Suara.com - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi alias Awiek, menegaskah, jika Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi harus mengambil cuti bila ingin berkampanye di Pilpres 2024. Menurutnya, hal itu dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Hal itu disampaikan Awiek menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut jika presiden boleh berkampanye dan memihak di Pemilu.
"Ya kalau mengacu ke UU kan memang presiden boleh ikut kampanye asalkan cuti tidak menggunakan fasilitas negara," kata Awiek kepada wartawan, Rabu (24/1/2024).
"Ya sebagai pribadi, ya Jokowi memang bapaknya Gibran. Gimana, orang tua ya. Tapi jangan menggunakan institusi kepresidenan untuk kepentingan politik," sambungnya.
Ia mengatakan, memang ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu itu kan diatur bahwa presiden, menteri, itu kan boleh berkampanye, bahkan maju cawapres pun boleh, tidak perlu mundur dari jabatannya.
"Tapi memang yang perlu dihindari adalah konflik kepentingan menggunakan instrumen institusi kepresidenan. Itu yang harus dihindari," ungkapnya.
Baca Juga: Jokowi Bilang Presiden hingga Menteri Boleh Berpihak, Pengamat: Kan Problemnya Abuse of Power
Secara personal, Jokowi sebagai ayahnya cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pasti memberikan dukungannya. Namun, sebagai seorang Presiden, Awiek menilai Jokowi tak boleh memihak.
"Tetapi sebagai presiden itu tidak boleh memihak, tetapi sebagai pribadi dia kan punya hak. Dan agar tidak tercampur dengan konflik kepentingan, maka di UU pemilu diatur bahwa presiden kalau kampanye itu harus cuti. Karena dia bapaknya Gibran," ujarnya.
"Tapi kita tetap menghormati pilihan politiknya. Orang punya pilihan politik. Kita kan tetap pada fokus pak Ganjar sebagai orang yang replika kepemimpinan dari Jokowi. Meskipun beliau bukan anak biologis dari Jokowi, tapi penerus yang paling pas yang paling punya kemiripan yaitu pak Ganjar, bukan Pak Prabowo," sambungnya.
Berita Terkait
-
Gibran Jadi Cawapres, Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye, Pakar UNS: Etika Nggak Pas!
-
Keluarkan Jurus Silat Andalan, Prabowo Malah Diketawain Jokowi
-
Mahfud Siap Mundur dari Kabinet Jokowi, PKB: Itu Artinya Sudah Pamit
-
Sebut Presiden Boleh Kampanyekan Paslon, Kubu Ganjar Skakmat Jokowi: Nepotisme Makin Kental!
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung