Suara.com - Rapat kerja antara Komisi III DPR dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diwarnai interupsi. Namun interupsi kali ini bukan datang dari anggota dewan, melainkan rakyat yang mencari keadilan langsung di ruang rapat.
Teriakan histeris mencari keadilan itu datang dari seorang perempuan yang mengaku korban investasi bodong salah satu koperasi.
Mulanya perempuan tersebut mengiterupsi rapat dari balkon di ruangan Komisi III pada pukhl 13.28. Interupsi itu lantas menarik perhatian anggota Komisi III, termasuk Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa yang memimpin rapat. Tak terkecuali Listyo yang juga menyorotkan wajah ke arah balkon.
Mendengar interupsi perempuan dari arah balkon, Desmond memberikan peringatan. Ia meminta tolong agar diamankan kondisi riuh di balkon, mengingat masih berlangsung rapat.
"Anda bukan anggota DPR. Nanti wawancara di luar atau saya keluarkan dari sana," kata Desmond.
"Nomor punggung Anda tidak punya kata ketua. Silakan Pak Kapolri," kata Desmond mempersilakan Listyo melanjutkan paparannya.
Tidak sampai satu menit kemudian, perempuan bersangkutan kembali mengiterupsi rapat.
"Mohon izin Pak Kapolri, mohon izin pak," kata perempuan sembari mengukuhkan tentang kasus hukum yang dialami.
Listyo yang mendengarkan keluhan tersebut dari bawah lantas menyampaikan siap bertemu perempuan tersebut untuk mendengar langsung duduk perkara.
Baca Juga: Seorang Wanita Tiba-tiba Berteriak di Tengah Rapat Kerja Komisi III: Mohon Izin Pak Kapolri!
"Nanti ketemu dengan saya, nggak masalah," kata Listyo.
Terpisah, pantauan dari ruangan Komisi III, perempuan tersebut diamankan pihak pengamanan dalam atau pamdal DPR dari balkon. Ia digiring dari lantai tiga menuju ke lantai bawah.
Merasa keluhannya belum tersampaikan, perempuan tersebut kembali berteriak histeris tentang kasus hukum di mana ia menjadi korban.
"Ini investasi bodong, korbannya ribuan, sudah dua tahun lebih, tapi apa, jalan ditempat, Ya Allah astagfirullahaladzim. Ribuan korban kami, hampir Rp500 miliar kemudian terulang dengan PT MBM, Rp 800 miliar mana tanggung jawab Kapolri. Mana namanya institusi Polri," teriak perempuan tersebut.
Tak kuasa menahan emosi, perempuan tersebut sampai jongkong sesaat berada di lantai bawah. Ia terus menyampaikan aspirasinya.
"Ini tidak main-main, LP nya dua tahun, dua tahun di polda, di polres di mabes kita dilempar-lempar," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 4 Rekomendasi Cushion dengan Hasil Akhir Dewy, Diperkaya Skincare Infused
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Daftar Promo Alfamart Akhir Tahun 2025, Banyak yang Beli 2 Gratis 1
Pilihan
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
Terkini
-
Presiden Buruh: Tidak Masuk Akal Jika Biaya Hidup di Jakarta Lebih Rendah dari Kabupaten Bekasi
-
Kronologi dan 6 Fakta Tenggelamnya Kapal KM Putri Sakinah di Labuan Bajo yang Menjadi Sorotan Dunia
-
KPK Panggil Eks Sekdis Kabupaten Bekasi yang Sempat Diamankan Saat OTT
-
Pramono Anung: Kenaikan UMP Jakarta Tertinggi, Meski Nominalnya Kalah dari UMK Bekasi
-
Polri Kerahkan Tambahan 1.500 Personel, Perkuat Penanganan Bencana Sumatra
-
Cekcok Ponsel Berujung KDRT Brutal di Sawangan, Polisi Langsung Amankan Pelaku!
-
Buruh KSPI Demo Dekat Istana: Tuntut UMP DKI Jadi Rp5,8 Juta, Anggap Angka Pramono Tak Sesuai KHL
-
Menuju Fase Rehabilitasi: Pemerintah Pastikan Sekolah, RSUD, dan Pasar di Sumatra Mulai Pulih
-
Arus Balik Nataru 2026 Dibayangi Kepadatan Tol, Polda Metro Siapkan 5 Skema Rekayasa Lalu Lintas Ini
-
Soal Adanya Pengibaran Bendera GAM, PDIP Beri Pesan: Jangan Campuradukkan Politik dalam Bencana