Suara.com - Kader PDI Perjuangan, terutama mereka yang sudah mendapat jabatan, diingatkan untuk tidak lupa diri kepada rakyat.
"Pesan Bu Mega hindari sikap lupa kepada rakyat saat sudah menjabat. Teruslah melakukan pergerakan turun ke bawah," kata Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, baru-baru ini.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dikatakan Hasto juga mengingatkan semua kader bahwa berpolitik adalah bergerak ke bawah.
"Politik pemberdayaan, bukan politik mobilisasi. Apalagi, dengan upahan. Turun ke bawah. Kalau anggota dewan tidak pernah turun ke bawah, jangan pernah jadi anggota dewan lagi. Ini kultur di PDI Perjuangan," ujar Hasto.
Hal itu dikatakan sejalan dengan ideologi partai membela kepentingan rakyat miskin dan rakyat kecil. Oleh karena itu, PDI Perjuangan mendorong semua kader untuk bergerak ke desa.
"Kami sadar betapa pentingnya membangun desa dengan turun ke bawah. Dari desa, kita bangun kemajuan Indonesia Raya. Jadikan desa sebagai pusat dedication of life kita dalam menyejahterakan rakyat," katanya.
Hasto menekankan turun ke bawah dan menggerakkan perekonomian rakyat jauh lebih penting daripada berbicara gimik politik terkait dengan isu pilpres 2024.
"Turun ke bawah dan menggerakkan perekonomian rakyat jauh lebih penting daripada berbicara uang memanaskan politik nasional terkait dengan isu capres/cawapres," kata Hasto.
Hal itu mengingat, kata Hasto, kultur yang dibangun soal capres/cawapres ini adalah ranahnya kewenangan dan mandat Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Baca Juga: Panda Nababan Beberkan PDI Perjuangan Diuntungkan dengan Sosok Anies Baswedan, Kok Bisa?
"Maka, sambil menunggu itu mari menggelorakan semangat kader PDI Perjuangan dengan jati diri sebagai partai banteng untuk menyatukan diri dengan kekuatan rakyat," kata Hasto.
Hasto mengajak anggota dan kader partainya merumuskan program-program perjuangan turun ke bawah, memenangkan hati rakyat dengan cara gotong royong sebagai kekuatan kolektif partai.
"Sekaligus dipersiapkan seluruh tahapan pemenangan pemilu dengan sebaik-baiknya," kata Hasto.
Berita Terkait
-
Gubernur Riau Terjaring OTT, Begini Reaksi Ketua DPR Puan Maharani
-
Soal Pemberian Gelar Pahlawan ke Soeharto, Puan Singgung Rekam Jejak: Harus Dikaji Dengan Baik
-
Soal Polemik Whoosh, Puan: Jangan Terjadi Kerugian Negara Berlarut-larut
-
Penguasa Orba Diusulkan Dapat Gelar Pahlawan, Puan Maharani Ungkit Rekam Jejak Soeharto, Mengapa?
-
Geger Gubernur Riau Kena OTT KPK, Puan Maharani Beri Peringatan Keras: Semua Mawas Diri
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
5 Fakta PNS Probolinggo Memperkosa Keponakan Hingga Korban Depresi
-
Inovasi AI yang Mendorong Kualitas Riset dan Akademik Indonesia
-
Terseret Kasus Ekspor CPO, Dua Raksasa Sawit Bayar Uang Pengganti Triliunan dengan Cara Dicicil!
-
MBG ala Jusuf Hamka, Makan Gratis yang Bikin Anak-Anak SD Tambora Senyum Ceria
-
Gubernur Riau Diduga Pakai Uang Pemerasan untuk Jalan-Jalan ke Inggris dan Brasil
-
KPK Lamban Ungkap Tersangka Korupsi Gubernur Riau, Apa Alasannya?
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal