Komisi VII DPR Dukung PLN Optimalkan Holding dan Subholding untuk Tingkatkan Kontribusi bagi Masyarakat

Suara.com - Komisi VII DPR RI mendukung PT PLN (Persero) mengoptimalkan pembentukan holding subholding. Melalui transformasi organisasi ini, PLN dapat meningkatkan efisiensi dan memberikan kontribusi lebih bagi masyarakat dan negara.

Dalam proses pembentukan holding subholding, saat ini PLN tengah menyelesaikan proses penandatanganan legal, setelah pada 21 September 2022 dilakukan virtual launching.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Bambang Haryadi menilai, langkah transformasi PLN perlu didukung. Menurutnya, pembentukan holding subholding membuat PLN lebih lincah dan efisien. Terlebih lagi saat ini, masyarakat erat dengan dunia digital, maka transformasi ini diharapkan semakin meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

"Ini patut didukung, karena mengedepankan konsep efisiensi. Apalagi dengan tantangan transisi energi, PLN punya peluang untuk menjadi BUMN utama dan unggulan dan mampu memberikan profit kepada negara," ujar Bambang, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi VII DPR RI, Jakarta, Senin (5/12/2022).

Senada dengan Wakil Ketua Komisi VII, anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKB Dapil Jawa Tengah VI, Abdul Kadir Karding menilai, perubahan struktur perusahaan ini membuat PLN mempunyai ruang yang lebih strategis dalam mengembangkan potensi listrik di Indonesia, terutama untuk potensi sumber listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT), di mana Indonesia adalah lumbung potensi EBT.

"Karena potensi listrik kita begitu besar dan tidak menutup kemungkinan ke depan, kita bisa menjadi lumbung energi khususnya EBT, mau tidak mau ada perubahan agar pelayanan jadi bagus, dan bisnis terurus dengan tepat," ujarnya.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menjelaskan, melalui pembentukan holding subholding ini, yang semula di PLN melalui skema manual dan tercecer, maka sekarang bisa terkonsolidasi dan termonitor secara efisien. Pembangkit yang semula terpisah saat ini dikonsolidasikan, sehingga proses bisnis yang kompleks bisa disederhanakan, pengadaan energi primer dari semula 5 titik menjadi 1 titik, aset kelistrikan yang belum optimal dimaksimalkan lewat beyond kWh.

"Langkah ini dilakukan supaya PLN bisa lebih gesit dan lincah dalam menghadirkan kelistrikan yang andal bagi masyarakat," kata Darmawan.

Integrasi aset melalui pembentukan subholding Generation Corporation (Genco) 1 dan Genco 2 memudahkan optimalisasi aset dan mengurangi biaya operasional tahunan di sektor pembangkitan.

Baca Juga: Tunjang Kegiatan Operasional Kantor, PLN UP3 Kota Tanjungpinang Gunakan Motor Listrik

"Utilisasi aset menjadi jauh lebih optimal. Dari konsolidasi aset pembangkitan Genco saja, PLN bisa menurunkan Opex hingga 4 persen,” jelas Darmawan.

Ia melanjutkan, total kapasitas pembangkit yang akan dikelola Genco selanjutnya adalah 50,1 Giga Watt (GW). Dengan streamlining ini, ia yakin PLN bisa meningkatkan operasional dan manajemen ketenagalistrikan dengan proses pengadaan kebutuhan yang terpusat.

“Pembentukan subholding Genco memberikan improvement pada aspek operasional pembangkitan. Selanjutnya Genco akan ditantang untuk mengalahkan incumbent champion pembangkitan di regional dan global,” tambahnya.

Di samping itu, PLN juga membentuk subholding khusus energi primer untuk menjaga pasokan energi primer bagi pembangkit. Jika selama ini proses pengadaan batubara, gas, maupun BBM masih berjalan masing-masing, kini sudah terpusat sehingga lebih efisien dan terbentuk sistem yang termonitor dengan baik untuk memastikan keamanan pasokan energi primer.

"Melalui subholding ini maka jaminan ketahanan pasokan energi primer lebih jelas. Selain itu, dengan konsolidasi pengadaan maka PLN bisa lebih efisien," ujar Darmawan.

Melalui pembentukan holding subholding ini juga PLN menargetkan penambahan revenue melalui pemanfaatan aset transmisi dan jaringan melalui subholding Beyond kWh.