Suara.com - Isu Presiden Joko Widodo akan segera melakukan reshuffle atau perombakan kabinet makin santer berembus. Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat bahkan secara gamblang membeberkan dua nama menteri dari Partai NasDem yang layak dievaluasi.
Merespons hal tersebut, pengamat politik Hendri Satrio atau yang akrab disapa Hensat menduga desas-desus reshuffle kabinet digaungkan sebagai pengalihan isu mengenai Perppu Cipta Kerja yang baru saja diteken pemerintah pada akhir tahun 2022 lalu.
"Saya curiga malah justru ini adalah sebuah pembicaraan pengalihan isu apapun itu lah. Ada isu-isu lain kalik ya, misalnya seperti Perppu Ciptaker, bareng ini isunya," ujar Hensat seperti dikutip melalui tayangan Indonesia Lawyers Club pada Minggu (8/1/2023).
Ia mengatakan jika hal tersebut patut dicurigai dan publik perlu berpikir ke arah sana.
"Jadi menurut saya kita musti juga melihat ke arah sana," terangnya.
Pada kesempatan ini, Hensat juga mengujarkan bahwa dirinya sama sekali tidak mempermasalahkan perombakan kabinet yang diduga bakal segera dilakukan oleh Jokowi.
"Kalau kemudian Pak Jokowi mau reshuffle di ujung-ujung, menurut saya sih boleh-boleh saja. Kata kuncinya kan kalau para senior ini kan bilang hak prerogatif. Kalau saya bilang mah terserah, mau reshuffle boleh, enggak juga nggak papa," kata Hensat.
Adapun alasan yang menjadikan Jokowi bakal melakukan reshuffle juga tidak akan ia permasalahkan.
"Alasannya juga terserah. Mau alasan kinerja boleh, alasan baper juga nggak papa," pungkasnya.
Hensat juga melontarkan jika publik hanya bisa menduga-duga atas segala tindak-tanduk, termasuk penerbitan Perppu Cipta Kerja, yang dilakukan oleh Jokowi di akhir masa jabatannya.
"Tapi kan kita semua bisanya cuma ngelihat aja Pak Jokowi ini maunya apa. Kan kita hanya melihat saja Pak Jokowi ini di akhir-akhir masa jabatannya maunya apa," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Mahfud MD 'Lepeh' Ajakan Jumhur Hidayat Debat Soal Perppu Cipta Kerja: Saya Usul Biar Dia Nantangin Ngabalin
-
'NasDem Dizalimi' Anak Buah Surya Paloh Bakal Dapat Untung Kalau 2 Menterinya 'Ditendang' dari Pemerintahan
-
Dua Menteri Terancam Didepak Jokowi, 'Dosa' NasDem Gegara Usung Anies jadi Capres 2024?
-
PAN Cerita Kadernya Dulu Mundur dari Menteri karena Beda Haluan dengan Jokowi, Sindir Nasdem?
-
Rizal Ramli 'Dukung' Pemakzulan Jokowi: Bisanya Cuma Utang dan Nyusahin Rakyat, Mundur Saja
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- 17 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 September: Klaim Pemain 110-111 dan Jutaan Koin
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Korban Keracunan MBG di Yogyakarta Nyaris 1000 Anak, Sultan Akhirnya Buka Suara
- Momen Thariq Halilintar Gelagapan Ditanya Deddy Corbuzier soal Bisnis
Pilihan
-
Rapor Dean James: Kunci Kemenangan Go Ahead di Derby Lawan PEC Zwolle
-
Nostalgia 90-an: Kisah Tragis Marco Materazzi yang Nyaris Tenggelam di Everton
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan Memori 256 GB Terbaru September 2025
-
Perbandingan Spesifikasi Redmi 15C vs POCO C85, Seberapa Mirip HP 1 Jutaan Ini?
-
Rapor Pemain Buangan Manchester United: Hojlund Cetak Gol, Rashford Brace, Onana Asisst
Terkini
-
Panglima TNI Beberkan Alasan TNI Tambah Alutsista Baru, 'Harimau Besi' yang Mengerikan!
-
Jokowi Perintahkan Relawan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Loyalis Malah Beri Jawaban Menohok?
-
Mengupas MDIS: Kampus Singapura Tempat Gibran Raih Gelar Sarjana, Ijazahnya Ternyata dari Inggris!
-
Minta Satpol PP Tak Pakai Kekerasan, Mendagri Tito: Biar Didukung Publik
-
Anak Mantan Bupati Koruptor Kini Dipecat PDIP: Jejak Skandal DPRD Viral "Rampok Uang Negara"
-
7 Klausul Surat Perjanjian MBG SPPG Sleman: dari Rahasiakan Keracunan hingga Ganti Rugi Rp80 Ribu
-
Tiga Kecelakaan Transjakarta dalam Sebulan, Pemprov DKI Fokus Perbaikan Human Factor
-
Serangan Roy Suryo! Sebut Ijazah S1 Gibran Palsu Beli di Website, Samakan IQ Rendah dengan Jokowi
-
Sinyal Retak? Jokowi Perintahkan Dukung Gibran 2 Periode, GCP Balas Telak: Wapres Tak Harus Dia!
-
Adian Napitupulu Minta Kewenangan BAM DPR Ditambah, Biar Bisa Panggil Pejabat Bermasalah