Suara.com - Istana Negara di Jakarta juga Istana Kepresidenan di Bogor diusulkan jadi objek wisata bila pemerintah pusat resmi pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim).
Sejarawan Asep Kambali menyebut bahwa Istana Negara juga termasuk bangunan bersejarah, meski disebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengandung bau kolonial karena termasuk peninggalan penjajah.
"Saya melihatnya jika ada fleksibilitas untuk kepentingan edukasi sejarah, kebangsaan, tentu boleh (jadi objek wisata). Misalnya, seperti di Amerika juga seperti itu, gedung-gedung negara bekas pemerintahan dijadikan objek wisata, jadi gak masalah," kata Asep kepada suara.com, dihubungi Rabu (14/8/2024).
Hanya saja, Asep menekankan pentingnya pengawasan yang ketat serta pengelolaan profesional bila bangunan negara itu dimanfaatkan jadi objek wisata.
Menurut Asep, Istana Negara pada dasarnya akan tetap menjadi tempat tinggal bagi presiden.
Untuk memanfaatkannya menjadi objek wisata, Asep mengusulkan kembali menjalankan kunjungan Istana Negara untuk umum seperti masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Dulu zaman Pak SBY ada Istura, Istana Untuk Rakyat, artinya rakyat bisa berkunjung ke Istana Merdeka tapi weekend, weekday digunakan oleh presiden. Itu kan menarik ya," ujarnya.
Asep menegaskan bahwa Istana Negara juga termasuk gedung bersejarah sekaligus bukti perjuangan pahlawan nasional.
Selain bisa dimanfaatkan kembali oleh pemerintah, juga ada baiknya menjadi sarana edukasi kepada generasi muda.
Baca Juga: Jokowi Diminta Kembali Belajar Sejarah, Imbas Sebut Istana di Jakarta dan Bogor Bau Kolonial
Konsep seperti itu, dikatakan Asep, telah lazim dilakukan oleh negara-negara di Eropa.
"Peninggalan sejarah itu salah satu tanda bukti kalau kita pernah dijajah. Bangunan kolonial di manapun, terutama di Eropa, mereka perlakukan dengan baik. Mereka 'jual', kemas menjadi objek pariwisata. Jadi pariwisata sejarah Eropa itu sangat bangkit," tutur Asep.
Indonesia dinilai bisa lakukan hal sama. Tidak hanya untuk Istana Negara, Asep menyampaikan bahwa hampir setiap daerah memiliki bangunan bersejarah peninggalan penjajah yang masih ada hingga sekarang.
"Bangunan kolonial yang tadinya milik penjajah itu kemudian dikuasai oleh kita. Itu sebagai bukti bahwa kita pernah menang, telah berhasil mewujudkan kemerdekaan kita sendiri," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Profil Komjen Suyudi Ario Seto, Calon Pengganti Kapolri Listyo Sigit Prabowo?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
-
4 Rekomendasi HP Tecno Rp 2 Jutaan, Baterai Awet Pilihan Terbaik September 2025
-
Turun Tipis, Harga Emas Antam Hari Ini Dipatok Rp 2.093.000 per Gram
-
Dari LPS ke Kursi Menkeu: Akankah Purbaya Tetap Berani Lawan Budaya ABS?
-
Perang Tahta Sneakers Putih: Duel Abadi Adidas Superstar vs Stan Smith. Siapa Rajanya?
Terkini
-
Pemeriksaan Resbobb Soal Kasus Fitnah Azizah Salsha Mendadak Dihentikan, Pengacara Ungkap Alasan Ini
-
Moreno Soeprapto Gagal Jadi Menteri? Istana Buka Suara Soal Menpora dan Menko Polkam
-
Respons Wamensesneg soal Keputusan KPU Rahasiakan Dokumen Capres-Cawapres Termasuk Ijazah
-
Kemendagri Dorong Pemulihan Pasca-Aksi Unjuk Rasa dan Aktifkan Kembali Siskamling di Kota Malang
-
Anggaran Kemendagri Tahun Depan Tembus Rp7,8 Triliun, Naik 62 Persen
-
Demi Upah Rp200 Ribu, Dua Pria Nekat Simpan 53 Kg Ganja Aceh di Kontrakan Jakarta Timur
-
KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
-
Hasil Laboratorium Keluar, Anak Gajah Tari di Balai Tesso Nilo Mati Akibat Virus Mematikan
-
Tepis Isu Jadi Calon Kuat Kapolri, Komjen Suyudi Ario Seto Justru Minta Dukungan
-
DPR Dibuat Pusing: Komisi II Tanya Menteri ATR, Jawabannya 'Itu Tugas KKP'