Suara.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (Menteri LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan polusi udara di Jakarta dan sekitarnya bukan disebabkan karena Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Siti mengatakan PLTU Suralaya di Cilegon, Banten justru bergerak ke Selat Sunda.
"Jadi yang kami pelajari yang periode 27 Juli sampai 9 Agustus 2023. Dan sebelumnya pada tahun 2019 ketika heboh-heboh ini juga ada kami juga lakukan studi. Sama konfirmasi studinya PLN dengan KLHK bahwa dugaan polusi udara karena PLTU Suralaya itu kurang tepat," jelas Siti Nurbaya.
Berkaitan dengan hal tersebut berikut ini penyebab polusi udara Jakarta menurut Menteri LHK selengkapnya.
Pembangkit Listrik Individu yang Tersebar
Siti Nurbaya menyoroti adanya pembangkit listrik individu yang kecil dan tersebar. Pihaknya pun akan mendalaminya. Siti menegaskan penggunaan batu bara tidak berdampak hingga 1%.
"Jadi bisa dikatakan bahwa bukan karena PLTU begitu ya. Apalagi dilihat dari hasil studi. Penggunaan batu bara yang berpengaruh ke Jakarta sih nggak sampai 1%," jelasnya.
Kendaraan Bermotor Penyebab Utama
Siti Nurbaya turut menjelaskan bahwa penyebab utama pencemaran udara adalah dari kendaraan bermotor. Sebab, per 2022 terdapat 24,5 juta kendaraan bermotor dan 19,2 juta lebih sepeda motor.
"Bahwa penyebab utama pencemaran kualitas udaranya adalah kendaraan. Karena dalam catatan kita per 2022 itu ada 24,5 juta kendaraan bermotor dan 19,2 juta lebih itu sepeda motor," kata Siti dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (14/8).
Baca Juga: Rekam Jejak Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Sebut Polusi Jakarta Bukan karena PLTU
Siti mengajak masyarakat untuk sadar dan melakukan uji emisi. Menurut Siti, kesadaran emisi hanya sekitar 3 hingga 10% saja.
"Memang masyarakat kita perlu diajak untuk kesadaran melakukan uji emisi. Karena di Jakarta aja kesadaran uji emisi baru antara 3-10 persen," tambahnya.
Presiden Jokowi juga menghimbau masyarakat diajak lebih sadar melakukan uji emisi kendaraan. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pun menyatakan akan melakukan razia kepatuhan uji emisi kendaraan di Jakarta yang dilakukan mulai dari DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Perintah Jokowi Cek Industri
Siti Nurbaya menyampaikan, Presiden Jokowi juga memintanya melakukan pengecekan dari industri. Sebab, Jokowi percaya Jabodetabek adalah wilayah industri.
"Jadi disebutkan itu tadi. Juga Bapak Presiden meminta untuk dicek dari industri juga. Karena beliau percaya bahwa Jabodetabek kan wilayah industri," jelas Siti Nurbaya.
Berita Terkait
-
Rekam Jejak Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Sebut Polusi Jakarta Bukan karena PLTU
-
Pernyataan 'Mengejutkan' Menteri LHK soal Polusi Udara Jakarta: Warga Diminta Berkorban
-
Pemerintah Disarankan Siapkan Kompensasi untuk Perusahaan Swasta yang Terapkan Imbauan WFH
-
Jangan Hanya ASN, KPAI Minta Anak-anak Belajar dari Rumah saat Kualitas Udara Jakarta Buruk
-
Daftar Lengkap PLTU di Sekitar Jakarta, Ibu Kota Dikepung Tempat Pembakaran Batu Bara
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Nasib 8 ABK di Ujung Tanduk, Kapal Terbakar di Lampung, Tim SAR Sisir Lautan
-
30 Tahun Jadi TPS, Lahan Tiba-tiba Diklaim Pribadi, Warga Pondok Kelapa 'Ngamuk' Robohkan Pagar
-
Baju Basah Demi Sekolah, Curhat Pilu Siswa Nias Seberangi Sungai Deras di Depan Wapres Gibran
-
Mubes NU Tegaskan Konflik Internal Tanpa Campur Pemerintah, Isu Daftarkan SK ke Kemenkum Mencuat
-
Mendagri Bersama Menteri PKP Resmikan Pembangunan Hunian Tetap Korban Bencana di Tapanuli Tengah
-
Percepat Pemulihan Pascabencana, Mendagri Instruksikan Pendataan Hunian Rusak di Tapanuli Utara
-
Jabotabek Mulai Ditinggalkan, Setengah Juta Kendaraan 'Eksodus' H-5 Natal
-
Mubes Warga NU Keluarkan 9 Rekomendasi: Percepat Muktamar Hingga Kembalikan Tambang ke Negara
-
BNI Bersama BUMN Peduli Hadir Cepat Salurkan Bantuan Nyata bagi Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Relawan BNI Bergabung dalam Aksi BUMN Peduli, Dukung Pemulihan Warga Terdampak Bencana di Aceh