Suara.com - Amerika Serikat tengah bersiap untuk memberikan dana 3,5 miliar AS dolar (sekitar Rp 55,8 triliun) kepada Israel guna membeli persenjataan dan peralatan dari AS, kata seorang pejabat, Sabtu (10/8/2024).
Dana tersebut dari RUU tambahan senilai 14,1 miliar AS dolar (sekitar Rp224,8 triliun) yang disetujui oleh Kongres pada April, tambahnya.
"Pada Kamis, 8 Agustus, Departemen memberitahukan Kongres tentang niat kami untuk mewajibkan 3,5 miliar AS dolar dalam Pendanaan Militer Asing Tahun Anggaran 2024 menggunakan pendanaan yang disediakan Undang-Undang Anggaran Tambahan Keamanan Israel," kata seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS sebagaimana dilansir Antara yang mengutip artikel Anadolu.
Hal tersebut pertama kali dilaporkan oleh CNN, mengutip beberapa pejabat yang mengetahui masalah tersebut, yang mengatakan bahwa "bukan hal yang aneh jika butuh waktu untuk mencairkan uang dari paket-paket ini."
Menurut CNN, pendanaan tersebut dicairkan pekan ini saat Israel dan Timur Tengah bersiap menghadapi kemungkinan langkah pembalasan dari Iran dan Hizbullah setelah Tel Aviv membunuh kepala politik Hamas di Teheran dan seorang komandan senior Hizbullah di Beirut.
AS menghadapi kritik karena memberikan bantuan militer kepada Israel, karena 40 ribu warga Palestina telah tewas di Gaza sejak 7 Oktober 2023 akibat pemboman Israel, yang oleh Presiden AS Joe Biden digambarkan sebagai "tanpa pandang bulu."
Beberapa kelompok hak asasi manusia dan mantan pejabat Departemen Luar Negeri AS telah mendesak pemerintahan Biden untuk menangguhkan transfer senjata ke Israel, dengan alasan pelanggaran hukum internasional dan hak asasi manusia.
Sebanyak 12 mantan pejabat AS mengatakan dalam sebuah pernyataan bulan lalu bahwa "kedok diplomatik AS untuk, dan aliran senjata yang terus-menerus ke Israel telah memastikan keterlibatan kita yang tak terbantahkan dalam pembunuhan dan kelaparan paksa penduduk Palestina yang terkepung di Gaza."
Dua belas mantan pejabat AS itu termasuk mantan pejabat Departemen Luar Negeri AS Josh Paul, Annelle Sheline, Stacy Gilbert dan Hala Rharrit.
Sebuah laporan yang telah lama ditunggu-tunggu pada Mei mengatakan bahwa "wajar untuk menilai" bahwa Israel menggunakan senjata buatan AS dengan cara yang tidak sesuai dengan atau melanggar hukum kemanusiaan internasional.
Laporan tersebut tidak mencapai kesimpulan pasti dengan mengatakan bahwa isi dari laporan itu tidak memiliki "informasi lengkap."
Berita Terkait
-
Serangan Israel ke Sekolah di Gaza Tewaskan 100 Orang, Militer Berdalih Ingin Serang Pusat Komando Hamas
-
AS Bocorkan Info Intelijen ke Austria terkait Rencana Serangan ISIS di Konser Taylor Swift
-
Fakta-Fakta di Balik Kematian Ismail Haniyeh: Peran Mossad hingga Penghianatan Agen Iran
-
Mengapa Israel Memilih Menghabisi Ismail Haniyeh di Iran, Bukan di Tempat Lain?
-
Cerita 2 Warga Iran Terlibat atas Kematian Ismail Haniyeh, Tawaran Uang hingga Jaminan Keamanan di Eropa
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Kencang bak Ninja, Harga Rasa Vario: Segini Harga dan Konsumsi BBM Yamaha MT-25 Bekas
Pilihan
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
Terkini
-
Sumatra Tak Lagi Tanggap Darurat, Separuh Kabupaten/Kota Diklaim Telah Masuk Masa Transisi Pemulihan
-
Mensesneg: 24 Perusahaan Pemegang HPH dan HTI Diaudit Kementerian Kehutanan
-
Antisipasi Cuaca Ekstrem Saat Perayaan Malam Tahun Baru 2026, Pemprov DKI Lakukan Ini
-
KPK Ungkap Alasan Hentikan Penyidikan Kasus Tambang Nikel Konawe Utara
-
Lebih 'Merdeka' di Balai Kota, Pramono Anung Blak-blakan: Jujur, Enak Jadi Gubernur
-
Fraksi Partai Nasdem Dukung Pilkada Lewat DPRD: Sesuai Konstitusi dan Pancasila
-
DPR Desak KPK Jelaskan Penghentian Penyelidikan Kasus Aswad Sulaiman Secara Transparan
-
Hadapi Tantangan Geografis, Pendidikan dan Kesejahteraan Anak di Maluku Utara Jadi Fokus Eiger
-
AMAN Catat Konflik 202 Ribu Hektare Wilayah Adat Bengkulu Sepanjang 2025
-
Harapan Publik Tinggi, KPK Tegaskan Penghentian Kasus Aswad Sulaiman Berbasis Alat Bukti