Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyatakan semua orang memiliki hak untuk mendukung dan memberi dukungan bagi sesorang untuk nyapres. Tetapi untuk internal, khususnya kader PDIP, mereka harus tahu aturan.
Aturan itu ialah terkait adanya wewenang dan keputusan menyoal pencapresan PDIP yang hanya ada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Aturan itu yang menjadi wajib ditaati para kader.
Adapun pernyataan Puan mengenai siapapun boleh memberikan dukungan merupakan jawaban saat ditanya mengenai Dewan Kolonel. Puan sekaligus diminta memberikan nasihat.
"Semua orang boleh mendukung dan memberikan dukungan kepada internal yang dianggap mumpuni, yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk ikut dalam proses Pilpres 2024. Namun semua itu kita sebagai anggota PDIP akan ikut pada keputusan ketum," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (1/11/2022).
Puan turut memberikan respons ihwal sikapnya terhadap keberadaan Dewan Kolonel.
Diketahui, Dewan Kolonel terbentuk tidak terlepas dari keinginan sejumlah kader yang mendukung Puan. Tetapi pembentukan Dewan Kolonel tidak disetujui DPP PDIP, yang kemudian menyikapinya dengan memberikan sanksi keras.
"Saya terima kasih atas semua yang sudah diberikan, namun itu merupakan salah satu tugas yang diberi anggota fraksi dalam mensosialisasikan program-program yang ada di dapilnya atau di daerahnya atau di wilayahnya untuk memberi masukan sebagainya. Jadi apa yang dilakukan itu suatu hal yang wajib dilakukan dan atas arahan ketum," tutur Puan.
Tegaskan PDIP Solid Dan Patuh Megawati
Puan memastikan bahwa internal partai solid patuh dan tunduk terhadap Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Terutama dalam hal pencalonan presiden.
Hal itu disampaikan Puan menanggapi ihwal pemberian sanksi keras terhadap para kader penggagas Dewan Kolonel. Puan memastikan bahwa persolan tersebut telah selesai.
"Intinya kita PDIP solid dan kita akan mengikuti perintah apa yang diinstruksikan ketum tentang kesamaan paham," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/11/2022).
Sebelumnya Puan mengatakan persoalan tentang Dewan Kolonel yang sempat membuat polemik di internal partai, kini sudah selesai. Tidak lagi ada hal yang perlu dipersoalkan.
Diketahui belakangan, DPP PDIP telah memberikan sanksi keras terhadap para penggagas Dewan Kolonel.
"Sudah selesai," ucap Puan.
Kekinian pasca pemberian sanksi keras, Puan mengaku bahwa internal partai solid. Ia menyebut bahwa polemik soal Dewan Kolonel hanya bagian dari dinamika internal.
"PDIP solid, nggak ada apa-apa. Itu hanya dinamika di dalam internal partai," katanya.
Berita Terkait
-
Pendukungnya Bikin Gaduh, Ganjar Pranowo Mengaku Tak Pernah Membentuk Relawan: Jangan Membentur-benturkan!
-
Elektabilitas PDIP Tertinggi, Masih Terpengaruh Efek Jokowi?
-
Pecahkan Rekor MURI, Wajah Puan Maharani Hingga Prabowo Subianto Ini Dilukis Hanya Dalam Waktu 1 Jam Saja!
-
Relawan Ingin Jokowi Akhiri Trah Soekarno dan Gantikan Megawati Jadi Ketum PDIP, Bambang Pacul: Bikin Partai Juga Boleh!
-
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Resesi Hingga Penegakan Hukum Judi Online
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO