Suara.com - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail menyesalkan minimnya koordinasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dalam penetapan tarif Transjakarta rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta. Bahkan, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sudah menyetujuinya.
Menurut Ismail, koordinasi antara DPRD dengan Pemprov DKI sangat penting dalam penentuan tarif. Apalagi, hal ini berkaitan dengan subsidi atau Public Service Obligation (PSO) yang pemberiannya harus disetujui legislatif.
"Kalau ke DPRD dalam hal ini Komisi B belum ada. Nah, itu kita lihat ini masalah koordinasi yang kayaknya perlu ditingkatkan lah," ujar Ismail kepada wartawan, Selasa (15/8/2023).
Politisi PKS ini pun tak ingin karena minim koordinasi, nantinya malah akan muncul masalah baru ketika penerapan tarif mulai diberlakukan.
"Jangan kemudian itu diputuskan sepihak akhirnya menimbulkan masalah, nah akhirnya legislatifnya yang disalahkan. padahal kita belom ada komunikasi," ucapnya.
Lebih lanjut, ia juga masih belum memutuskan terkait pemberian subsidi untuk rute baru ini. Perlu ada kajian secara menyeluruh mulai dari potensi pelanggan hingga armada yang dikerahkan.
"Kita akan evaluasi secara menyeluruh ya, tidak parsial. Dalam arti kita liat dulu, ini neednya sebenernya seberapa besar sih? demandnya? Ridershipnya, pertumbuhannya seperti apa," tuturnya.
Karena itu, Ismail menyatakan Komisi B DPRD DKI akan segera memanggil pihak terkait seperti Dinas Perhubungan (Dishub), Transjakarta, hingga Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) untuk memberikan penjelasan lebih rinci kepada legislator.
"Dalam waktu dekat (melakukan pemanggilan). Karena memang kemarin kan sudah ada arah ke sana untuk mengoptimalisasi," pungkasnya.
Baca Juga: Tekan Polusi Udara di Jakarta, Pemprov DKI Terapkan Kebijakan WFH untuk ASN Mulai Bulan Depan
Sebelumnya, Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono telah menyetujui tarif layanan TransJakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Penumpang TransJakarta yang menuju Bandara Soetta hanya akan dikenakan tarif Rp 5.000 per sekali perjalanan.
Heru menjelaskan, sebelumnya, tarif itu telah disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo.
"Setuju. Pak Kadis sudah lapor," ujar Heru di Jakarta, Jumat (11/8/2023).
Setelah disetujui, Heru akan mengirimkan surat mengenai usulan tarif layanan TransJakarta itu ke DPRD DKI Jakarta. Lalu, DPRD nantinya memberikan persetujuan tarif tersebut.
"Jadi, sesuai aturan kita bersurat minta izin apakah disetujui atau tidak," ujarnya.
Berita Terkait
-
Jakarta Bakal jadi Kota Ekonomi Global, Pemprov DKI Minta BUMD Tak Cuma Fokus Cari Untung
-
Pengamat: Solusi Atasi Polusi Udara di Jakarta Konteks Jangka Pendeknya Bukan WFH
-
Antisipasi El Nino, Pemprov DKI Siapkan Stok Beras Dua Kali Lipat Dibandingkan Tahun Lalu
-
Tim Biro Hukum Pemprov DKI Irit Bicara dalam Sidang Perkara Sengketa Lahan di PN Jakbar
-
Jakarta Darurat Polusi Udara, Heru Budi Imbau Penggunaan Pertamax Turbo Hingga Pengetatan Uji Emisi
Terpopuler
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- Dari Koruptor Kembali ke Rakyat: Aset Rp16,39 Miliar Kini Disulap Jadi Sekolah hingga Taman di Jabar
- Prabowo Bakal Copot Lagi Pejabat 'Telur Busuk', Hashim Djojohadikusumo: Semua Opsi di Atas Meja
- 35 Link Poster Ramadhan 2026 Simpel dan Menarik, Gratis Download!
- Lebih Bagus Smart TV atau Android TV? Ini 6 Rekomendasi Terbaik Harga di Bawah Rp3 Juta
Pilihan
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
-
Jaminan Kesehatan Dicabut, Ribuan Warga Miskin Magelang Tercekik Cemas: Bagaimana Jika Saya Sakit?
-
Lagu "Cita-citaku (Ga Jadi Polisi)" Milik Gandhi Sehat Ditarik dari Peredaran, Ada Apa?
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
Terkini
-
Gempa Beruntun M 5,5 Guncang Karatung dan Melonguane Sulawesi Utara
-
Gunung Semeru Lima Kali Erupsi Hari Ini, PVMBG Ungkap Lima Titik Waspada
-
Gus Ipul Ajak ASN Kemensos Turun Ground Check DTSEN
-
Kisah Dokter Diaspora Terobos Sekat Birokrasi demi Misi Kemanusiaan di Sumatra
-
Sarmuji Luruskan Fatsun Politik Fraksi Golkar: Bukan Larang Kritik Prabowo-Gibran, Tapi Ada Etikanya
-
Respons Keluhan Warga, Kemensos Libatkan YLKI Awasi Penonaktifan BPJS PBI
-
Niat Gasak HP ASN di Tengah Gemerlap Imlek di Bundaran HI, Pria Paruh Baya Diciduk
-
Geledah Rumah di Ciputat, KPK Sita Lima Koper Berisi Uang Rp5 Miliar Terkait Kasus Bea Cukai
-
Ancaman Bagi Koruptor! Gibran Ingin Aset Hasil Judol Hingga Korupsi Disita, Apa Kata Pukat UGM?
-
Penumpang LRT Jabodebek Usul Penambahan Gerbong Khusus Wanita Guna Cegah Pelecehan