Suara.com - Ketua DPP NasDem Willy Aditya mengatakan gangguan terhadap safari Anies Baswedan ke daerah tidak hanya terjadi di Aceh, tapi juga di sejumlah wilayah lain, seperti Tasikmalaya dan Ciamis.
Diketahui kekinian ramai pencabutan izin penggunaan tempat menjelang safari Anies ke Aceh pada Sabtu pekan ini. Willy berujar gangguan yang sama juga dialami NasDem dan Anies di daerah lain.
"Tentu ini juga, sebelumnya juga terjadi di Tasik dan Ciamis, tapi pihak pemerintahnya firm untuk terus menjalankan kegiatan," kata Willy kepada wartawan, Rabu (30/11/2022).
Willy menegaskan bahwa di dua daerah tersebut, pihak pemerintah daerah tidak terlibat. Melainkam ada upaya yang mendorong pemda menyetop safari Anies.
"Bukan, bukan pemda. Ada permintaan kepada pemda untuk menghentikan kegiatan," ujar dia.
Willy tidak menyampaikan siapa pihak-pihak yang mencoba mengadang kegiatan Anies tersebut. "Nggak perlu kita ngomong lah," ucapnya.
Pemda Aceh Cabut Izin Tempat
NasDem mengonfirmasi adanya gangguan dalam agenda safari bakal calon presiden mereka, Anies Baswedan ke Aceh. Kendala itu ialah pencabutan izin pakai tempat acara yang rencananya digunakan saat Anies berkunjung pada Sabtu depan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, diketahui pencabutan izin itu dilakukan Pemda Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Pemda mencabut izin pemakaian Taman Ratu (Sultanah) Safiatuddin.
Baca Juga: Simak Nih! Janji Anies Baswedan Tak Bakal Pakai Buzzer Jika Jadi Presiden: Saya Lebih Memikirkan...
"Ya memang ada. Sebelumnya sudah keluar izin tapi habis itu dicabut sama pihak pemda," kata Willy.
Willy mewakili NasDem, mengatakan pihaknya menyayangkan adanya pencabutan izin tersebut. Terlebih, izin sebelumnya suda diterbitkan pihak Pemda Aceh.
"Tentu ini sangat kita sayangkan bahwasamnya masih ada saja dalam situasi seperti ini ada represifitas yang sifatnya tidak penting ya. Tentu ini menjadi catatan kita bersama, bagaimana kita berharap, kan demokrasi ini kan suatu proses yang terbuka saja, tidak perlu juga hal-hal seperti itu terjadi," tutur Willy.
Willy menekankan pencabutan izin penggunaan fasilitas hanya dilakukan pihak Pemda Aceh. Sementara pihak kepolisian, diakui Willy tidak melalukan hal serupa.
"Nggak. Pihak kepolisian kan konteksnya adalah memberikan izin keramaian. Yang mencabut izin itu adalah pihak pemda, daerah," katanya.
Sebelumnya, Willy mengatakam safari politik Anies Baswedan ke berbagai daerah di Indonesia terus berlanjut. Safari itu diketahui dilakukan seiring penetapan Anies sebagai bakal calon presiden dari NasDem.
Terdekat Anies dijadwalkam akan berangkat ke Aceh, Padang, dan Pekanbaru pada awal Desember. Setelahnya Anies diagendakan safari Papua.
"Bersama NasDem dan relawan," kata Willy menegaskan siapa saja yang mendampingi safari Anies, Rabu (30/11).
Selain NasDem dan Relawan, Willy menyampaikan dua partai yang kini sedang melakukan penjajakan koalisi turut serta mengantarkan Anies di setiap safarinya.
Partai Demokrat dan PKS terjun lamgsung ke daerah-daerah, ikut mendampingi Anies kendati mereka belum ikut mendeklarasikam Anies sebagai capres usungan masing-masing partai.
"Di setiap jalan Mas Anies ke daerah selalu ada koalisi. Ikut semua dan terjadi obrolan intens sehingga kerja sama di bawah juga terkondisikan," kata Willy.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 4 Pilihan Smart TV 32 Inci Rp1 Jutaan, Kualitas HD dan Hemat Daya
Pilihan
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
-
Sidang Adat Pandji Pragiwaksono di Toraja Dijaga Ketat
Terkini
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Geledah KPP Madya Banjarmasin dan Kantor PT BKB, KPK Amankan Dokumen Restitusi
-
Kemensos Kucurkan Bansos Senilai Rp 17,5 Triliun Jelang Lebaran 2026: 18 Juta Keluarga Jadi Sasaran
-
Menkes Sindir Orang Kaya Masuk PBI: Masa Gak Bisa Bayar BPJS Kesehatan Rp 42.000?
-
Jakarta Mulai Bersolek Jelang Imlek, Rano Karno: Kami Rumah Berbagai Budaya
-
Kisah Siswi SMK di Garut: Rawat Nenek Lumpuh, Terancam Putus Sekolah karena Dianggap 'Warga Mampu'
-
Profil Bonatua Silalahi, Sosok Peneliti yang Berhasil Buka Salinan Ijazah Jokowi di KPU
-
Dua Bandit Bercelurit Harus Mendekam dalam Jeruji Besi Usai Jambret Kalung Emas di Tambora
-
Kejagung Bongkar Korupsi Ekspor CPO & POME, Kerugian Negara Capai Rp 14 Triliun
-
Hadirkan 'Wajah Humanis', 1.060 Polisi Siaga Kawal Demo Guru Madrasah di Depan Gedung DPR