DKI Jakarta berhasil menahan angka inflasi secara kumulatif (Januari - September 2023) di Jakarta sebesar 1,89% dan secara nasional juga sudah mencapai 2,28 persen. Selain itu, DKI mengalami pertumbuhan dalam perekonomian pada triwulan II 2023, tumbuh 5,13 persen (yoy) lebih tinggi dibandingan dengan triwulan I yang hanya tumbuh sebesar 4,95 persen (yoy).
Prestasi lain, Pemprov DKI mendapatkan penghargaan sebagai Tim Pengendalian Inflansi Daerah (TPID) Terbaik pada 2022 kategori Provinsi di wilayah Jawa Bali dan 2 kali mendapatkan insentif fiskal pada tahun 2023 dalam mengendalikan Inflasi. Bahkan Pj Gubernur DKI Jakarta juga mendapatkan pendapatkan penghargaan sebagai kepala daerah yang berhasil mengkoordinasi seluruh BUMD Jakarta di tengah tantangan inflasi yang sedang terjadi saat ini.
Dari sisi pemberian bansos, Pemprov DKI memberikan bansos pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran. Penerimaan bantuan yang disalurkan oleh DKI Jakarta adalah KAJ (Kartu Anak Jakarta) dengan total sebanyak 15.355 ribu orang, lalu KLJ (Kartu Lansia Jakarta) dengan total sebanyak 206.695 ribu orang, KPDJ (Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta) dengan total sebanyak 21.172 ribu orang, dan KPARJ (Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta) dengan total 2.527 ribu orang.
Untuk penanganan stunting, penekanan yang dilakukan sudah mencapai 14,8 persen pada tahun 2023. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan angka stunting nasional sebesar 21,6 persen. Dinas Sosial DKI Jakarta sendiri memiliki target dalam penekanan turunnya prevalensi stunting pada tahun depan sebesar 13,7 persen.
Selain itu, sebanyak 600 ribu balita di DKI Jakarta menjadi target pemerintah dalam memberikan makanan tambahan penyuluhan dan pemulihan. Adapun dari 22,823 balita yang ditemukan terdata stunting, sudah 9,459 balita yang berhasil membaik setelah dilakukan intervensi yang dilakukan oleh Dinas Sosial DKI Jakarta.
Untuk penanganan pengendalian banjir, Pemprov DKI baru saja menyelesaikan pembangunan terowongan sepanjang 1,268m Sodetan Ciliwung, hasil kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk mengalihkan 60m3 /detik air ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) dan Kali Cipinang.
Upaya ini dapat mengurangi area yang terdampak banjir seluas 107 hektare. Dinas DKI Jakarta juga melakukan pengerukan lumpur di 304 lokasi dengan total pengerukan mencapai >1,1 juta m3, menyediakan 549 unit pompa stasioner di 195 lokasi, 240 unit alat berat, 566 unit pompa mobile dan 799 unit pintu air di 547 lokasi di DKI Jakarta.
Di berbagai tempat, DKI telah melakukan penanaman sebanyak >57 ribu pohon mangrove dan >77 ribu pohon perlindungan, serta tanaman hias sebanyak >4 juta.
Upaya lain yang telah dikerjakan Pemprov DKI, yaitu pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, sudah ada di 23 lokasi pada 2023 dan sudah sebanyak 267 kelurahaan yang ditata secara rapi. Menurut Tim Monitoring dan Evaluasi Pemprov DKI, ada 17 kelurahaan yang menjadi kelurahaan terbaik pada 2023 dalam pembangunan RTH.
Baca Juga: Strategi Pj Gubernur Heru Antisipasi Banjir Jakarta
Selain itu, lima wilayah Kota Jakarta dan Kabupaten Kepulauan Seribu meraih Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
Kemudian untuk pengelolaan sampah, sebanyak 7.500 ton sampah Jakarta, setiap harinya masuk ke TPST Bantargebang. Saat ini sudah 2.000 ton/hari diolah pada instalasi Refuse Derived Fuel (RDF) plant hingga dapat menghasilkan 700 ton RDF.
Untuk keperluan penanganan sampah tersebut, Dinas Lingkungan Hidup DKI mempunyai rencana, yaitu penambahan dua unit RDF Plant, yaitu di Rorotan Jakarta Utara dan Pegadungan, Jakarta Barat. Pemprov juga menghadirkan kurang lebih 300 rumah maggot dengan rata-rata sampah organik tereduksi sebanyak 112,29 ton/bulan, yang dapat membantu dalam pengelolaan sampah.
Melalui Gerakan Jakarta Sadar Sampah Dinas Lingkungan Hidup DKI melakukan Kolaborasi Pentahelix, seperti dengan Waste4change, Jakmania, Lyfewithless, UI Go Green dan lain-lain.
Berita Terkait
-
Inflasi Terkendali dan Ekonomi Jakarta Terus Tumbuh, Pengamat: Koordinasi Jadi Kunci
-
Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kepulauan Seribu, Pemprov DKI Integrasikan Transportasi Perairan
-
Hunian Layak Disabilitas Pemprov DKI, Pengamat: Jakarta Jadi Contoh Kota Lain
-
Pemprov DKI Kaji Pembatalan Formula E 2024 oleh FIA, Padahal Sudah Bayar Dana Komitmen Rp560 Miliar
-
Siap-siap! Pemprov DKI Bakal Pungut Pajak Ojol dan Online Shop
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
Istana Tanggapi Gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk' di Media Sosial: Presiden Aja Ikut Macet-macetan!
-
Emil Audero Jadi Kunci! Cremonese Bidik Jungkalkan Parma di Kandang
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
Terkini
-
Indonesia di Ambang Amarah: Belajar dari Ledakan di Nepal, Rocky Gerung dan Bivitri Beri Peringatan!
-
Ganggu Masyarakat, Kakorlantas Bekukan Penggunaan Sirene "Tot-tot Wuk-wuk"
-
Angin Segar APBN 2026, Apkasi Lega TKD Bertambah Meski Belum Ideal
-
Digerebek Satpol PP Diduga Sarang Prostitusi, Indekos di Jakbar Bak Hotel: 3 Lantai Diisi 20 Kamar!
-
Usai Siswa Keracunan Massal, DPR Temukan Ribuan SPPG Fiktif: Program MBG Prabowo Memang Bermasalah?
-
RUU Perampasan Aset Mesti Dibahas Hati-hati, Pakar: Jangan untuk Menakut-nakuti Rakyat!
-
Ucapan Rampok Uang Negara Diusut BK, Nasib Wahyudin Moridu Ditentukan Senin Depan!
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri