ASN bahkan diarahkan menggunakan kendaraan-kendaraan yang disediakan kantor masing-masing. Imbauan serupa juga ditujukan ke pegawai swasta.
9. Tambah Ruang Terbuka Hijau
Jokowi juga mengarahkan ketersedian ruang terbuka hijau untuk menangani polusi udara. Pemprov DKI mengaku akan menambah ruang terbuka hijau sesuai arahan presiden. Menurut Heru Budi, kebijakan itu telah dilaksanakan sejak akhir 2022.
"Dari bulan Oktober sampai sekarang sudah menambah 800 lokasi dan berikutnya adalah kami sudah menanam pohon sebanyak 216 ribu pohon minimal 3 meter," ucap Heru Budi selaku Pj Gubernur DKI Jakarta.
10. Pengawasan PLTU
Jokowi juga menitikberatkan aksi penanganan perubahan iklim dengan pengawasan sektor industri dan pembangkit listrik di sekitar Jabodetabek untuk menangani polusi udara. Hal itu juga sempat disoroti oleh LBH Jakarta karena terdapat 21 PLTU di Banten turut memengaruhi kualitas udara di Jakarta menjadi buruk.
Bukan hanya polusi, penambahan PLTU juga diprediksi akan menghasilkan 83 juta ton emisi karbon per tahun selama 2021-2030 yang berdampak pada peningkatan suhu bumi atau pemanasan global.
Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebelumnya telah menjatuhkan sanksi terhadap 11 perusahaan yang melakukan pencemaran udara di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar menyebut beberapa perusahaan yang disanksi adalah perusahaan batu bara, peleburan logam, pabrik kertas dan pabrik arang. Sejauh ini pemerintah masih mendorong perusahaan pencemar untuk memperbaiki pengolahan limbah.
Baca Juga: Polusi Udara Makin Parah, Pemilik Pabrik Diminta Laporkan Emisi Gas Buang Setiap Pekan
Kontributor : Trias Rohmadoni
Berita Terkait
-
Prabowo Janji Lanjutkan Program Era Jokowi, Ada IKN Hingga Sepuluh PSN
-
Polusi Udara Makin Parah, Pemilik Pabrik Diminta Laporkan Emisi Gas Buang Setiap Pekan
-
Prabowo: Kami Tidak Merasa Malu, Kami Adalah Bagian dari Tim Jokowi
-
Perusahaannya Diusik Jokowi Gegara Anies, Surya Paloh Hanya Punya 2 Pilihan
-
Kala NasDem Sudah Tak Tahan Memendam, Gus Choi: Perusahaan Surya Paloh Diusik Pemerintah Jokowi
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu