Suara.com - Presiden Joko Widodo kembali melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur pada Jumat (4/11/222) kemarin. Namun, di saat bersamaan, kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) melakukan unjuk rasa bertajuk Aksi 411 di kawasan Istana Merdeka.
Unjuk rasa tersebut dilakukan oleh beberapa ormas Islam untuk meminta agar Jokowi segera turun dari jabatannya sebagai kepala negara.
Merespons hal ini, pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa seharusnya Jokowi mengambil sikap berani untuk menemui para demonstran.
Jika Jokowi berani menemui para demonstran yang mayoritas beragama Islam, maka isu Islamophobia yang selama ini kental di pemerintahan Jokowi bisa terbantahkan.
Namun, ternyata Jokowi justru bertolak ke Jawa Timur saat aksi tersebut digelar.
"Apapun yang disebut kalau 411 pasti warnanya muslim dan itu justru harus dihadapi oleh Pak Jokowi. Karena selama ini yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi, yang sedang dikerjakan Pak Jokowi adalah memecah belah bangsa dengan isu Islamophobia," ujar Rocky seperti dikutip melalui kanal YouTube-nya Rocky Gerung Official pada Sabtu (5/11/22).
"Saya sebut Pak Jokowi dalam pengertian administrasi Pak Jokowi," lanjutnya.
Rocky juga menyebut bahwa kebijakan yang dibuat oleh Jokowi semakin lama menunjukan bahwa kebijakan tersebut berdampak justru untuk memecah belah bangsa.
"Kebijakan-kebijakan yang memecah belah bangsa itu makin lama makin terlihat," terang Rocky.
Baca Juga: Rocky Gerung: Jokowi Gembira Ketemu Relawan, kalau Demonstran Ogah Sambut Padahal Rakyatnya Juga
Termasuk juga para pendukung Jokowi yang tidak henti-hentinya tidak bisa terlepas dari Islamophobia.
"Buzzer-buzzer Pak Jokowi nggak henti-hentinya lepas dari Islamophobia," tuturnya.
Jokowi Kunker ke Jatim
Pantauan Suara.com, Presiden Joko Widodo akan kembali melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur, Jumat (4/11/22) kemarin. Kunker itu dilakukan Jokowi untuk menuntaskan rencananya yang sempat tertunda.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden Bey Triadi Machmudin menerangkan kalau Jokowi melangsungkan kunker ke Mojokerto, Jawa Timur.
"Sebetulnya rencananya kunker ke Mojokerto pada 10 Oktober lalu, namun tertunda saat itu," kata Bey saat dikonfirmasi, Jumat (4/11/22) kemarin.
Karena sempat tertunda, maka Kementerian BUMN sempat mengajukan permohonan kembali kepada Jokowi untuk bisa melakukan kunker ke Mojokerto pada Jumat.
Berita Terkait
-
Rocky Gerung: Jokowi Gembira Ketemu Relawan, kalau Demonstran Ogah Sambut Padahal Rakyatnya Juga
-
Singgung Pola Jokowi Tak Ada di Jakarta saat Ada Demo, Rocky Gerung: Ketakutan!
-
Alasan Geng Rizieq CS Minta Jokowi Mundur: Tidak Rendah Hati, Malah Sombong
-
Massa Aksi 411 Tuntut Presiden Jokowi Mundur, Dibalik Indahnya Menara Eiffel Paris
-
Santer Isu Jokowi Kudeta Megawati, Hasto PDIP: Itu Provokator Politik, Mau Memecah Belah!
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO