng
-
Nekat Pungut Biaya? Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Terancam Sanksi Tegas!
-
KPK Usul Masa Jabatan Ketum Parpol Maksimal 2 Periode: Demi Cegah Korupsi dan Dinasti Politik?