Suara.com - RZ salah satu korban dugaan pelecehan seksual Rektor Universitas Pancasila (UP) nonaktif, Edie Toet Hendratno alias ETH meminta Komisi III DPR RI dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto mengawal kasus yang dialaminya.
Kuasa hukum RZ, Amanda Manthovani mengatakan permohonan ini telah disampaikan kliennya lewat sepucuk surat. Dalam surat permohonannya korban meminta Komisi III DPR RI dan Kemenko Polhukam mengawasi penanganan kasus yang melibatkan petinggi Universitas Pancasila tersebut.
"Upaya kami agar kasus ini terus dikawal dan dalam pengawasan Komisi III dan Menkopolhukam,” kata Amanda kepada wartawan, Selasa (26/3/2024).
Selain kepada Komisi III dan Menkopolhukam, korban juga mengirim surat ke Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau PPKS UP serta Plt. Rektor UP.
Amanda bersyukur Satgas PPKS UP yang baru terbentuk ini telah merespons surat yang disampaikan korban.
“Satgas PPKS UP dan Plt. Rektor UP melakukan pengawalan dan pengawasan hingga kasus terang benderang dan memberikan hak dari korban,” katanya.
Diketahui, Edie dilaporkan dua bawahannya ke Polda Metro Jaya atas dugaan kasus pelecehan seksual. Kedua korban masing-masing berinisial RZ dan DF.
Dalam perkara ini penyidik Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya total telah memeriksa 15 saksi. Enam saksi diperiksa terkait laporan korban inisial DF dan sembilan saksi diperiksa terkait laporan korban inisial RZ.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan dalam mengusut perkara ini penyidik turut melibatkan Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak atau P3A Provinsi DKI Jakarta dan kedokteran Polri.
"Jadi kepada P3A itu pemeriksaan psikologis. Kemudian ke dokter Polri itu untuk pemeriksaan psikiatrikum dalam rangkaian penyelidikan," kata Ade Ary kepada wartawan, Selasa (5/3/2024) lalu.
Pemeriksaan psikiatrikum terhadap Edie telah dilakukan di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, pada Jumat (22/3/2024) lalu.
Pemeriksaan psikiatrikum atau Visum et Repertum Psikiatrikum (VeRP) adalah keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa yang berbentuk surat sebagai hasil pemeriksaan kesehatan jiwa pada seseorang di fasilitas pelayanan kesehatan untuk kepentingan penegakan hukum.
Berita Terkait
-
Kasus Pelecehan Seksual oleh Pengurus PSI Ditunda Polisi Lantaran Pelaku Caleg, Rasa Keadilan Korban Diabaikan?
-
Diduga Sekap Cewek yang Ditawari jadi Buzzer, Rumah Kader PSI Terduga Pelaku Pelecehan Penuh Karung Beras dan Sembako
-
Korban Pelecehan Seksual Ketua DPD PSI Jakbar Speak Up, Grace Natalie: Selesaikan Secara Hukum!
-
Kisah Wanita Ngaku Dilecehkan Ketua DPD PSI Jakbar: Awalnya Ditawari Kerja jadi Buzzer tapi Disekap di Rumah Kosong
-
Diduga Lecehkan Bawahan, Rektor Nonaktif UP Edie Toet Jalani Visum Psikiatrikum di RS Polri, Apa Itu?
Terpopuler
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- Dari Koruptor Kembali ke Rakyat: Aset Rp16,39 Miliar Kini Disulap Jadi Sekolah hingga Taman di Jabar
- Prabowo Bakal Copot Lagi Pejabat 'Telur Busuk', Hashim Djojohadikusumo: Semua Opsi di Atas Meja
- 35 Link Poster Ramadhan 2026 Simpel dan Menarik, Gratis Download!
- Lebih Bagus Smart TV atau Android TV? Ini 6 Rekomendasi Terbaik Harga di Bawah Rp3 Juta
Pilihan
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
-
Jaminan Kesehatan Dicabut, Ribuan Warga Miskin Magelang Tercekik Cemas: Bagaimana Jika Saya Sakit?
-
Lagu "Cita-citaku (Ga Jadi Polisi)" Milik Gandhi Sehat Ditarik dari Peredaran, Ada Apa?
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
Terkini
-
Kisah Ramadan Pertama Para Mualaf: Antara Adaptasi, Haru, dan War Takjil
-
Bahlil Mantap Nyaleg 2029: Wartawan Jangan Tanya Lagi, Saya Caleg!
-
Kemensos Gandeng YLKI Tindaklanjuti Aduan BPJS PBI Nonaktif, Puluhan Laporan Masuk
-
Gus Ipul Minta Wali Kota Denpasar Cabut Pernyataan soal BPJS PBI
-
Mudik Gratis BUMN 2026 Resmi Dibuka, Jasa Raharja Siapkan Kuota 23.500 Pemudik
-
Sengketa Lahan di TB Simatupang, BPN Jaksel Didesak Segera Blokir 44 Sertifikat SHM
-
Pengacara Sebut Tuntutan Kerry Riza Cs Alarm Bahaya untuk Direksi BUMN dan Anak Muda?
-
Gempa Beruntun M 5,5 Guncang Karatung dan Melonguane Sulawesi Utara
-
Gunung Semeru Lima Kali Erupsi Hari Ini, PVMBG Ungkap Lima Titik Waspada
-
Gus Ipul Ajak ASN Kemensos Turun Ground Check DTSEN