Suara.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (Menteri LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan polusi udara di Jakarta dan sekitarnya bukan disebabkan karena Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Siti mengatakan PLTU Suralaya di Cilegon, Banten justru bergerak ke Selat Sunda.
"Jadi yang kami pelajari yang periode 27 Juli sampai 9 Agustus 2023. Dan sebelumnya pada tahun 2019 ketika heboh-heboh ini juga ada kami juga lakukan studi. Sama konfirmasi studinya PLN dengan KLHK bahwa dugaan polusi udara karena PLTU Suralaya itu kurang tepat," jelas Siti Nurbaya.
Berkaitan dengan hal tersebut berikut ini penyebab polusi udara Jakarta menurut Menteri LHK selengkapnya.
Pembangkit Listrik Individu yang Tersebar
Siti Nurbaya menyoroti adanya pembangkit listrik individu yang kecil dan tersebar. Pihaknya pun akan mendalaminya. Siti menegaskan penggunaan batu bara tidak berdampak hingga 1%.
"Jadi bisa dikatakan bahwa bukan karena PLTU begitu ya. Apalagi dilihat dari hasil studi. Penggunaan batu bara yang berpengaruh ke Jakarta sih nggak sampai 1%," jelasnya.
Kendaraan Bermotor Penyebab Utama
Siti Nurbaya turut menjelaskan bahwa penyebab utama pencemaran udara adalah dari kendaraan bermotor. Sebab, per 2022 terdapat 24,5 juta kendaraan bermotor dan 19,2 juta lebih sepeda motor.
"Bahwa penyebab utama pencemaran kualitas udaranya adalah kendaraan. Karena dalam catatan kita per 2022 itu ada 24,5 juta kendaraan bermotor dan 19,2 juta lebih itu sepeda motor," kata Siti dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (14/8).
Baca Juga: Rekam Jejak Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Sebut Polusi Jakarta Bukan karena PLTU
Siti mengajak masyarakat untuk sadar dan melakukan uji emisi. Menurut Siti, kesadaran emisi hanya sekitar 3 hingga 10% saja.
"Memang masyarakat kita perlu diajak untuk kesadaran melakukan uji emisi. Karena di Jakarta aja kesadaran uji emisi baru antara 3-10 persen," tambahnya.
Presiden Jokowi juga menghimbau masyarakat diajak lebih sadar melakukan uji emisi kendaraan. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pun menyatakan akan melakukan razia kepatuhan uji emisi kendaraan di Jakarta yang dilakukan mulai dari DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Perintah Jokowi Cek Industri
Siti Nurbaya menyampaikan, Presiden Jokowi juga memintanya melakukan pengecekan dari industri. Sebab, Jokowi percaya Jabodetabek adalah wilayah industri.
"Jadi disebutkan itu tadi. Juga Bapak Presiden meminta untuk dicek dari industri juga. Karena beliau percaya bahwa Jabodetabek kan wilayah industri," jelas Siti Nurbaya.
Berita Terkait
-
Rekam Jejak Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Sebut Polusi Jakarta Bukan karena PLTU
-
Pernyataan 'Mengejutkan' Menteri LHK soal Polusi Udara Jakarta: Warga Diminta Berkorban
-
Pemerintah Disarankan Siapkan Kompensasi untuk Perusahaan Swasta yang Terapkan Imbauan WFH
-
Jangan Hanya ASN, KPAI Minta Anak-anak Belajar dari Rumah saat Kualitas Udara Jakarta Buruk
-
Daftar Lengkap PLTU di Sekitar Jakarta, Ibu Kota Dikepung Tempat Pembakaran Batu Bara
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing