Suara.com - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali membanding-bandingkan pemerintahan era Presiden Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tak lain adalah ayahnya sendiri.
Kali ini AHY membandingkan nasib guru honorer di era Jokowi dan SBY. Ia mengaku prihatin dengan kondisi negara yang hanya fokus pada infrastruktur namun tidak memikirkan kesejahteraan rakyat.
"Kita butuh infrastruktur tapi jangan semua uang negara untuk infrastruktur. Nah di zaman kita dulu juga membangun 10 tahun," kata AHY dalam pidatonya di hadapan kader Demokrat dikutip dari video unggahannya di Instagram, Rabu (28/12/2022).
"Ini banyak sekali guru-guru honorer yang berharap Demokrat kembali memperjuangkan agar mereka bisa diangkat menjadi PNS," tambahnya.
AHY menyebutkan bahwa dia mengamini keberadaan infrastruktur memang penting dalam ekonomi. Namun menurutnya perlu untuk mengentaskan kemiskinan dalam konteks pembangunan sumber daya manusia.
"Bukankah negara ada untuk rakyat yang sejahtera? Jangan serba beton, jangan serba benda fisik tetapi jiwanya dibangun seperti lagu Indonesia raya. Bagaimana bangunlah jiwanya baru bangun lah badannya. Jangan dibolak balik," kata AHY.
Lebih lanjut AHY mengklaim bahwa di era ayahnya, SBY juga masif melakukan pembangunan infrastruktur tapi tak menyampingkan program pro rakyat lainnya termasuk pengentasan kemiskinan.
"BPJS ada, BLT ada, Raskin ada, dana BOS ada, beasiswa santri ke mana itu sekarang? Buat apa uang negara sekarang? Untuk apa?" kata AHY.
"Ada yang keluarganya guru honorer di sini ada yang keluarganya pernah diangkat menjadi PNS di zamannya Pak SBY. Bagaimana perbedaannya? Jomplang! Tapi bagaimana mungkin bisa mereka lakukan itu dengan baik ketika kesejahteraan dan nasibnya tidak menentu tidak jelas. Terombang ambing betul," tuturnya.
Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
Berita Terkait
-
Andi Arief: Masyarakat Rindu Masa Lalu Demokrat dan Figur Sentralnya, Itu Akan Diwujudkan oleh AHY
-
Isu Reshuffle Kabinet Direspons Jokowi, Elite PDIP Sebut untuk Lunasi Janji Politik
-
Koar-koar 10 Tahun jadi Oposisi, Andi Arief Serukan Manifesto Demokrat: 2024, Kami akan Kembali Duduk di Pemerintahan!
Terpopuler
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Surabaya
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Profil dan Biodata Anis Syarifah Istri Bos HS Meninggal Karena Kecelakaan Moge
- PP THR dan Gaji 13 Tahun 2026 Diumumkan, Ini Jadwal Cair dan Rincian Lengkapnya
- Selat Hormuz Milik Siapa? Jalur Sempit Banyak Negara Tapi Iran Bisa Buka Tutup Aksesnya
Pilihan
-
Iran Tutup Pintu Negosiasi, Dubes: Kami Bereskan Musuh di Medan Perang
-
Fatwa Ayatollah Ali Khamenei soal Senjata Nuklir: Haram!
-
KPK Ungkap ART Fadia Arafiq Jadi Direktur PT RNB, Diduga Alat Korupsi Rp13,7 Miliar
-
Dua Hari Lalu Dinyatakan Gugur, Eks Presiden Iran Ahmadinejad Masih Hidup
-
Skandal Saham BEBS Dibongkar OJK: Rp14,5 Triliun Dibekukan, Kantor Mirae Asset Digeledah!
Terkini
-
Kota Yogyakarta Catat 6 Kasus Positif Campak, Dinkes Sebut Masih Ada Warga Anti Vaksin
-
MAKI: KPK Perlu Terapkan Pasal TPPU untuk Jerat Suami dan Anak Fadia Arafiq
-
Kolega di Golkar 'Semprot' Bupati Fadia: Kalau Tak Tahu Birokrasi, Tanya Kemendagri!
-
Aliansi Mahasiswa Demo di DPR Tolak BoP dan Serukan Lawan Imperialisme, Ribuan Polisi Disiagakan
-
Tragedi Jumat Pagi di Jalur Transjakarta: Pemotor Tewas Usai Menghantam Pembatas Jalan
-
Alarm Bahaya BPBD Menyala, Cuaca Ekstrem Kepung Jakarta hingga 12 Maret
-
Tinggal Lapor ke Prabowo, Komisi Reformasi Polri: Ada 8 Perpol dan 24 Perkap Harus Direvisi
-
Berlumur Lumpur ke Pengadilan: Mengapa Masyarakat Adat Malind Menggugat Proyek Jalan PSN di Merauke?
-
Kemenag Cairkan Tunjangan Profesi Guru Madrasah Secara Bertahap Mulai Pekan Ini
-
Bareskrim Polri Kembali Periksa Pandji Pragiwaksono Terkait Kasus Toraja Senin Depan!