Legislator PPP Lihat Tidak Ada Penyimpangan Di Balik Vonis Mati Ferdy Sambo

Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI fraksi PPP Arsul Sani, turut mengomentari soal terdakwa Ferdy Sambo yang akhirnya divonis bersalah menjadi dalang pembunuhan berencana terhadap sang ajudan, Yosua Nofriansyah Hutabarat alias Brigadir J. Sambo divonis hukuman mati.

Arsul mengatakan, bahwa vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap Sambo tersebut masih dalam kerangka pemidanaan. Sehingga adanya vonis tersebut dianggap tak menyimpang.

"Putusan majelis hakim PN Jaksel masih dalam kerangka pemidanaan untuk pembunuhan berencana vide Pasal 340 KUHP. Jadi itu hal yang tidak menyimpang," kata Arsul saat dihubungi, Senin (13/2/2023).

Kendati begitu, Arsul menyebut jika Sambo masih punya hak hukum untuk ajukan banding atas vonis majelis hakim yang diterimanya dalam perkara tersebut.

"Putusan itu sesuai dengan pelanggaran pasal yang didakwakan yakni pembunuhan berencana vide pasal 240 KUHP," tuturnya.

Lebih lanjut, saat ditanya soal tak ada hal yang meringankan dalam vonis yang dijatuhkan terhadap Sambo, menurut Sambo hal itu tak perlu diperdebatkan.

"Ya itu kan pendapat hakim, tidak usah kita perdebatkan, kecuali bagi FS. Dia bisa bantah nanti waktu banding," pungkasnya.

Vonis Mati

Untuk diketahui, Ferdy Sambo akhirnya divonis bersalah menjadi dalang pembunuhan berencana terhadap sang ajudan, Yosua Nofriansyah Hutabarat alias Brigadir J.

Baca Juga: Ferdy Sambo Divonis Hukuman Mati, Hakim: Tidak Ada Hal yang Meringankan

Vonis itu ditetapkan majelis hakim dan dibacakan oleh Hakim Ketua Wahyu Imam Santoso dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (13/2/2023) siang ini.

"Dengan mempertimbangkan seluruh bukti maupun fakta persidangan, majelis hakim memutuskan Ferdy Sambo bersalah," kata Ketua Majelis Hakim Wahyu Imam Santoso.

Dalam vonisnya, majelis hakim bersepakat Ferdy Sambo dihukum mati.

Sebelumnya, dalam persidangan tersebut, majelis hakim menegaskan tak ada bukti valid istri Ferdy Sambo, yakni Putri Candrawathi dilecehkan secara seksual oleh Brigadir J sebagaimana diklaim terdakwa.

"Setidaknya sejak tanggal 7 Juli 2022 tidak ada bukti pendukung yang mengarah kejadian valid adanya pelecehan seksual, kekerasan seksual, atau lebih dari itu," kata Hakim Wahyu.

Sebaliknya, hakim menilai justru kecil kemungkinan Brigadir J melecehkan Putri Candrawathi secara seksual.

Sebab, dalam teorinya, pelecehan seksual juga dipengaruhi oleh adanya relasi kuasa antara pelaku dan korban.

Dalam kasus ini, hakim justru menilai Putri Candrawathi mempunyai posisi dominan dalam relasi kuasa terhadap Brigadir J.