Sebagai informasi, dalam lingkup Polri, setidaknya ada empat tingkat jenderal polisi yang terdiri dari Jenderal Polisi, Komisaris Jenderal (Komjen), Inspektur Jenderal (Irjen), dan Brigadir Jenderal polisi (Brigjen Pol).
Tinggi kepangkatan tersebut berpengaruh pada besaran gaji yang diterima. Secara umum, gaji polisi di luar tunjangan tidak berbeda jauh dengan profesi TNI maupun pegawai negeri sipil (PNS) yang terbagi menjadi empat golongan.
Untuk gaji polisi sendiri, sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Keduabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Sedangkan gaji seorang jenderal polisi bintang 3 (Komjen) dengan jabatan Kabareskrim, berhak mendapatkan gaji pokok perbulan paling sedikit Rp 5.079.300 dan paling besar Rp 5.930.800.
Namun, seperti diketahui bersama komponen penghasilan terbesar dari jenderal polisi bukanlah berasal dari gaji pokok, melainkan dari tunjangan kinerja atau yang biasa disebut dengan tukin.
Tukin sendiri diberikan oleh pemerintah agar anggota Polri tidak tergoda dalam melakukan praktik menyimpang seperti korupsi, kolusi, dan juga nepotisme, serta untuk bisa menjaga integritas pekerjaannya.
Presiden RI (Jokowi) melakukan remunerasi tunjangan kinerja kepada pegawai Polri melalui Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Apabila merujuk kepada Peraturan Kapolri Nomor 13 Tahun 2015, Komjen yang menjabat sebagai Kabareskrim dan berada di kelas jabatan 17 sehingga setiap bulanya berhak menerima tukin dengan total sebesar Rp 29.085.000.
Artinya, total gaji pokok ditambah dengan tunjangan kinerja seorang polisi yang menjabat sebagai Kabareskrim setidaknya berkisar pada Rp 34.164.400 sampai dengan 35.015.800.
Tidak sampai disitu, seorang jenderal polisi juga masih berhak menerima tunjangan lain. Namun besarannya memang relatif jauh lebih kecil daripada tukin.
Beberapa tunjangan lain yang diterima oleh jenderal polisi yakni tunjangan keluarga, tunjangan lauk pauk, tunjangan jabatan, tunjangan khusus daerah Papua, dan juga tunjangan daerah perbatasan.
Kontributor : Syifa Khoerunnisa
Berita Terkait
-
Kemenhub Katanya Panggil Muhammad Rizky Alamsyah dan Istrinya, Mobil BMW dan Pajero Katanya Tak Dilaporkan?
-
Pejabat Kemenhub Rizky Alamsyah Diduga Tak Laporkan Sejumlah Harta di LHKPN
-
Pejabat Ditjen Hubla Rizky Alamsyah Dipanggil Kemenhub Buntut Istri Pamer Kekayaan
-
Rafael Alun Bantah Soal Tuduhan akan Kabur ke Luar Negeri: Saya Selalu Hadir Saat Dimintai Keterangan
-
Efek Domino Kasus Mario Dandy, Kini Kekayaan Rafael Mulai Disoroti KPK
Terpopuler
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Harga Emas Naik Berturut-turut! Antam Tembus Rp 2,399 Juta di Pegadaian, Rekor Tertinggi
-
Pihak Israel Klaim Kantongi Janji Pejabat Kemenpora untuk Datang ke Jakarta
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
Terkini
-
KPK Cecar Kabiro Humas Kemnaker Soal Aliran Uang Hasil Pemerasan K3
-
Forum Debat Mahasiswa Semarang: Suarakan Kebijakan Publik dan Masa Depan Indonesia
-
Kuasa Hukum Beberkan Alasan: Penetapan Nadiem Makarim Sebagai Tersangka Dinilai Cacat Hukum
-
Dua Sekolah Internasional di Tangerang Selatan Dapat Teror Bom, Saat Dicek Ternyata Nihil
-
Tebuireng Disebut Jadi Contoh Bangunan Pesantren Ideal oleh Menteri PU
-
Biaya Hanya Rp 75 Ribu, Ini Daftar Lokasi SIM Keliling DKI Jakarta Hari Ini
-
Kementerian PU Akan Mulai Bangun Ulang Ponpes Al Khoziny yang Ambruk, Berapa Perkiraan Biayanya?
-
Anggaran Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur DKI Siapkan Obligasi Daerah, Menkeu Beri Lampu Hijau
-
Dicecar KPK Soal Kuota Haji, Eks Petinggi Amphuri 'Lempar Bola' Panas ke Mantan Menag Yaqut
-
Hotman 'Skakmat' Kejagung: Ahli Hukum Ungkap Cacat Fatal Prosedur Penetapan Tersangka