Suara.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menunggu langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait upaya penangkapan terhadap buronan kasus korupsi Harun Masiku. MAKI berharap eks caleg dari PDIP itu bisa segera disidang jika nantinya berhasil ditangkap.
Koordinator MAKI Boyamin Saima mengatakan Harun harus segera ditangkap jika KPK dan Polri sudah mengetahui persembunyaan eks politikus PDIP itu.
“Kami meminta kepada KPK kalau memang bisa menangkap Harun Masiku tangkap saja, dan misalnya Polri memang juga mengetahui keberadaannya tangkap saja dan segera disidangkan,” kata Boyamin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (17/11/2023).
KPK kata Boyamin, harus berani menyidangkan secara in absentia atau mengadili seseorang tanpa dihadiri Harun Masiku yang hingga kini belum bisa ditangkap. Ini bertujuan agar kasus tersebut segera dituntaskan dan tidak dijadikan sandera politik.
“Pimpinan KPK yang lain berani memutuskan bahwa untuk Harun Masiku disidangkan in absentia karena orangnya, dan segera dituntaskan, selesai, tidak untuk dijadikan sandera politik,” kata Boyamin.
MAKI melihat ada indikasi tersebut karena pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri tiga minggu yang lalu sudah menaikkan surat penangkapan Harun Masiku, namun hingga kini belum ada penangkapan dilakukan.
Boyamin menilai Ketua KPK lagi-lagi melakukan hal-hal yang bersifat naratif dan retorika atau hanya berkata ini dan itu tetapi tidak pernah ada hasil.
“Mestinya beliau bukan mengumumkan menandatangani surat penangkapan tapi mengumumkan telah ditangkapnya Harun Masiku, itu baru hebat,” ujarnya.
Jika pengumuman itu disampaikan tiga minggu yang lalu, kata Boyamin, sampai saat ini Harun Masiku belum ditangkap, yang akhirnya tidak bisa menangkap.
Baca Juga: Masinton Beberkan Status Jokowi di PDIP: Kalau Belum Ada Deklarasi Dukungan Harusnya Masih Kader
“Masalahnya bukan soal hebat atau tidak hebat, tapi tidak mampu karena tidak mau,” ujarnya.
Boyamin menyebut Firli Bahuri selalu membangun retorika seperti itu. Yang menurut dia, sebagai posisi tawar dari Ketua KPK itu untuk mencari selamat dalam kasus Syahrul Yasin Limpo.
“Karena apa? konstelasi politik kan kita tau semua, ada dulu berteman dan sekarang pecah kongsi. Dan nampaknya Pak Firli ingin mencari selamat kepada pihak yang berkuasa dengan cara memberikan persembahan,” kata Boyamin.
Dugaan persembahan yang dimaksud, kata dia, yaitu menangkap Harun Masiku.
“Padahal baru akan menangkap, tidak menangkap. Artinya, menurut saya itu berarti dugaan persembahan untuk mencari selamat kepada pihak yang berkuasa, karena apa, karena kita tau konstelasi politiknya demikian,” kata Boyamin.
Untuk itu, dalam penuntasan kasus Harun Masiku, Boyamin mengingatkan jajaran KPK untuk tidak terjebak dengan orkestra yang sedang dimainkan oleh Firli Bahuri.
“Untuk itu kami meminta kepada KPK tidak terjebak retorika Pak Firli, kalau memang bisa menangkap, tangkap saja,” ujar Boyamin.
Berita Terkait
-
Kecurangan Ini Disebut Sudah Biasa, Terungkap Pengakuan PNS Diminta Menangkan Ganjar
-
Manuver Klan Jokowi Bakal Goyang PDIP di Kandang Banteng? Analis UGM Bilang Ini
-
Politik Drakor Jokowi, Masinton PDIP Singgung Sutradara yang Bikin Drama
-
Masinton Beberkan Status Jokowi di PDIP: Kalau Belum Ada Deklarasi Dukungan Harusnya Masih Kader
-
Gibran dan Bobby Bukan yang Pertama, Sederet Kepala Daerah Ini Juga Dipecat PDIP
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo