Mahfud MD Malah Lebih Sepakat Anwar Usman Tak Sampai Dicopot dari Jabatan Hakim MK, Kenapa?

Suara.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD justru lebih setuju apabila Anwar Usman hanya dipecat dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, babak baru justru bisa digelar apabila Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) turut mencopot jabatan Anwar sebagai hakim MK.

Mahfud menerangkan, kalau misalkan Anwar dicopot dari hakim MK, maka peluang untuk melakukan perlawanan akan terbuka lebar. Sebab, Anwar bisa saja melakukan banding melalui pembentukan MKMK baru.

"Karena kalau misalnya Ketua MK yang sudah jelas-jelas melakukan pelanggaran berat itu dicopot dengan tidak hormat dari jabatan hakim, dia boleh mengusulkan pembentukan MKMK baru untuk banding," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (8/11/2023).

Mahfud menilai hal tersebut bisa lebih berisiko daripada hanya mencopot Anwar dari jabatan ketua MK.

"Itu berisiko, bisa dibatalkan keputusan MKMK itu," ucapnya.

Jabatan Ketua MK Dicopot

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman melakukan pelanggaran berat.

Anwar disebut melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim berkenaan dengan putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden.

“Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama, prinsip keberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan,” kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie di ruang Sidang MK, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2023).

Baca Juga: TPN Ganjar-Mafud Gelar Rapat Rutin, Bahas Putusan MKMK dan TKN Prabowo-Gibran?

Dengan begitu, Anwar dijatuhi sanksi berupa pemberhentian dari jabatan Ketua MK. MKMK dalam putusannya memerintahkan Wakil Ketua MK Saldi Isra memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru dalam waktu 2x24 jam.

“Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpin Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir,” ujar Jimly.

Selain itu Anwar juga tidak boleh terlibat dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan atau sengketa pemilu dan pilpres.

Pembelaan Anwar Usman

Anwar Usman mengkritisi sidang pemeriksaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang telah menjatuhkan sanksi berupa pencopotan dirinya dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Anwar, sidang pemeriksaan kasus dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi yang dilakukan MKMK menyalahi Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK).

"Saya menyayangkan proses peradilan etik yang seharusnya tertutup sesuai dengan Peraturan MK, dilakukan secara terbuka," kata Anwar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (8/11/2023).

Meski mengetahui MKMK melakukan pelanggaran, Anwar Usman mengaku tidak menegur MKMK dan tetap menghormati proses perkara yang sedang berlangsung dengan tidak melakukan intervensi.

"Namun, sebagai Ketua MK saat itu, saya tetap tidak berupaya untuk mencegah atau intervensi terhadap proses, atau jalannya persidangan Majelis Kehormatan MK yang tengah berlangsung," terangnya.