Suara.com - Pemerintan melalui Kementrian Keuangan mengeluatkan aturan baru bagi PNS yang melalukan perjalanan dinas untuk tahun anggaran 2024. Lantas, apa saja aturan perjalanan dinas PNS terbaru tersebut? Berikut ini ulasannya.
Diketahui, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan telah menerbitkan aturan perjalanan dinas PNS terbaru untuk tahun anggaran 2024. Adapun aturan tersebut tertulis dalam Peraturan Menteri Keuangan No 49 Th 2023 tentang "Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024".
Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa pemerintah akan mengatur biaya dinas luar kota bagi PNS, yang mana besarannya akan disesuaikan dengan provinsi kementerian/lembaga berada.
Misalnya, PNS wilayah DKI Jakarta, besaran biaya perjalanan dinas harian dalam negeri yaitu untuk perjalanan dinas luar kota sebesar Rp530.000, untuk perjalanan dinas di dalam kota di atas 8 jam Rp210.000, dan untuk diklat atau pelatihan Rp160.000.
Sedangkan untuk pejabat eselon II ke atas, menerima uang harian tambahan atau uang representasi. Adapun rinciannya untuk perjalanan dinas luar kota yaitu pejabat Eselon II Rp150.000, pejabat eselon I Rp200.000, dan pejabajat negara Rp250.000.
Selain itu, ada juga aturan biaya penginapan untuk perjalanan dinas di dalam negeri, yang mana besarannya disesuaikan dengan provinsi maupun tingkat jabatan.
Misalnya biaya penginapan wilayah DKI Jakarta, untuk pejabat negara/pejabat eselon I yaitu Rp 8,72 juta, Rp 2,06 juta untuk pejabat eselon II, Rp992.000 untuk pejabat eselon III atau golongan IV , dan Rp730.000 untuk pejabat eselon IV atau golongan III/II/I.
Selain itu, ada juga aturan biaya perjalanan dinas PNS ke luar negeri yang mana besarannya disesuaikan dengan golongan maupun negara tujuan.
Misalnya, perjalanan dinas ke AS (Amerika Serikat), untik golongan A besaran biaya yang diterima per hariyaitu 659 dollar AS, 563 dollar AS untuk golongan B per hari, 505 dollar AS untuk golongan C per hari, dan 447 dollar AS untuk golongan D per hari.
Baca Juga: PNS Dapat Tambahan Uang Makan Hingga Rp 500 Ribu per Bulan di Tahun 2023
Bukan hanya dinas, ada juga tambahan uang harian untuk kegiatan rapat di luar kantor, yang mana besarannya disesuaikan dengan provinsi maupun jenis rapat. Misalnya, rapat fullboard di wilayah DKI Jakarta, biaya yang diterima perhari Rp180.000 dan Rp130.000 untuk rapat fullday (halfday).
Untuk lebih lengkap mengetahui aturan perjalanan dinas PNS terbaru dan ketentuan standar biaya lainnya silahkan baca Peraturan Menteri Keuangan di link berikut: [jdih.kemenkeu.go.id download Peraturan Menteri Keuangan No 49 Th 2023]
Demikian ulasan mengenai aturan perjalanan dinas PNS terbaru yang perlu diketahui. Semoga informasi ini bermanfaat!
Kontributor : Ulil Azmi
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- 3 Mobil Bekas 60 Jutaan Kapasitas Penumpang di Atas Innova, Keluarga Pasti Suka!
- 5 Mobil Listrik 8 Seater Pesaing BYD M6, Kabin Lega Cocok untuk Keluarga
- Cek Fakta: Viral Ferdy Sambo Ditemukan Meninggal di Penjara, Benarkah?
- Target Harga Saham CDIA Jelang Pergantian Tahun
Pilihan
-
Catatan Akhir Tahun: Emas Jadi Primadona 2025
-
Dasco Tegaskan Satgas DPR RI Akan Berkantor di Aceh untuk Percepat Pemulihan Pascabencana
-
6 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED Terbaik untuk Pengalaman Menonton yang Seru
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
Terkini
-
Ini Daftar Rute Transjakarta yang Beroperasi Hingga Dini Hari Selama Malam Tahun Baru 2026
-
Refleksi Akhir Tahun Menag: Bukan Ajang Euforia, Saatnya Perkuat Empati dan Spirit Kebangsaan
-
Malam Tahun Baru di Jakarta, Dishub Siapkan Rekayasa Lalu Lintas di Ancol, Kota Tua, hingga TMII
-
Gubernur Banten: Tingkat Pengangguran Masih Tinggi, Penataan Ulang Pendidikan Vokasi Jadi Prioritas
-
Perayaaan Tahun Baru di SudirmanThamrin, Pemprov DKI Siapkan 36 Kantong Parkir untuk Warga
-
Kaleidoskop DPR 2025: Dari Revisi UU Hingga Polemik Gaji yang Tuai Protes Publik
-
Sekolah di Tiga Provinsi Sumatra Kembali Normal Mulai 5 Januari, Siswa Boleh Tidak Pakai Seragam
-
Makna Bendera Bulan Bintang Aceh dan Sejarahnya
-
Antara Kesehatan Publik dan Ekonomi Kreatif: Adakah Jalan Tengah Perda KTR Jakarta?
-
Fahri Hamzah Sebut Pilkada Melalui DPRD Masih Dibahas di Koalisi