Suara.com - Kasus tambang ilegal dan korupsi yang menyebabkan pemilik PT Lawu Agung Mining, Windu Aji Susanto yang juga pernah jadi relawan Jokowi ditahan Kejaksaan Agung pun kini mencuri perhatian publik. Pasalnya, kasus ini bahkan masih dipertanyakan soal perizinan di tambang nikelnya yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp 5,7 triliun.
Lalu, seperti apa perjalanan kasus ini? Simak inilah selengkapnya.
Kasus tambang nikel ilegal ini bermula ketika PT Antam melakukan kerjasama operasional dengan PT Lawu Agung Mining dengan perusahaan daerah di Konawe Utara dan Sulawesi Tenggara.
Operasional dalam kerjasama tersebut pun ditujukan kepada Operasi Mandiodo, Tapunggaeya, Tapuemea dengan tujuan mengelola kegiatan di dalam tambang nikel.
Tambang nikel itu sendiri awalnya dioperasionalkan di bawah Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau IUP PT Antam di beberapa desa yang berada di Kecamatan Molawe, Kabupaten Konut, Provinsi Sultra.
Namun, kerjasama operasional ini pun menimbulkan beberapa kejanggalan. Adanya dugaan korupsi dalam produksi dan penjualan ore nikel hasil penambangan pun terendus oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra).
Dari data yang didapatkan di lapangan, banyak hasil tambang nikel yang dijual ke beberapa smelter di Morosi dan Morowali tanpa membawa nama PT Antam yang seharusnya menjadi perusahaan resmi yang mengelola tambang nikel tersebut. Pihak PT Antam pun diduga sengaja melakukan pembiaran.
Padahal, dalam perjanjian kerjasama operasional sebelumnya, semua hasil ora nikel harus diketahui dan diserahkan ke PT Antam.
Dalam kerjasama ini sendiri, PT Lawu Agung Mining hanya bekerja sebagai kontraktor pertambangan. Penyelidikan pun dilakukan oleh Kejati Sultra sejak Oktober 2022 lalu.
Baca Juga: Alasan Sakit Gigit, Terdakwa Kasus Korupsi BTS 4G Irwan Hermawan Minta Izin Berobat ke Hakim
Tambang nikel ini pun dianggap ilegal karena adanya dugaan aktivitas penambangan nikel ini tidak membayar dana reklamasi pasca penambangan.
Usai melakukan pemeriksaan terhadap 21 saksi, Kejati Sultra pun akhirnya menetapkan lima orang tersangka dalam kasus ini, yaitu General Manager PT Antam Unit Bisnis Pertambangan Nikel Konawe Utara berinisial HW, Direktur Utama PT Kabaena Kromit Pratama berinisial AA, Pelaksana Lapangan PT Lawu Agung Mining berinisial SL, dan Direktur Utama PT Lawu Agung Mining berinisial OS, dan yang paling terbaru Windu Aji selaku pemilik PT Lawu Agung Mining.
Kasus korupsi dan tambang nikel ilegal ini pun merugikan negara hingga Rp5,7 triliun. Penahanan pun dilakukan kepada para tersangka dan pihak Kejati Sultra pun masih akan memproses kasus ini ke meja hukum hingga persidangan dan vonis dibacakan oleh hakim.
Kontributor : Dea Nabila
Berita Terkait
-
Alasan Sakit Gigit, Terdakwa Kasus Korupsi BTS 4G Irwan Hermawan Minta Izin Berobat ke Hakim
-
Jaksa Minta Hakim Tolak Nota Keberatan Terdakwa Korupsi BTS Irwan Hermawan Dkk: Lanjutkan Persidangan!
-
Dipanggil Kejagung Jadi Saksi Korupsi CPO, Airlangga: Ada Undangan Saya Akan Hadir
-
Gapki Buka Suara Terkait Tiga Perusahaan Sawit yang Tersandung Kasus Korupsi
-
Profil Crazy Rich Brebes, Tersangka Kasus Nikel Ilegal dan Terseret Korupsi BTS
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Wamensos Buka Pelatihan Sekolah Rakyat di Magelang: Siap Cetak Generasi Kaya & Berkarakter Kuat!
-
Hapus Impunitas Oknum Aparat, Komisi XIII DPR Didorong Masukkan Revisi UU 31/97 ke Prolegnas
-
Aturan Tar dan Nikotin Dikhawatirkan Picu PHK Massal di Industri Kretek
-
Pramono Jamin Stok Pangan Jakarta Aman Meski BUMD Sokong MBG
-
Pasar Cipulir Langganan Tenggelam, Rano Karno Janji Benahi Turap Jebol Sebelum Lebaran
-
Takut Tidak Jalankan Perintah, Pengakuan Mengejutkan Saksi Soal Sosok Jurist Tan di Kasus Nadiem
-
Terjebak Perdagangan Orang, 249 WNI Dipaksa Kerja 18 Jam di KambojaMyanmar
-
Anak Jurnalis Korban Pembunuhan Ngadu ke DPR, Soroti Ketimpangan Perlakuan Hukum Sipil dan Militer
-
Seskab Teddy Ungkap 8 Arahan Prabowo untuk Pimpinan TNI-Polri di Rapim
-
Wacana Prabowo Dua Periode Menguat, Begini Respons PKS Soal Pilpres 2029