Suara.com - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP DKI Jakarta membuka kemungkinan akan mengusung Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono sebagai Calon Gubernur (Cagub) di Pilkada DKI 2024. Ia menyebut menjadikan Heru sebagai Cagub DKI bukanlah hal yang mustahil dalam perpolitikan.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta, Gembong Warsono. Ia menyebut Heru bisa saja menjadi pilihan untuk maju Pilkada DKI 2024 tergantung dengan berbagai pertimbangan yang muncul ke depannya.
"Ya politik itu kan bukan hal yang mustahil kalau itu (mengusung Heru untuk Pilkada 2024) terjadi," ujar Gembong saat dikonfirmasi, Selasa (14/2/2023).
Pertimbangan utama untuk mengusung Heru nantinya adalah berdasarkan kinerjanya saat menjabat Pj Gubernur. Jika Heru memang mampu memperbaiki masalah di Jakarta selama menduduki kursi DKI 1, maka bisa saja Heru menjadi pilihan kandidat.
Apalagi nantinya jika Heru mendapatkan dukungan dari warga Jakarta dan memiliki elektabilitas tinggi karena prestasinya selama menjadi Pj Gubernur.
"Betul, betul (tergantung kinerja dan elektabilitas). Pak Heru nothing to lose saja bekerja maksimal, kan orang lain yang menilai," ucapnya.
Namun, ia tak ingin mengganggu Heru dengan membicarakan soal kans menjadi Cagub selama Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) itu menjadi Pj Gubernur. Ia meminta Heru fokus dan menuntaskan tugasnya sebagai Pj Gubernur dengan baik.
"Kami tidak genit untuk menyeret-nyeret pak Heru dalam percaturan Pemilukada tahun 2024 besok. Tapi di ujungnya nanti kita tidak tahu, kan ke depan kita tidak ada yang tahu," pungkasnya.
Sebelumnya, Gembong menyampaikan pihaknya mulai membahas beberapa nama dari internal partai untuk dimajukan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI. Salah satu nama yang mencuat adalah Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming.
Gembong mengatakan, nama Gibran masuk dalam pembahasan internal partainya di tingkat DKI. Ia menyebut nama-nama yang dipertimbangkan adalah kader PDIP yang menjadi Kepala Daerah.
"Dalam diskusi internal partai, kita sudah mendisukusikan beberapa kepala daerah yang kita anggap berhasil memimpin daerah nya. Salah satunya adalah mas Gibran," ujar Gembong di gedung DPRD DKI, Senin (6/1/2023).
Selain Gibran, ada beberapa nama yang ikut dibahas. Di antaranya seperti Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), Hendrar Priadi; Menteri Sosial Tri Rismaharini; hingga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Briokrasi (PANRB), Azwar Anas.
"Artinya kita diskusi, diskusi itu menginventarisasi para kepala daerah dari PDIP yang kita anggap berhasil memimpin daerahnya, seperti Mas Gibran, Bu Risma, Pak Hendi yang skrg LKPP, Mas Anas yang sekarang di Menpan RB," ucapnya.
Sejauh ini, nama-nama yang dibahas disebutnya merupakan kader internal partai. Belum ada tokoh eksternal atau luar partai yang menjadi pertimbangan.
"Ya tugas partai kan adalah untuk mencetak kader kan, tugas partai mencetak calon pemimpin, kewajiban kita menghadirkan hasil dari rekrutmen yang dilakukan oleh partai kemudian kita munculkan sebagai pemimpin," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Bedi Budiman Mingkem Saat Ditanya Soal TAP
-
PDIP Nggak Bakal Maju Sendirian di Pilpres 2024, Akui Pasti Bakal Berkoalisi
-
Tak Bakal Sendirian di Pilpres 2024, PDIP: Kami Pasti Berkoalisi, Percayalah
-
Trimedya PDIP Tak Setuju Ferdy Sambo Dihukum Mati: Hukuman Penjara Seumur Hidup Itu Sudah Maksimal
-
Elektabilitas Digital Ganjar Pranowo dan PDIP Teratas Versi Pantauan Fenometer
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Ironi 'Wakil Tuhan': Gaji Selangit Tapi Masih Rakus, Mengapa Hakim Terus Terjaring OTT?
-
Gus Ipul Tegaskan Realokasi PBI JKN Sudah Tepat
-
Skandal Suap DJKA: KPK Dalami Peran 18 Anggota DPR RI Periode 2019-2024, Ini Daftar Namanya
-
Kabar Baik! Istana Percepat Hapus Tunggakan BPJS Triliunan, Tak Perlu Tunggu Perpres?
-
Gus Ipul Tegaskan Percepatan Sekolah Rakyat Nias Utara Prioritas Utama Presiden Prabowo
-
Survei IPI: Sjafrie Sjamsoeddin Hingga Purbaya Masuk Bursa Bakal Capres 2029
-
Viral Drama Tetangga di Jakbar: Tegur Drummer Berisik, Pria Ini Dicekik, Kini Saling Lapor Polisi
-
Residu Pilkades Bikin Bansos Melenceng, KemendesKemensos Satukan Data Desa
-
Pengamat: JPN Kejaksaan di Proyek Chromebook Hanya Kawal Prosedur, Bukan Hapus Niat Jahat
-
Kenaikan Gaji Hakim Bisa Tekan Korupsi, KPK: Tapi Tergantung Orangnya