Suara.com - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail menyesalkan minimnya koordinasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dalam penetapan tarif Transjakarta rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta. Bahkan, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sudah menyetujuinya.
Menurut Ismail, koordinasi antara DPRD dengan Pemprov DKI sangat penting dalam penentuan tarif. Apalagi, hal ini berkaitan dengan subsidi atau Public Service Obligation (PSO) yang pemberiannya harus disetujui legislatif.
"Kalau ke DPRD dalam hal ini Komisi B belum ada. Nah, itu kita lihat ini masalah koordinasi yang kayaknya perlu ditingkatkan lah," ujar Ismail kepada wartawan, Selasa (15/8/2023).
Politisi PKS ini pun tak ingin karena minim koordinasi, nantinya malah akan muncul masalah baru ketika penerapan tarif mulai diberlakukan.
"Jangan kemudian itu diputuskan sepihak akhirnya menimbulkan masalah, nah akhirnya legislatifnya yang disalahkan. padahal kita belom ada komunikasi," ucapnya.
Lebih lanjut, ia juga masih belum memutuskan terkait pemberian subsidi untuk rute baru ini. Perlu ada kajian secara menyeluruh mulai dari potensi pelanggan hingga armada yang dikerahkan.
"Kita akan evaluasi secara menyeluruh ya, tidak parsial. Dalam arti kita liat dulu, ini neednya sebenernya seberapa besar sih? demandnya? Ridershipnya, pertumbuhannya seperti apa," tuturnya.
Karena itu, Ismail menyatakan Komisi B DPRD DKI akan segera memanggil pihak terkait seperti Dinas Perhubungan (Dishub), Transjakarta, hingga Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) untuk memberikan penjelasan lebih rinci kepada legislator.
"Dalam waktu dekat (melakukan pemanggilan). Karena memang kemarin kan sudah ada arah ke sana untuk mengoptimalisasi," pungkasnya.
Baca Juga: Tekan Polusi Udara di Jakarta, Pemprov DKI Terapkan Kebijakan WFH untuk ASN Mulai Bulan Depan
Sebelumnya, Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono telah menyetujui tarif layanan TransJakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Penumpang TransJakarta yang menuju Bandara Soetta hanya akan dikenakan tarif Rp 5.000 per sekali perjalanan.
Heru menjelaskan, sebelumnya, tarif itu telah disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo.
"Setuju. Pak Kadis sudah lapor," ujar Heru di Jakarta, Jumat (11/8/2023).
Setelah disetujui, Heru akan mengirimkan surat mengenai usulan tarif layanan TransJakarta itu ke DPRD DKI Jakarta. Lalu, DPRD nantinya memberikan persetujuan tarif tersebut.
"Jadi, sesuai aturan kita bersurat minta izin apakah disetujui atau tidak," ujarnya.
Berita Terkait
-
Jakarta Bakal jadi Kota Ekonomi Global, Pemprov DKI Minta BUMD Tak Cuma Fokus Cari Untung
-
Pengamat: Solusi Atasi Polusi Udara di Jakarta Konteks Jangka Pendeknya Bukan WFH
-
Antisipasi El Nino, Pemprov DKI Siapkan Stok Beras Dua Kali Lipat Dibandingkan Tahun Lalu
-
Tim Biro Hukum Pemprov DKI Irit Bicara dalam Sidang Perkara Sengketa Lahan di PN Jakbar
-
Jakarta Darurat Polusi Udara, Heru Budi Imbau Penggunaan Pertamax Turbo Hingga Pengetatan Uji Emisi
Terpopuler
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 September: Klaim Pemain 108-112 dan Hujan Gems
- Thom Haye Akui Kesusahan Adaptasi di Persib Bandung, Kenapa?
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Saham DADA Terbang 2.000 Persen, Analis Beberkan Proyeksi Harga
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
Pilihan
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Harga Emas Pegadaian Naik Beruntun: Hari Ini 1 Gram Emas Nyaris Rp 2,3 Juta
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
Terkini
-
5 Fakta Kartu Liputan Wartawan Dicabut Gara-gara Tanya MBG ke Prabowo
-
Kronologi WNI Ditangkap Polisi Jepang Karena Pencurian Tas Seharga Hampir 1 Miliar
-
Aktivis Jogja 'Diculik' Aparat, YLBHI: Ini Penangkapan Ilegal dan Sewenang-wenang!
-
Tak Mau PPP Terbelah, Agus Suparmanto Sebut Klaim Mardiono Cuma Dinamika Biasa
-
Zulhas Umumkan 6 Jurus Atasi Keracunan Massal MBG, Dapur Tak Bersertifikat Wajib Tutup!
-
Boni Hargens: Tim Transformasi Polri Bukan Tandingan, Tapi Bukti Inklusivitas Reformasi
-
Lama Bungkam, Istri Arya Daru Pangayunan Akhirnya Buka Suara: Jangan Framing Negatif
-
Karlip Wartawan CNN Dicabut Istana, Forum Pemred-PWI: Ancaman Penjara Bagi Pembungkam Jurnalis!
-
AJI Jakarta, LBH Pers hingga Dewan Pers Kecam Pencabutan Kartu Liputan Jurnalis CNN oleh Istana
-
Istana Cabut kartu Liputan Wartawan Usai Tanya MBG ke Prabowo, Dewan Pers: Hormati UU Pers!