Suara.com - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Benny Rhamdani menyatakan kesiapan sukarelawan untuk bertempur menghadapi serangan melawan oposisi. Pernyataan itu disampaikan Benny di hadapan Presiden Joko Widodo.
Benny mengusulkan kepada presiden supaya melakukan tindakan hukum jika tidak diizinkan untuk bertempur.
Pernyataan Benny itu lantas menuai beragam kritikan dari berbagai elemen masyarakat.
Mengutip Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, analis komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga mengatakan Benny supaya dicopot dari jabatannya sebagai kepala BP2MI.
"Video Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Benny Ramdhani yang meminta izin di depan Presiden Joko Widodo untuk bertempur melawan serangan lawan tentu sangat tidak layak," kata Jamiluddin pada Kamis (1/12/2022).
Ia mengatakan bahwa sukarelawan tidak seharusnya menyampaikan hal tersebut kepada seorang kepala negara.
Menurutnya, pernyataan Kepala BP2MI itu justru mengesankan bahwa Benny hidup di negara otoriter yang membenarkan kekerasan dalam penyelesaian masalah.
"Padahal Benny sekarang hidup dan berkiprah dalam negara demokrasi. Penyelesaian berbagai persoalan seharusnya melalui dialog dan musyawarah," lanjutnya.
Benny dinilai tidak layak memimpin instansi pemerintah buntut pernyataannya beberapa waktu lalu. Ia juga dianggap tidak sesuai dengan watak pemimpin pada era reformasi yang mengedepankan demokrasi.
Baca Juga: Jokowi Digugat Cucu Bung Hatta, Ini Masalahnya!
"Karena itu, sepantasnya Jokowi mencopot Benny sebagai Kepala BP2MI. Hal itu diperlukan agar instansi pemerintah tidak ada dipimpin orang yang menyukai kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Orang seperti ini tidak sejalan dengan semangat reformasi," ujarnya.
Setelah pernyataannya yang viral mengundang pro dan kontra, Benny mengatakan video tersebut bukan video yang utuh sehingga pesan yang disampaikan tidak bisa dipahami seluruhnya.
"Jadi itu bukan acara tertutup, tapi saya yakin video itu adalah video yang tidak utuh. Kalau utuh kan seharusnya keseluruhan dong, dari mulai pertama sampai selesai kurang lebih 40 menit, seharusnya dimuat secara utuh dan yang menyampaikan aspirasi, pandangan masalah, saran, usul kepada Presiden kan tidak hanya saya," kata Benny ditemui di Senayan, Senin (28/11/2022).
Berita Terkait
-
Jokowi Digugat Cucu Bung Hatta, Ini Masalahnya!
-
Ungkit Masalah Sengketa Tanah Gegara Nihilnya Sertifikat, Jokowi: Konflik Sampai 35 Tahun, Habiskan Energi Rakyat
-
Bilang 'Hati-hati' Sampai 19 Kali, Menerka Peringatan Jokowi soal Kondisi Ekonomi Negeri
-
Bercanda Saat Serahkan 1,5 Juta Sertifikat Tanah, Jokowi: yang Tak Senang Tunjuk Jari, Saya Kasih Sepeda
-
Ungkap Ciri Pemimpin Berambut Putih, Menkominfo Sebut Gimik Politik Jokowi Bikin Hiburan Bagi Rakyat
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting
-
BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Komitmen Pemerintah Dalam Program 10 Ribu Hunian Layak Bagi Pekerja
-
PLN Resmikan Dua SPKLU Center Pertama di Jakarta untuk Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik
-
Koalisi Masyarakat Sipil Gugat UU TNI, Tolak Ekspansi Militer ke Ranah Sipil
-
KPK Sita Uang Miliaran Rupiah dalam OTT Gubernur Riau Abdul Wahid
-
Pramono Pastikan Kampus IKJ Tak Dipindah ke Kota Tua, Fokus Bangun Ekosistem Seni di TIM