Suara.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono belum juga mengisi 12 jabatan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI yang saat ini kosong. Padahal, sejak bulan Maret lalu ia berjanji akan mengisinya dalam dua bulan.
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengatakan bahwa jabatan Kepala SKPD yang kosong baru akan melelangnya pekan depan.
"Minggu depan akan mulai dilelang (jabatan kepala SKPD DKI yang kosong)," ujar Joko di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (11/5/2023).
Di antara 12 jabatan kosong, beberapa di antarnya diisi Pelaksana Tugas (Plt) karena pejabat sebelumnya dirotasi Heru Budi pada 21 Maret 2023. Joko pun memperkirakan proses lelang hingga pengumuman kepala SKPD DKI yang baru akan memakan waktu sekitar 1-1,5 bulan.
"Mungkin berjalan sekitar 1-1,5 bulan lah untuk proses biding (jabatan kepala SKPD DKI). Yang akan dilelang ada sekitar 12 jabatan," pungkasnya.
Delapan posisi kosong itu adalah Kepala Badan Pengelola Aset Daerah, Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, dan Kepala Dinas Pendidikan.
Lalu, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Bina Marga, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
Diketahui, untuk mutasi pejabat internal daerah, seperti pengisian jabatan tinggi pratama dan administrator, Pj, Plt, dan Pjs kepala daerah tetap harus mendapatkan izin tertulis dari Mendagri.
Hal ini berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ tentang Persetujuan Menteri Dalam Negeri Kepada Pelaksana Tugas/Pejabat/Penjabat Sementara Kepala Daerah dalam Aspek Kepegawaian Perangkat Daerah.
Baca Juga: Asyik! Pemprov DKI Siapkan Penambahan Bus Transjakarta Demi Tambah Rute Transpakuan ke Cibubur
Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melakukan perombakan jajaran pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Imbasnya, beberapa posisi strategis di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI kini kosong karena pimpinannya dimutasi.
Menanggapi hal ini, Heru mengatakan pihaknya akan segera mencari penggantinya. Lelang jabatan akan segera dilakukan dan paling cepat selesai dalam waktu dua bulan.
"Ya lagi di-bidding (lelang), enggak nyampe dua bulan diisi," ujar Heru di Jakarta Selatan, Selasa (21/3/2023).
Untuk lelang jabatan eselon 2 ini, Heru menyebut pihaknya akan mengutamakan memilih pejabat dari lingkup DKI Jakarta. Sebab, mereka tak perlu lagi mempelajari masalah di Jakarta karena sudah memahaminya.
"Yang tahu situasi DKI kan DKI, diutamakan yang pejabat DKI," ucapnya.
Berita Terkait
-
Penanda Logo +Jakarta Warisan Anies di Bawah Fly Over Karet Sudirman Mendadak Lenyap
-
Tengah Menunggu Rekomendasi Kemendagri, Heru Budi Bakal Umumkan Sejumlah Kepala SKPD Baru
-
CEK FAKTA: Anies Baswedan Dapat Dukungan Prabowo untuk Gandeng Gatot Nurmantyo, Benarkah begitu?
-
Truk Tinja Buang Limbah ke Saluran Air di Grogol, Heru Budi Perintahkan Izinnya Dicabut
-
Jokowi Minta Warga Lapor Jalan Rusak via Medsos, Heru Budi Ingatkan Jakarta Punya Layanan Aduan Ini
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
-
Penghentian Operasi dan PHK Intai Industri Batu Bara Usai Kementerian ESDM Pangkas Kuota Produksi
Terkini
-
Geger Temuan PPATK, Rp992 Triliun Perputaran Duit Tambang Emas Ilegal, Siapa 'King Maker'-nya?
-
Pigai Akui Uang Pribadi Terkuras karena Kementerian HAM Tak Punya Anggaran Bansos
-
Saksi Ungkap Ada Uang Nonteknis dan Uang Apresiasi dalam Pengurusan Sertifikasi K3 di Kemnaker
-
Pedagang Kota Tua Terpaksa 'Ngungsi' Imbas Syuting Film Lisa BLACKPINK: Uang Kompensasi Nggak Cukup!
-
Sri Raja Sacandra: UU Polri 2002 Lahir dari Konflik Kekuasaan, Bukan Amanah Reformasi
-
Prabowo Wanti-wanti Pimpinan yang Akali BUMN Segera Dipanggil Kejaksaan
-
Natalius Pigai Bangga Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB: Sebut Prestasi Langka di Level Dunia
-
Nadiem Kaget Banyak Anak Buahnya Terima Gratifikasi di Kasus Chromebook: Semuanya Mengaku
-
Tangis Nenek Saudah Pecah di Senayan: Dihajar Karena Tolak Tambang, Kini Minta Keadilan
-
Guntur Romli Kuliti Jokowi: Demi PSI, Dinilai Lupa Rakyat dan Partai Sendiri