Suara.com - Ketua DPP NasDem Willy Aditya mengatakan gangguan terhadap safari Anies Baswedan ke daerah tidak hanya terjadi di Aceh, tapi juga di sejumlah wilayah lain, seperti Tasikmalaya dan Ciamis.
Diketahui kekinian ramai pencabutan izin penggunaan tempat menjelang safari Anies ke Aceh pada Sabtu pekan ini. Willy berujar gangguan yang sama juga dialami NasDem dan Anies di daerah lain.
"Tentu ini juga, sebelumnya juga terjadi di Tasik dan Ciamis, tapi pihak pemerintahnya firm untuk terus menjalankan kegiatan," kata Willy kepada wartawan, Rabu (30/11/2022).
Willy menegaskan bahwa di dua daerah tersebut, pihak pemerintah daerah tidak terlibat. Melainkam ada upaya yang mendorong pemda menyetop safari Anies.
"Bukan, bukan pemda. Ada permintaan kepada pemda untuk menghentikan kegiatan," ujar dia.
Willy tidak menyampaikan siapa pihak-pihak yang mencoba mengadang kegiatan Anies tersebut. "Nggak perlu kita ngomong lah," ucapnya.
Pemda Aceh Cabut Izin Tempat
NasDem mengonfirmasi adanya gangguan dalam agenda safari bakal calon presiden mereka, Anies Baswedan ke Aceh. Kendala itu ialah pencabutan izin pakai tempat acara yang rencananya digunakan saat Anies berkunjung pada Sabtu depan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, diketahui pencabutan izin itu dilakukan Pemda Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Pemda mencabut izin pemakaian Taman Ratu (Sultanah) Safiatuddin.
Baca Juga: Simak Nih! Janji Anies Baswedan Tak Bakal Pakai Buzzer Jika Jadi Presiden: Saya Lebih Memikirkan...
"Ya memang ada. Sebelumnya sudah keluar izin tapi habis itu dicabut sama pihak pemda," kata Willy.
Willy mewakili NasDem, mengatakan pihaknya menyayangkan adanya pencabutan izin tersebut. Terlebih, izin sebelumnya suda diterbitkan pihak Pemda Aceh.
"Tentu ini sangat kita sayangkan bahwasamnya masih ada saja dalam situasi seperti ini ada represifitas yang sifatnya tidak penting ya. Tentu ini menjadi catatan kita bersama, bagaimana kita berharap, kan demokrasi ini kan suatu proses yang terbuka saja, tidak perlu juga hal-hal seperti itu terjadi," tutur Willy.
Willy menekankan pencabutan izin penggunaan fasilitas hanya dilakukan pihak Pemda Aceh. Sementara pihak kepolisian, diakui Willy tidak melalukan hal serupa.
"Nggak. Pihak kepolisian kan konteksnya adalah memberikan izin keramaian. Yang mencabut izin itu adalah pihak pemda, daerah," katanya.
Sebelumnya, Willy mengatakam safari politik Anies Baswedan ke berbagai daerah di Indonesia terus berlanjut. Safari itu diketahui dilakukan seiring penetapan Anies sebagai bakal calon presiden dari NasDem.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Bedak Lokal yang Awet untuk Kondangan, Tahan Hingga Belasan Jam
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- Awal Keberuntungan Baru, 4 Shio Ini Akhirnya Bebas dari Masa Sulit pada 11 Mei 2026
- Berapa Harga Sewa Pendopo Soimah? Ini Fasilitas Pendopo Tulungo
- Lipstik Merek Apa yang Mengandung SPF? Ini 5 Produk untuk Atasi Bibir Hitam dan Kering
Pilihan
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
Terkini
-
50 Santriwati di Pati Diduga Jadi Korban Seksual, LPSK Siapkan Perlindungan
-
Hati-hati! Eks Intelijen BAIS Sebut RI Bisa Jadi 'Padang Kurusetra' Rebutan AS-China
-
Fantastis! Korupsi Chromebook Rugikan Negara Rp5,2 T, Jauh Melampaui Dakwaan Jaksa
-
Prabowo Minta UMKM Diprioritaskan, Cak Imin Usulkan Tambahan Anggaran Rp1 Triliun
-
Polisi Buka Peluang Tambah Tersangka Kasus Daycare Little Aresha
-
Nyawa Dijaga Malah Diajak Berantem: Curhat Eks Penjaga Rel Liar Hadapi Pemotor 'Batu' di Jalur Tikus
-
Wamen PANRB Tinjau MPP Kota Kupang untuk Perkuat Pelayanan Publik Terintegrasi
-
Tim Advokasi Bongkar Sisi Gelap Tragedi PRT Benhil: Penyekapan, Gaji Ditahan, hingga Manipulasi Usia
-
Dua Hakim Dissenting Opinion: Ibam Seharusnya Dibebaskan di Kasus Chromebook
-
MBG di Kalbar Serap 22 Ribu Tenaga Kerja, BGN: Ekonomi Masyarakat Bawah Bergerak Kencang