Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Garuda Indonesia menyiapkan 80 kursus business class untuk anggota DPR RI yang hendak berangkat ibadah haji. Pernyataan ini diungkap oleh Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra.
"Tadi, kemarin kami dihubungi Sekjen DPR untuk memastikan ada sekitar tambahan 80 anggota DPR untuk bisa berangkat haji," ujar Irfan dalam rapat dengar pendapat di Komisi VI DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/6/2023).
Namun, Irfan belum dapat memastikan pemenuhan permintaan itu. Pasalnya, pihak maskapainya harus memperoleh izin dari General Authority for Civil Aviation (GACA) Arab Saudi.
Berkenaan dengan hal tersebut, berikut ini fakta DPR meminta 80 kursi kelas bisnis untuk haji.
1. Alasan Minta 80 Kursi Kelas Bisnis
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyampaikan alasannya meminta kuota tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan. DPR RI memiliki fungsi pengawasan dan akan dilakukan terhadap pelaksanaan ibadah haji.
"Sehingga, DPR tetap bisa menjalankan fungsi pengawasan yang diamanatkan UU dengan baik. Sekaligus, memastikan jamaah haji Indonesia mendapat pelayanan dengan baik saat menjalankan rukun Islam kelima tersebut," kata Indra.
2. Sekjen DPR Hubungi Garuda karena Sahabat Lama
Indra juga mengaku dirinya yang menghubungi Dirut Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra. Hal ini karena indra penanggung jawab administrasi di DPR RI.
Indra juga mengaku Irfan merupakan sahabat lamanya dan kerap membantu. Oleh sebab itu, Indra meminta langsung kepada irfan terkait hal tersebut.
"Karena teman lama, saya hubungi Dirut Garuda untuk minta tolong dicarikan tiket atau seat untuk tim pengawas haji DPR RI beserta sekretariat di dalamnya, kurang lebih jumlahnya 80 orang," kata Indra, Rabu (14/6/2023).
3. Tidak Semua Kursi untuk Anggota DPR
Sebanyak 80 kursi untuk keberangkatan haji itu tidak seluruhnya diperuntukkan kepada anggota DPR. Di dalamnya tersedia kursi dari tim pendukung dan pihak sekretariat.
4. Sebut 80 Kursi Tidak Gratis
Sekjen DPR menyebutkan bahwa permintaan sebanyak 80 kursi kelas bisnis Garuda Indonesia itu tidak diberikan secara cuma-cuma alias gratis, melainkan ada anggaran yang sudah ditetapkan oleh DPR RI. Bahkan Indra juga menegaskan DPR tidak menerima potongan harga atau diskon atas pembelian tersebut.
5. Berencana Cari Alternatif Transportasi
Indra menyampaikan pihaknya tetap akan mencari alternatif maskapai asing jika Garuda tidak dapat menyiapkan kursi tersebut. Meski demikian, Indra berharap Garuda Indonesia menjadi pilihan utama.
Indra menyebut anggota DPR RI adalah sosok yang nasionalis. Oleh sebab itu, pilihan utama tetap pada Garuda Indonesia.
Kontributor : Annisa Fianni Sisma
Berita Terkait
-
DPR RI Minta Garuda Siapkan 80 Kursi Kelas Bisnis untuk Berangkat Haji, KPK Singgung Gratifikasi dan Rakyat Dirugikan
-
Sekjen DPR Tegaskan Permintaan Kepada Garuda Indonesia untuk Kepentingan Tugas Pengawasan DPR
-
Diminta Klarifikasi Harta Primus Capai Rp 73 Miliar Tanpa Utang Usai Jadi DPR, Jihan Fahira: Jangan Bikin Aku Emosi
-
Puan Maharani Pastikan DPR Siap Jalankan Putusan MK: Sistem Pemilu Tetap Terbuka
-
Dulu Sebut DPR Dewan Pengkhianat Rakyat, Kini Mantan Ketua BEM UI Ini Ikutan Nyaleg
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO