Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyampaikan, jika penambahan jumlah nomenklatur kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto itu ingin ada fokus. Pihaknya tak ingin ada rangkap bidang-bidang dalam satu kementerian.
"Karena ya ini kan menjadi sebuah tantangan baru karena Pak Prabowo ingin memfokuskan pada program-program dan bidang-bidang yang terfokus kepada satu bidang dari satu kementerian," kata Muzani.
Menurutnya, ke depan kementerian akan dipecah agar ada fokus terhadap bidang-bidang. Itulah mengapa nantinya jumlah nomenklatur kementerian akan bertambah.
"Jumlah banyak itu kan karena ada bidang-bidang yang dirangkap dalam satu kementerian, oleh pak Prabowo karena ingin ada pemfokusan pada program pada bidang itu maka kementerian itu dipecah. Kira-kira begitu," katanya.
Lebih lanjut, Muzani menyampaikan, jika hal itu dilakukan agar pelayanan masyarakat berjalan lancar.
"Iya fokus pada satu program, satu bidang sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal," pungkasnya.
Sebelumnya, Muzani, mengatakan, bahwa menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran akan diisi oleh banyak kalangan profesional atau zaken. Namun ia menegaskan, kalangan profesional yang dimaksud bukan berarti non partai partai politik.
"Ya kan profesional kan tidak harus, tidak berarti non partai," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).
Menurutnya, menteri yang berlatar belakang profesional atau ahli tersebut yang akan mengisi kabinet Prabowo-Gibran itu tetap berasal dari partai politik.
Baca Juga: Cak Imin Soal Wacana DPR Tambah Komisi: Apa Betul Kementerian Nambah?
"Artinya ada org profesional org ahli tapi dia bagian dari partai. Artinya ada dia memamg ahli dibidangnya tapi dia secara politik terafiliasi oleh satu partai politik yang berkoalisi," ujarnya.
Sementara di sisi lain, Muzani menyampaikan, nantinya dalam kabinet menteri Prabowo-Gibran akan ada kementerian yang dipisah dan ada juga yang dilebur.
Ia pun memastikan jika jumlah nomenklatur kementerian nanti di era Prabowo akan bertambah, namun belum diketahui pasti berapa jumlahnya.
"Ada kementerian yang dipisah ada kementerian yang memamg digabung," katanya.
"Memang jumlah keseluruhan memamg bertambah dari yang sekarang, jumlahnya berapa saya gatau persisi. Tapi penambahan atau pemisahan dari 1 kementerian semua sudah dibicarakan melalui kementerian," imbuhnya.
Berita Terkait
-
Wamenkeu Thomas Sebut Kepastian PPN 12% Akan Dibahas oleh Kabinet Baru
-
Ditanya Soal Wacana Pertemuannya dengan Megawati, Prabowo Beri Jawaban Begini
-
Pembebasan Pilot Susi Air dari Tangan OPM Tanpa Kekerasan, Begini Respons Prabowo
-
Wamenkeu Thomas Sebut Anggaran IKN 2025 Bisa Bertambah Tergantung Diskresi Prabowo
-
Prabowo Pamit Sebagai Menhan Ke Komisi I DPR: Tugas Lebih Besar Menunggu Kita
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- 5 Sampo Penghitam Rambut yang Tahan Lama, Solusi Praktis Tutupi Uban
- 5 Mobil Nissan Bekas yang Jarang Rewel untuk Pemakaian Jangka Panjang
- 4 Bedak Wardah Terbaik untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Samarkan Kerutan
- 7 Sepatu Skechers Wanita Tanpa Tali, Simple Cocok untuk Usia 45 Tahun ke Atas
Pilihan
-
John Herdman Termotivasi Memenangi Piala AFF 2026, Tapi...
-
Purbaya Sebut Bisnis Sektor Media Cerah: Saham DIGI, TMPO, dan VIVA Langsung Ceria
-
Dari 'Kargo Gelap' Garuda ke Nakhoda Humpuss: Kembalinya Ari Askhara di Imperium Tommy Soeharto
-
Tanpa Bintang Eropa, Inilah Wajah Baru Timnas Indonesia Era John Herdman di Piala AFF 2026
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
Terkini
-
Dedi Mulyadi dan Willy Bongkar Sisi Gelap Gunung Emas: 70 Ribu Gurandil dan Raup 250 Ton Emas Sehari
-
Ada Proyek Pipa PAM Jaya, Dishub DKI Terapkan Rekayasa Lalin di R.A. KartiniFatmawati Mulai Besok
-
Malam-malam Mendiktisaintek Brian Yuliarto Datangi Istana, Dibonceng Patwal
-
Suara.com Bersama LMC Gelar 'AI Tools Training for Journalists' di Yogyakarta
-
Pengaduan Pelanggaran Hak Anak ke KPAI Melonjak, Identitas 66 Persen Pelaku Tidak Diungkap
-
Antisipasi Banjir, Pemprov DKI Perpanjang Operasi Modifikasi Cuaca Hingga 22 Januari
-
Hirup Udara Bebas, Laras Faizati Ingin Ziarah ke Makam Ayah Hingga Main ke Mal
-
Pakar Hukum Sebut Pilkada Lewat DPRD Suburkan Oligarki dan Renggut Kedaulatan Rakyat
-
Mendagri Pimpin Rakor Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra
-
DPRD DKI Pastikan Tiang Monorel Rasuna Said Kembali ke Adhi Karya usai Dibongkar Pemprov