Tujuh Daerah Masuk Kategori Darurat Bencana Pemilu 2024, Salah Satunya Banten

Suara.com - Provinsi Banten menjadi salah satu daerah yang masuk dalam skala prioritas penanganan darurat bencana hidrometeorologi yang diperkirakan terjadi pada 13-20 Februari. Hal tersebut terungkap berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.

Karenanya, Banten menjadi salah satu provinsi yang masuk dalam darurat hidrometrologi pada pelaksanaan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 yang akan digelar besok, Rabu (14/2/2024). Diketahui, besok merupakan periode pemungutan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu 2024.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengungkapkan, ada sekira tujuh wilayah yang masuk skala prioritas penanganan darurat bencana hidrometeorologi yang salah satunya termasuk Provinsi Banten.

Baca Juga:

Masa Tenang, Kok Raffi Ahmad Masih Promisi Caleg DPR RI: Saya Meneteskan Air Mata

Kampanye Akbar JIS vs GBK dari Penanganan Sampah, Mana yang Lebih Baik?

Jelang Pencoblosan Besok, Ini Doa Memilih Capres Cawapres yang Baik Pada Pilpres 2024

"Yang jadi paling prioritas meliputi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Banten, dan DKI Jakarta," kata Abdul Muhari dikutip dari ANTARA, Selasa (13/2/2024).

Kata Abdul Muhari, ketujuh daerah tersebut masuk skala prioritas darurat bencana BNPB lantaran menjadi daerah penyelenggara Pemilu yang paling berisiko terdampak bencana akibat kondisi cuaca ekstrem terkini, bahkan langganan mengalami bencana sejak tiga tahun terakhir.

Ia memaparkan, ketujuh daerah tersebut memiliki jumlah pemilih tetap untuk Pemilu 2024 terbesar dan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) terbanyak banyak yakni mulai dari 26.357 - 140.457 TPS per daerah.

Sementara hasil analisa cuaca dari BMKG diketahui hingga 20 Februari curah hujan tinggi rata-rata berkisar 150 mm - 300 mm dan bahkan berpotensi lebih dari itu juga jadi alasan perhatian serius dari BNPB.

“Jadi intinya dari situ diketahui risiko terbesar yang mesti diantisipasi yaitu semua demi ancaman keselamatan masyarakat dan kelancaran proses tahapan pemilu itu sendiri yang panjang mulai dari pemungutan, perhitungan, hingga distribusi berpotensi terhambat bila terjadi bencana,” katanya.

Ia menyebutkan kondisi tersebut timbul berdasarkan fakta atas dinamika atmosfer yang saat ini terpantau cukup signifikan. Pemicunya berasal dari adanya penguatan angin Monsun Asia dan aktifnya gelombang ekuator Rossby – Kelvin pada bagian utara Pulau Jawa, Sulawesi Selatan, dan Sumatera tengah-utara.

Bahkan berdasarkan pantauan tim Pusdalops BNPB menemukan kalau bencana banjir di Jawa yang terjadi pada pekan lalu, bahkan setidaknya hingga 12 Februari kemarin secara umum masih belum surut.

Ia mencontohkan misalnya banjir di Kabupaten Demak dan Grobogan dengan ketinggian air masih rata-rata 80 sentimeter hingga 1 meter yang menggenangi pemukiman dan jalan raya. Akibatnya lebih dari 8 ribu warga terpaksa diungsikan ke tenda-tenda darurat.

"Kondisi cuaca ini berbahaya pula bagi DKI yang terus diguyur hujan lebat dan diperkirakan berlangsung hingga akhir bulan ini. Sulawesi dan Sumatera pun demikian," katanya.

Untuk itu BNPB telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah daerah (pemda) guna merespons kondisi alam yang berlangsung. Pemda diharapkan bisa melakukan segenap upaya pencegahan dan penanggulangan cepat dan tepat.

Mulai dari pemetaan kawasan rawan bencana, penebalan personel kesiapsiagaan lintas sektoral, menyediakan sarana prasarana evakuasi, memastikan bantuan darurat bencana korban bencana tercukupi, hingga mempercepat perbaikan tanggul sungai yang rusak.

"Dana bantuan siap pakai kepada pemda total senilai lebih dari Rp1,15 miliar sudah disalurkan, termasuk bantuan logistik peralatan penunjang lainnya dari BNPB," katanya. (ANTARA)

Kontributor : Yandi Sofyan