Suara.com - Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta Mujiyono angkat bicara soal tudingan dari mantan Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI era Anies Baswedan, Tatak Ujiyati yang menyebut Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono memotong anggaran JakWiFi. Ia membantah Pemprov bersama DPRD sepakat memangkas anggaran layanan internet gratis itu.
Mujiyono menyebut biaya untuk mengoperasikan JakWiFi masih tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2023.
"Anggaran belanja rutin untuk program JakWIFI di APBD tahun 2023 ada. Itu tetap jalan," ujar Mujiyono kepada wartawan, Selasa (3/1/2023).
Selain lewat APBD, pembiayaan sebagian dari 10 ribu titik Jak WiFi juga disebut Mujiyono dibiayai perusahaan swasta dengan skema pembiayaan corporate social responsibility (CSR).
Untuk titik JakWiFi yang dibiayai Pemprov disebutnya memang ada pemangkasan alokasi anggaran. Namun, hal ini hanya membuat operasional seluruh layanan JakWiFi dipastikan berjalan selama tujuh bulan.
Sementara untuk tiga bulan sisanya akan dianggarkan lagi lewat APBD Perubahan. Pemangkasan ini dilakukan karena adanya defisit dalam penyusunan APBD 2023.
"Anggaran JakWIFI tahun 2023 ada untuk operasional 7 bulan. Dalam 7 bulan ke depan (layanan JakWIFI normal). Begitu nanti di APBD perubahan, di Juni atau Juli, masuk lagi anggarannya untuk sisa 5 bulan berikutnya," ucap Mujiyono.
Karena itu, ia memastikan semua layanan JakWiFi akan berjalan selama 1 tahun ini. Untuk titik JakWiFi yang dibiayai CSR juga seharusnya tak ada masalah.
"Itu tanggung jawab perusahaan. Tapi, mungkin kalau ada (jaringan internet JakWIFI) yang lemot, mungkin kondisi (keuangan) perusahaan itu sedang kurang bagus, belum membayar biaya bulanannya," pungkasnya.
Baca Juga: 600 PJLP Tak Lagi Dipekerjakan karena Aturan Heru, DLH DKI: Bisa Digantikan Keluarganya
Sebelumnya, mantan Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta Tatak Ujiyati menyebut Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono mematikan layanan jaringan internet gratis atau JakWiFi di sejumlah lokasi. Program ini dibuat di era eks Gubernur Anies Baswedan.
Hal ini disampaikan Tatak lewat akun media sosial Twitter miliknya, @tatakujiyati. Tatak membagikan gambar yang menunjukan narasi masyarakat diminta membeli kuota internet karena layanan JakWiFi sudah diputus.
"Waduh, kok gini amat ya? Layanan internet gratis di sebagian wilayah Jakarta dihentikan," ujar Tatak dalam cuitannya, Senin (2/12/2022).
Tatak menduga pemutusan JakWiFi ini dilakukan karena ketidaksukaan terhadap Anies selaku pembuat program ini. Ia pun menyayangkannya karena JakWiFi disebutnya bermanfaat bagi masyarakat.
"Okelah jika tidak suka Anies Baswedan. Tapi, mbok, ya jangan merugikan warga Jakarta, terutama yang miskin," tuturnya.
Ia pun menyebut peniadaan program ini karena Pemprov DKI dan DPRD DKI setelah Anies lengser memotong anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022.
"Nampaknya ada pemotongan anggaran Jakwifi di APBD sehingga sebagian titik wifi gratis dimatikan. Anies selesai menjabat 16 Oktober 2022 saat anggaran belum usai dibahas. Yah begitulah nasib wong cilik, diabaikan jika para penguasa tak ada yang membela."
Berita Terkait
-
600 PJLP Tak Lagi Dipekerjakan karena Aturan Heru, DLH DKI: Bisa Digantikan Keluarganya
-
Proyek Pengelolaan Sampah Bantargebang Era Anies Segera Beroperasi, Heru Budi Ingatkan Soal Keamanan
-
Sudah 98 Persen, Proyek Pengolahan Sampah yang Dibuat Era Anies Akan Beroperasi Akhir Januari
-
Pesisir Jakarta Berpotensi Banjir Rob Tanggal 3-10 Januari, Heru Budi: Semoga Tak Terjadi
-
'Biar Publik yang Menilai' Anies Baswedan Santai Tanggapi Gelagat Penghapusan Jejaknya Sebagai Mantan Gubernur DKI
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Roy Suryo Ikut 'Diseret' ke Skandal Pemalsuan Dokumen Pemain Naturalisasi Malaysia
-
Harga Emas Hari Ini: Antam Naik Lagi Jadi Rp 2.338.000, UBS di Pegadaian Cetak Rekor!
-
Puluhan Siswa SD di Agam Diduga Keracunan MBG, Sekda: Dapurnya Sama!
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
Terkini
-
Lewat Sirukim, Pramono Sediakan Hunian Layak di Jakarta
-
SAS Institute Minta Program MBG Terus Dijalankan Meski Tuai Kontroversi: Ini Misi Peradaban!
-
Dua Kakek Kembar di Bekasi Lecehkan Difabel, Aksinya Terekam Kamera
-
Jadwal SIM Keliling di 5 Wilayah Jakarta Hari Ini: Lokasi, Syarat dan Biaya
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol
-
DPRD DKI Sidak 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pendapatan Rp70 M per Tahun
-
Patok di Wilayah IUP PT WKM Jadi Perkara Pidana, Pengacara: Itu Dipasang di Belakang Police Line