Blak-blakan! Pengusaha Travel Bongkar Praktik Licik Sekolah di Program Study Tour

• Imbas Kecelakaan Maut Bus SMK Depok, Disdik DKI Larang Acara Perpisahan di Luar Sekolah: Berisiko!

FB menjelaskan, keuntungan dari adanya program study tour ini biasanya bakal dinikmati oleh oknum sekolah mulai dari tingkatan kepala sekolah hingga ke pegawai paling bawah.

Setiap tingkat jabatan pun bakal mendapatkan keuntungan yang berbeda-beda.

“Ini yang langsung saya denger dari mereka panitia (study tour), biasanya kalau sekolah negeri ini saya gak mengeneralisir ya, biasanya Kepala Sekolah minimal mendapatkan Rp50 juta, wakil Kepala Sekolah Rp40 juta. wali kelas biasanya Rp1-2 juta, guru-guru lain biasanya dapat Rp500 ribu,” ungkap FB.

FB juga mengungkap, yang lebih buruk di balik program study tour ini juga biasanya ditemukan beberapa sekolah yang bahkan memilki tim travel sendiri.

Hal ini yang biasanya menjadi penyebab para pengusaha jasa travel dan tour sulit masuk untuk bekerja sama dengan pihak sekolah.

“Kadang kita kalah di proses bundlingnya di proses penawaran dengan travel lain, karena kepala sekolah sudah megang atau punya tim travel sendiri itu banyak, sehingga travel lain gak boleh masuk,” ucapnya.

“Mereka punya travel sendiri, itu bisa bayang-bayang dia maksudnya travel buatan dia sendiri atas nama travel padahal yang jalan saudara-saudaranya. Atau memang travel yang sudah punya lisensi tapi dia pegang,” sambung FB.

Solusi dari Lingkaran Setan Program Study Tour

Menurut FB untuk memutus rantai lingkaran setan dalam program study tour sekolah pemerintah perlu memberikan kebijakan yang terbaik untuk segala pihak.

Baca Juga: Imbas Kecelakaan Maut Bus SMK Depok, Disdik DKI Larang Acara Perpisahan di Luar Sekolah: Berisiko!

Tidak hanya baik untuk pihak sekolah namun juga tetap menjaga sumber mata pencaharian pihak penyedia jasa tour dan travel.

“Perlu (ada kebijakan dari pemerintah mengatur program study tour). Tapi jangan kemudian seperti membakar satu ladang hanya untuk mencari satu tikus,"

"Jadi memang harus ingat juga bagaimana punekosistem ekonomi harus tetap berjalan, karena penghasilan travel salah satunya juga dari study tour,” ucapnya.

Menurutnya, yang paling utama harus dilakukan pemerintah adanya mengawasi adanya pungutan liar dalam program study tour yang dilakukan oleh pihak sekolah.

“Pengawasan terhadap pungutan-pungutan study tour itu memang harus diawasi, jangan sampai 100 sampai 200 persen gitu,” tandasnya.

Kontributor : Mae Harsa