Heru Budi Dorong Lulusan SMK di Jakarta Memiliki Daya Saing

Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj.) Gubernur Heru Budi Hartono, berkomitmen untuk terus mendorong para lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan pendidikan vokasi agar memiliki daya saing tinggi. Komitmen ini disampaikan oleh Heru saat menghadiri acara Hervesting Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI)/Bangga Berwisata Indonesia (BBWI) dan Vokasi Fest 2024 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7).

Heru mengungkapkan kebanggaannya setelah menyaksikan kreativitas para pelajar SMK di Jakarta yang dipamerkan dalam acara tersebut. "Tadi kita lihat hasil karya anak-anak SMK di DKI Jakarta, antara lain fashion show. Desainnya cukup baik dan ini terus kita promosikan untuk menunjukkan kreativitas luar biasa anak-anak bangsa," katanya.

Heru menyatakan, kegiatan seperti ini dapat menguatan produksi dalam negeri, salah satu tujuan gerakan nasional BBI/BBWI. "Kegiatan ini diadakan untuk mendukung kegiatan lokal yang turut membangun negeri, serta menggaungkan gerakan BBI/BBWI dan Vokasi Fest 2024. Tujuannya adalah agar hasil produksi dan inspirasi anak-anak SMK bisa tersalurkan dengan baik," ujarnya.

Penyaluran Lulusan ke Dunia Kerja

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin menyampaikan, untuk menghadapi persaingan di dunia kerja, pihaknya mengupayakan penyaluran langsung lulusan SMK ke Industri dan Dunia Kerja (Iduka) dan perguruan tinggi. Kemitraan dengan Iduka dijalin dengan perluasan program Kelas Industri untuk mempersiapkan para siswa SMK. Tujuannya agar mendapatkan materi/praktik keterampilan/magang/guru tamu yang sesuai dengan kebutuhan Industri, sehingga siap direkrut saat lulus SMK. 

"Kelas Industri merupakan program kerja sama Disdik dengan dunia industri agar bisa membuat jurusan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Harapannya, SMK bisa jadi lebih fleksibel dan lulusannya lebih kompeten. Saat ini terdapat 157 Kelas Industri yang terus diperluas melalui perjanjian kerja sama dengan industri, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI," jelasnya.

Terkait dengan stigma bahwa SMK adalah sekolah untuk kelas menengah ke bawah, yang membuat calon siswa enggan masuk SMK dan lebih memilih melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA), Disdik menempuh berbagai upaya. Di antaranya kerja sama dengan berbagai pihak dalam advokasi keunggulan SMK, mengikuti pameran pendidikan, dan promosi melalui podcast internal Disdik dengan mitra strategis. "SMK menjadi pencetak tenaga kerja profesional yang mampu menjawab kebutuhan industri dan bersaing di pasar kerja global," tutur Budi.

Disdik Provinsi DKI Jakarta pun mengoptimalkan peran Balai Latihan Kerja (BLK) dalam meningkatkan kompetensi lulusan, khususnya di bawah usia 18 tahun. Dengan demikian, mereka tetap mendapatkan pelatihan selama masa tunggu, sebelum memenuhi persyaratan sebagai tenaga kerja sesuai Undang-Undang Tenaga Kerja. Selain itu, program SMK Pusat Keunggulan (PK) terus diperluas sesuai amanat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). SMK PK sangat bermanfaat untuk penyediaan mesin-mesin produksi dan teknologi terbaru. Hingga kini, terdapat 70 SMK Pusat Keunggulan yang terdiri dari 43 SMK Negeri dan 27 SMK Swasta di Jakarta.

Budi menekankan, pada era digital ini kebutuhan industri mengalami perubahan. Karena itu, SMK saat ini menawarkan konsentrasi keahlian yang sejalan dengan perkembangan industri media massa, seperti Bisnis Daring dan Pemasaran, Desain Komunikasi Visual, Perfilman, serta Bisnis Digital.

Baca Juga: Heru Dorong Jajaran Pemprov DKI Beri Kemudahan Layanan untuk Disabilitas

Selain itu, lulusan SMK juga diharapkan mampu berwirausaha. Disdik bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencetak wirausahawan baru melalui program SMK, termasuk pelatihan wirausaha (Jakpreneur) kepada siswa SMK.

Sementara itu, pengamat pendidikan Ina Liem mengakui, peran pemerintah penting dalam mengembangkan SMK sebagai salah satu solusi keterbatasan lapangan kerja formal. Menurutnya, SMK mengajarkan keterampilan siap kerja dan kerja mandiri, sehingga lulusannya tidak bergantung pada lowongan pekerjaan formal.

Kerja sama SMK dengan Iduka juga perlu ditingkatkan dengan perusahaan yang menyumbangkan fasilitas untuk sekolah diberikan insentif dari pemerintah. "Hal ini akan menguntungkan perusahaan karena lulusan siap menggunakan peralatan yang dipakai di industri tanpa perlu banyak pelatihan," pungkas Ina.

Dengan berbagai upaya ini, diharapkan lulusan SMK dan pendidikan vokasi di DKI Jakarta dapat bersaing di dunia kerja dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional.