Suara.com - Isu Presiden Joko Widodo akan segera melakukan reshuffle atau perombakan kabinet makin santer berembus. Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat bahkan secara gamblang membeberkan dua nama menteri dari Partai NasDem yang layak dievaluasi.
Merespons hal tersebut, pengamat politik Hendri Satrio atau yang akrab disapa Hensat menduga desas-desus reshuffle kabinet digaungkan sebagai pengalihan isu mengenai Perppu Cipta Kerja yang baru saja diteken pemerintah pada akhir tahun 2022 lalu.
"Saya curiga malah justru ini adalah sebuah pembicaraan pengalihan isu apapun itu lah. Ada isu-isu lain kalik ya, misalnya seperti Perppu Ciptaker, bareng ini isunya," ujar Hensat seperti dikutip melalui tayangan Indonesia Lawyers Club pada Minggu (8/1/2023).
Ia mengatakan jika hal tersebut patut dicurigai dan publik perlu berpikir ke arah sana.
"Jadi menurut saya kita musti juga melihat ke arah sana," terangnya.
Pada kesempatan ini, Hensat juga mengujarkan bahwa dirinya sama sekali tidak mempermasalahkan perombakan kabinet yang diduga bakal segera dilakukan oleh Jokowi.
"Kalau kemudian Pak Jokowi mau reshuffle di ujung-ujung, menurut saya sih boleh-boleh saja. Kata kuncinya kan kalau para senior ini kan bilang hak prerogatif. Kalau saya bilang mah terserah, mau reshuffle boleh, enggak juga nggak papa," kata Hensat.
Adapun alasan yang menjadikan Jokowi bakal melakukan reshuffle juga tidak akan ia permasalahkan.
"Alasannya juga terserah. Mau alasan kinerja boleh, alasan baper juga nggak papa," pungkasnya.
Hensat juga melontarkan jika publik hanya bisa menduga-duga atas segala tindak-tanduk, termasuk penerbitan Perppu Cipta Kerja, yang dilakukan oleh Jokowi di akhir masa jabatannya.
"Tapi kan kita semua bisanya cuma ngelihat aja Pak Jokowi ini maunya apa. Kan kita hanya melihat saja Pak Jokowi ini di akhir-akhir masa jabatannya maunya apa," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Mahfud MD 'Lepeh' Ajakan Jumhur Hidayat Debat Soal Perppu Cipta Kerja: Saya Usul Biar Dia Nantangin Ngabalin
-
'NasDem Dizalimi' Anak Buah Surya Paloh Bakal Dapat Untung Kalau 2 Menterinya 'Ditendang' dari Pemerintahan
-
Dua Menteri Terancam Didepak Jokowi, 'Dosa' NasDem Gegara Usung Anies jadi Capres 2024?
-
PAN Cerita Kadernya Dulu Mundur dari Menteri karena Beda Haluan dengan Jokowi, Sindir Nasdem?
-
Rizal Ramli 'Dukung' Pemakzulan Jokowi: Bisanya Cuma Utang dan Nyusahin Rakyat, Mundur Saja
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- 5 Mobil Sedan Bekas yang Jarang Rewel untuk Orang Tua
- 5 Sepatu Lari Hoka Diskon 50% di Sports Station, Akhir Tahun Makin Hemat
- 5 Rekomendasi Sepatu Lokal Senyaman Skechers Buat Jalan-Jalan, Cocok Buat Traveling dan Harian
- 6 Mobil Bekas untuk Pemula atau Pasangan Muda, Praktis dan Serba Hemat
Pilihan
-
Bukan Sekadar Tenda: Menanti Ruang Aman bagi Perempuan di Pengungsian
-
4 Rekomendasi HP Xiaomi Murah, RAM Besar Memori Jumbo untuk Pengguna Aktif
-
Cek di Sini Jadwal Lengkap Pengumuman BI-Rate Tahun 2026
-
Seluruh Gubernur Wajib Umumkan Kenaikan UMP 2026 Hari Ini
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
Terkini
-
Jaksa Agung: Uang Rp6,6 Triliun dari Denda Tambang-Sawit hingga Eksekusi Korupsi CPO
-
7 Pertemuan Krusial Dasco - Prabowo yang Selesaikan Masalah Bangsa di 2025
-
BNI Turut Dampingi Anak-Anak Korban Banjir di Aceh Tenggara Lewat Trauma Healing
-
BNI Siap Salurkan 17.356 KPR FLPP pada 2026, Mantapkan Peran di Program Perumahan
-
Gus Yahya Buka Suara Soal Polemik Tambang dan Gejolak Internal PBNU: Kami Tidak Pernah Minta
-
Bukan Alam, Jaksa Agung Sebut Bencana Sumatra Akibat Alih Fungsi Hutan
-
Selain UMP Naik, Pramono Anung Siapkan Subsidi Pangan dan Transportasi Buat Buruh
-
Ini Dia! Daftar 5 Provinsi dengan Kenaikan UMP Tertinggi
-
Gus Yahya Tolak Keputusan Lirboyo, Minta Konflik NU Diselesaikan lewat Muktamar
-
Prahara PBNU: Gus Yahya Beri Instruksi Keras, Pengurus Wilayah Jangan Sampai Terbengkalai