Suara.com - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Benny Rhamdani menyatakan kesiapan sukarelawan untuk bertempur menghadapi serangan melawan oposisi. Pernyataan itu disampaikan Benny di hadapan Presiden Joko Widodo.
Benny mengusulkan kepada presiden supaya melakukan tindakan hukum jika tidak diizinkan untuk bertempur.
Pernyataan Benny itu lantas menuai beragam kritikan dari berbagai elemen masyarakat.
Mengutip Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, analis komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga mengatakan Benny supaya dicopot dari jabatannya sebagai kepala BP2MI.
"Video Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Benny Ramdhani yang meminta izin di depan Presiden Joko Widodo untuk bertempur melawan serangan lawan tentu sangat tidak layak," kata Jamiluddin pada Kamis (1/12/2022).
Ia mengatakan bahwa sukarelawan tidak seharusnya menyampaikan hal tersebut kepada seorang kepala negara.
Menurutnya, pernyataan Kepala BP2MI itu justru mengesankan bahwa Benny hidup di negara otoriter yang membenarkan kekerasan dalam penyelesaian masalah.
"Padahal Benny sekarang hidup dan berkiprah dalam negara demokrasi. Penyelesaian berbagai persoalan seharusnya melalui dialog dan musyawarah," lanjutnya.
Benny dinilai tidak layak memimpin instansi pemerintah buntut pernyataannya beberapa waktu lalu. Ia juga dianggap tidak sesuai dengan watak pemimpin pada era reformasi yang mengedepankan demokrasi.
Baca Juga: Jokowi Digugat Cucu Bung Hatta, Ini Masalahnya!
"Karena itu, sepantasnya Jokowi mencopot Benny sebagai Kepala BP2MI. Hal itu diperlukan agar instansi pemerintah tidak ada dipimpin orang yang menyukai kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Orang seperti ini tidak sejalan dengan semangat reformasi," ujarnya.
Setelah pernyataannya yang viral mengundang pro dan kontra, Benny mengatakan video tersebut bukan video yang utuh sehingga pesan yang disampaikan tidak bisa dipahami seluruhnya.
"Jadi itu bukan acara tertutup, tapi saya yakin video itu adalah video yang tidak utuh. Kalau utuh kan seharusnya keseluruhan dong, dari mulai pertama sampai selesai kurang lebih 40 menit, seharusnya dimuat secara utuh dan yang menyampaikan aspirasi, pandangan masalah, saran, usul kepada Presiden kan tidak hanya saya," kata Benny ditemui di Senayan, Senin (28/11/2022).
Berita Terkait
-
Jokowi Digugat Cucu Bung Hatta, Ini Masalahnya!
-
Ungkit Masalah Sengketa Tanah Gegara Nihilnya Sertifikat, Jokowi: Konflik Sampai 35 Tahun, Habiskan Energi Rakyat
-
Bilang 'Hati-hati' Sampai 19 Kali, Menerka Peringatan Jokowi soal Kondisi Ekonomi Negeri
-
Bercanda Saat Serahkan 1,5 Juta Sertifikat Tanah, Jokowi: yang Tak Senang Tunjuk Jari, Saya Kasih Sepeda
-
Ungkap Ciri Pemimpin Berambut Putih, Menkominfo Sebut Gimik Politik Jokowi Bikin Hiburan Bagi Rakyat
Terpopuler
- 7 HP Baru Paling Murah Rilis Awal 2026, Fitur Canggih Mulai Rp1 Jutaan
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
- Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
Pilihan
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
-
Hasil Uji Coba: Tanpa Ampun, Timnas Indonesia U-17 Dihajar China Tujuh Gol
-
Iran Susah Payah Kalahkan Timnas Indonesia di Final Piala Futsal Asia 2026
-
LIVE Final Piala Asia Futsal 2026: Israr Megantara Menggila, Timnas Indonesia 3-1 Iran
Terkini
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Inflasi Awal 2026 Stabil, Mendagri Dorong Daerah Perkuat Cadangan Logistik
-
UI Buka Jurusan AI, Ini 7 Fakta Penting Angkatan Pertama dan Cara Daftarnya
-
Noel Cibir OTT Ketua PN Depok: Operasi Tipu-tipu, KPK Itu Bocil!
-
Pengamat: Komisaris Dipidana Tanpa Aliran Dana, Sinyal Bahaya Iklim Profesionalisme BUMN Era Prabowo
-
MA Lepas Tangan, Hakim Korup PN Depok Tak akan Dibela, Bantuan Hukum Ditolak Mentah-mentah
-
Geger Data BPJS-PBI Februari 2026, Menkeu: Jangan Bikin Kejutan yang Merugikan
-
Mensos Pastikan Pasien PBI JK Nonaktif Dijamin 3 Bulan: Siapapun Pasien Itu, RS Tak Boleh Menolak
-
Eks Wamen Noel Sebut Praktik Pemerasan Sertifikat K3 Sudah Ada Sejak 2012, Siapa Dalangnya?
-
Dasco Angkat Bicara Soal 2 persen Publik Tak Puas Kinerja Prabowo: Ini Penting!