Suara.com - Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pihaknya tidak pernah membahas ihwal anggaran program makan bergizi gratos dengam ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan.
Sebelumnya, dakam keterangan tertulis, Hasan menyampaikan Heriyanto hanya mengklaim diajak dikusi dengan tim Prabowo ihwal program makan bergizi. Diketahui muncul isu anggaran program makan bergizi dipotong menjadi Rp7.500 yang dilontarkan oleh Heriyanto.
Hasan menegaskan tidak pernah ada pembicaraan dengan Heriyanto terkait program makan bergizi.
"Enggak ada, dari tim sinkronisasi, enggak ada," kata Hasan di Media Center Tim Gugus Tugas Prabowo-Gibran, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2024).
Hasan memastikan kembali bawah tidak benar bila tim Prabowo-Gibran bertemu dan berdiskusi dengan Heriyanto.
"Saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada pembahasan itu sama sekali di tim dan tim sinkronisasi," kata Hasan.
Bantah Sunat Anggaran
Sebelumnya, Hasan Nasbi membantah ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan ihwal anggaran program makan bergizi gratis yang disebut dipangkas menjadi Rp7.500 per anak.
Melalui keterangan tertulis, Hasan menegaskan rumor terkait pemangkasan anggaran per orang untuk makan bergizi gratis siswa di sekolah sekolah hanya isu dan tidak resmi dari Tim Gugus Tugas Sinkronisaai Prabowo-Gibran.
“Itu hanya pernyataan atau mungkin saja ide dari ekonom tersebut. Bukan statemen resmi dari tim,” kata Hasan, Jumat.
Menurutnya, fokus utama dari Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka adalah memberikan menu makanan yang bergizi sesuai standar kecukupan gizi.
“Jadi ukurannya adalah ketercukupan gizi. Ketercukupan gizi ini ditentukan oleh ahli gizi,” ujar Hasan.
Sementara untuk anggaran per anak, tim masih melakukan kajian. Kekinian banyak ide dan saran dari berbagai pihak perihal program makan bergizi tersebut.
“Semua sedang dikaji dan diuji coba dengan sangat detail oleh Dewan Pakar. Sampai saat ini belum ada angka tertentu yang menjadi patokan, sebab yang menjadi tolok ukur kita adalah ketercukupan gizi,” kata Hasan.
Hasan menjelaskan, wilayah di Indonesia sendiri memiliki keberagaman sumber gizi sehingga masing-masing wilayah memiliki menu lokal yang berbeda satu sama lain.
Pemenuhan standar gizi anak akan disesuaikan ketersediaan bahan makanan dengan menu lokal tersebut.
“Di berbagai wilayah, untuk memenuhi standar gizi, jenis menunya berbeda-beda. Sesuai dengan ketersediaan bahan makanan dan jenis menu lokal di masing-masing tempat. Dari sisi harga tentu juga akan berbeda-beda nilainya,” kata Hasan.
Berita Terkait
-
Pembahasan Baru sampai Alokasi Anggaran Rp71 Triliun, Prabowo Beri Dua Pesan soal Program Makan Bergizi Gratis
-
Tim Prabowo-Gibran Bantah Isu Pemotongan Makan Bergizi Gratis Jadi Rp 7.500
-
Ramai Isu Anggaran Makan Bergizi Gratis Cuma Rp 7.500, HNW Minta Tim Prabowo-Gibran Kasih Penjelasan ke Pemilih
-
Masih Dikaji, Tim Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bantah Anggaran Makan Bergizi jadi Rp 7.500 per Anak
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO