Suara.com - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail menyesalkan minimnya koordinasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dalam penetapan tarif Transjakarta rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta. Bahkan, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sudah menyetujuinya.
Menurut Ismail, koordinasi antara DPRD dengan Pemprov DKI sangat penting dalam penentuan tarif. Apalagi, hal ini berkaitan dengan subsidi atau Public Service Obligation (PSO) yang pemberiannya harus disetujui legislatif.
"Kalau ke DPRD dalam hal ini Komisi B belum ada. Nah, itu kita lihat ini masalah koordinasi yang kayaknya perlu ditingkatkan lah," ujar Ismail kepada wartawan, Selasa (15/8/2023).
Politisi PKS ini pun tak ingin karena minim koordinasi, nantinya malah akan muncul masalah baru ketika penerapan tarif mulai diberlakukan.
"Jangan kemudian itu diputuskan sepihak akhirnya menimbulkan masalah, nah akhirnya legislatifnya yang disalahkan. padahal kita belom ada komunikasi," ucapnya.
Lebih lanjut, ia juga masih belum memutuskan terkait pemberian subsidi untuk rute baru ini. Perlu ada kajian secara menyeluruh mulai dari potensi pelanggan hingga armada yang dikerahkan.
"Kita akan evaluasi secara menyeluruh ya, tidak parsial. Dalam arti kita liat dulu, ini neednya sebenernya seberapa besar sih? demandnya? Ridershipnya, pertumbuhannya seperti apa," tuturnya.
Karena itu, Ismail menyatakan Komisi B DPRD DKI akan segera memanggil pihak terkait seperti Dinas Perhubungan (Dishub), Transjakarta, hingga Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) untuk memberikan penjelasan lebih rinci kepada legislator.
"Dalam waktu dekat (melakukan pemanggilan). Karena memang kemarin kan sudah ada arah ke sana untuk mengoptimalisasi," pungkasnya.
Baca Juga: Tekan Polusi Udara di Jakarta, Pemprov DKI Terapkan Kebijakan WFH untuk ASN Mulai Bulan Depan
Sebelumnya, Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono telah menyetujui tarif layanan TransJakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Penumpang TransJakarta yang menuju Bandara Soetta hanya akan dikenakan tarif Rp 5.000 per sekali perjalanan.
Heru menjelaskan, sebelumnya, tarif itu telah disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo.
"Setuju. Pak Kadis sudah lapor," ujar Heru di Jakarta, Jumat (11/8/2023).
Setelah disetujui, Heru akan mengirimkan surat mengenai usulan tarif layanan TransJakarta itu ke DPRD DKI Jakarta. Lalu, DPRD nantinya memberikan persetujuan tarif tersebut.
"Jadi, sesuai aturan kita bersurat minta izin apakah disetujui atau tidak," ujarnya.
Berita Terkait
-
Jakarta Bakal jadi Kota Ekonomi Global, Pemprov DKI Minta BUMD Tak Cuma Fokus Cari Untung
-
Pengamat: Solusi Atasi Polusi Udara di Jakarta Konteks Jangka Pendeknya Bukan WFH
-
Antisipasi El Nino, Pemprov DKI Siapkan Stok Beras Dua Kali Lipat Dibandingkan Tahun Lalu
-
Tim Biro Hukum Pemprov DKI Irit Bicara dalam Sidang Perkara Sengketa Lahan di PN Jakbar
-
Jakarta Darurat Polusi Udara, Heru Budi Imbau Penggunaan Pertamax Turbo Hingga Pengetatan Uji Emisi
Terpopuler
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
Pilihan
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
-
Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik
-
Kompak Turun: Ini Harga BBM di Pertamina hingga Shell
-
Hakim Andi Sebut Nadiem Makarim Seharusnya Dibebaskan
Terkini
-
Gerindra Santai Hadapi Safari Politik Jokowi, Pilih Fokus Kawal Program Prabowo
-
Momen Keajaiban Bayi 3 Tahun Selamat Usai 6 Hari Tertimbun Puing Gempa Bumi Venezuela
-
Momen Saling Hormat Prabowo-Jokowi Jadi Sorotan, Gerindra Beri Penjelasan Ini!
-
KPK Gagal Periksa Bos Maktour, Fuad Hasan Masyhur Pilih ke Luar Negeri Saat Kasus Haji Diusut
-
Hakim Beratkan Vonis Nadiem karena Sudah Kaya, Pakar: Standarnya Terlalu Subjektif
-
Kebakaran TPA Jatiwaringin Meluas, Pemkab Tangerang Tetapkan Status Tanggap Darurat
-
Lubang Galian yang Merenggut Nyawa, Siapa Harus Bertanggung Jawab?
-
17 Tahun Terkatung-katung, Nasib Lahan Transmigrasi di Muaro Jambi Akhirnya Terang
-
KPK Dalami Aset Japto Soerjosoemarjo, Diduga Terkait Kasus Gratifikasi Batu Bara
-
Jalan Terjal Jakarta Menuju Kota Global: Kawasan Kumuh Masih Antre Perbaikan