3 Opsi PKB Hadapi Pilpres: Cak Imin Cawapres, Jadi Paling Berperan hingga Bentuk Koalisi Baru

Suara.com - Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan melihat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki tiga pilihan dalam menghadapi kontestasi Pilpres 2024.

Pilihan itu di antaranya, pertama PKB bisa menjadi partai yang mendorong dan memiliki cawapres. Kedua, PKB tidak memiliki cawapres tetapi menjadi partai yang berperan sangat besar soal koalisi. Ketiga, PKB bikin koalisi baru.

"Tapi tiga yang saya sebutkan urutannya prioritas ya, prioritas satu cawapres, prioritas dua menjadi partai yang punya peran sangat besar di dalam koalisi capres cawapres. Yang ketiga itu tadi elu enggak jelas, gua lepas, pergi ke tempat yang lebih bebas," ujar Djayadi di kantor PKB, Jakarta Pusat, dikutip Rabu (2/8/2023).

Mengenai pilihan pertama, Djayadi memandang ada dua peluang PKB mendorong Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjadi cawapres, pertama ke Prabowo Subianto, kedua ke Ganjar Pranowo. Menurut Djayadi, PKB bakal memilih siapa yang lebih dulu membuat penawaran dari dua figur capres tersebut.

"Iya mana yang duluan nawarin. Kalau Pak Prabowo duluan nawarin ya pasti diambil, tapi kalau Pak Ganjar duluan nawarin jelas gitu 'Cak Imin gabung sama Kami, Anda jadi cawapres' terima, benar enggak?" kata Djayadi.

Tetapi permasalahannya, Djayadi tidak yakin bakal ada yang memberi penawaran lebih dulu.

"Bener enggak? Karena buktinya misalnya di PDIP, kata Mbak Puan ada lima cawapres, ini kalau ikut yang disebut Mbak Puan ya, yang nomor satu itu kalau enggak salah Sandi, nomor duanya Erick, nomor 3 Andika, nomor 4 AHY, nomor 5 Cak Imin," kata Djayadi.

Sementara itu, mengenai pilihan kedua, yakni PKB memiliki peran besar, Djayadi menilai PKb bisa memainkan peran besar tersebut apabila tetap bertahan bersama Gerindra, kendati Cak Imin bukan cawapresnya.

Menurut Djayadi, PKB bagai separuh napas koalisi. Pasalnya tanpa PKB, Gerindra tentu tidak biaa memenuhi presidential threshold.

Baca Juga: Jika Gugatan Batas Usia Dikabulkan MK, PKS Wanti-wanti Jokowi Soal Kans Gibran Maju Pilpres 2024

"Jadi kalau ada pilihan kedua menjadi, tidak menjadi cawapres tapi menjadi sponsoring political party gitu, partai yang mensponsorikan kandidat. Nah itu lebih besar kemungkinannya ada di Gerindra. Kenapa? Gerindra pasti akan memberikan jawaban peran konsesi yang lebih jauh lebih besar dibandingkan dengan PDIP, setuju tidak? itu itu kalau pilihannya yang kedua," kata Djayadi.

Pilihan ketiga, yaitu berkaitan dengan membentuk poros koalisi haru, Djayadi melihat PKB bisa berkoalisi dengan Partai Golkar. Kendati peluang menang kecil, tetapi pada putaran kedua koalisi ini dipandang bisa jadi rebutan.

"Bikin koalisi aja sendiri misalnya sama Golkar, bener nggak? Misalnya sama Golkar, dugaan kita Gus Jazil sama Mas Saiful kalau tiga-tiganya maju, ada dua putaran kan, maka koalisi ini akan punya peran lebih besar dengan bernegosiasi untuk putaran kedua. Siapa pun pemenang di putaran pertama akan perlu NU akan perlu PKB akan perlu Jawa Timur dan Jawa Tengah. betul, betul?" tutur Djayadi.

Saling Melengkapi

Wasekjen PKB Syaiful Huda mengatakan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang dibangun PKB dan Partai Gerindra merupkan koalisi yang terbaik yang ada untuk menghadapi Pilpres 2024.

Hida menunjukkan indikasi apa saja yang kemudian membuat dirinya menilai koalisi PKB-Gerindra menjadi yang terbaik.

Salah satunya ada kondisi PKB dan Gerindra yangsama-sama butuh untuk memenuhi 20 persen presidential threshold. Tetapi ditegaskan Huda, kebutuhannya itu realistis dan objektif.

"Hitungannya seperti apa? Yang pertama, PKB adalah partai politik yang memenangkan Pemilu 2019 di Jawa Timur dan pemenang kedua di Jawa Tengah, saat yang sama Gerindra pemenang di Jawa Barat dan Banten. Jadi dua-duanya saling melengkapi," kata Huda di kantor DPP PKB dalam serial talk show bertajuk "Gus Imin Pilih Siapa?", Selasa (1/8/2023).

Berdasarkan fakta tersebut, diakui Huda dirinha protes keras apabila ada beberapa pengamat uang menyatakan kalau PKB keluar dari KKIR, Gerindra gampang mencari penggantinya lantaran banyak partai yang antre untuk bergabung ke Prabowo Subianto.

"Bukan di situ konteksnya, levelnya tidak di situ. Mungkin semua partai bisa bergabung ke Pak Prabowo, tapi tidak menggenapi, tidak menjadi pelengkap kebutuhan dari Gerindra sendiri," kata Huda.

Sebagai contoh, bila Partai Golkar dan PAN gabung ke Gerindra, menurut Huda halnitubtidak akan berefek pada pemenangan Pilpres 2024. Adapun PAN dan Gerindra pada 2014 sudah pernah bersama Gerindra, berbeda dengan PKB yang baru pada saat ini.

"Nah diskusi ini yang sedang terus berlangsung antara kami dengan Gerindra bahwa dari sekian banyak koalisi yang terbaik, menurut kita adalah PKB-Gerindra, sama-sama punya basis yang saling membutuhkan," kata Huda.

Huda berpandangan kehadiran PKB bakal melengkapi kelemhan Prabowo yang pada Pilpres sebelumnya kalah di Jawa Timur dan jawa Tengah. Menurut Huda, Prabowo sendiri memahami saling melengkapi antara PKB dan Gerindra.

"Prabowo kalah dua kali Pilpres karena tidak mendapatkan insentif elektoral di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dan kalau PKB gabung, pasti melengkapi," ujar Huda.

"Sangat dipahami (Prabowo)," kata Huda.

Gak Jelas, Gua Lepas

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan PKB merupakan pargai yang setia dalam berkoalisi. Kesetiaan PKB itu tentu dengan catatan, yakni rekan koalisinya juga harus setia.

Hal ini ditegaskan Jazilul menyangkut koalisi antara PKB dan Gerindra di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

"Yang jelas, PKB masuk kategori partai yang setia, kalau yang di sana juga setia," Jazilul di kantor DPP PKB dalam serial talk show bertajuk "Gus Imin Pilih Siapa?", Selasa (1/8/2023).

Jazilul lantas mengutip kata-kata viral yang biasa bersileweran di video YouTube atau media sosial. Makanya, yaitu PKB akan lepas apabila rekan koalisi bersikap tidak jelas.

"Lu 11 aku 12. Lu nggak jelas, gua lepas," kata Jazilul.

Diakui Jazilul, koalisi PKB dan Gerindra merupakan hal yang baru. Karena itu kekinian sjdah berjalan 12 bulan, belum ada keputusan terkait capres dan cawapres.