Suara.com - Hari Penghapusan Perbudakan Internasional diperingati setiap tanggal 2 Desember. Peringatan itu dilakukan sebagai pengingat perjuangan global melawan berbagai bentuk perbudakan di dunia.
Peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bersama memerangi praktik-praktik perbudakan modern yang masih terjadi di berbagai belahan dunia.
Mengutip dari berbagai sumber, peringatan Hari Penghapusan Perbudakan Internasional berfokus pada upaya menghapuskan bentuk-bentuk perbudakan kontemporer seperti perdagangan manusia, kerja paksa, eksploitasi seksual, dan pernikahan paksa.
Tahun 2023, diperkirakan ada sekitar 50 juta orang yang masih menjadi korban perbudakan modern, termasuk 28 juta dalam kerja paksa dan 22 juta dalam pernikahan paksa.
Data PBB mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai perbudakan modern, dimana satu dari delapan korban kerja paksa adalah anak-anak, dengan lebih dari setengahnya mengalami eksploitasi seksual komersial.
Kemudian, sebagian besar kerja paksa, yaitu sekitar 86 persen terjadi di sektor swasta. Lalu, empat dari lima korban eksploitasi seksual paksa adalah perempuan atau anak perempuan.
Peringatan tahunan ini menjadi momen penting untuk menyoroti angka-angka tersebut sekaligus memperkuat komitmen global dalam memberantas perbudakan.
Sejarahnya
Hari Penghapusan Perbudakan Internasional pertama kali diperingati pada 2 Desember 1949, bertepatan dengan diadopsinya Konvensi PBB tentang Pemberantasan Perdagangan Orang dan Eksploitasi Prostitusi Orang Lain oleh Majelis Umum.
Namun, baru pada tahun 1995, Majelis Umum PBB secara resmi menetapkan tanggal ini sebagai Hari Internasional untuk Penghapusan Perbudakan.
Fokus utama peringatan ini adalah memerangi berbagai bentuk perbudakan modern yang mencakup:
- Perdagangan manusia
- Eksploitasi seksual
- Pekerjaan terburuk untuk anak-anak
- Perkawinan paksa
- Perekrutan paksa anak-anak dalam konflik bersenjata
Peringatan Hari Penghapusan Perbudakan Internasional setiap tahunnya menggarisbawahi nilai-nilai penting, seperti mendorong perubahan, meningkatkan kesadaran akan bahaya perbudakan, dan memperkuat komitmen terhadap kemanusiaan.
Berita Terkait
- 
            
              Tegas! PM Grenada Tuntut Ganti Rugi Perbudakan dari Eropa di Depan Presiden Komisi Eropa
 - 
            
              Praktik Perbudakan Kepergok Disnaker Brasil, Izin Tinggal Buruh Pabrikan Mobil China Dicabut
 - 
            
              Terbukti Ada Unsur Pidana, Pemprov DKI Turun Tangan Telusuri Dugaan Kekerasan Karyawan Oleh Bos Brandoville
 - 
            
              Hasil Investigasi New York Times Bongkar Kejinya Eks Bupati Langkat: Perbudakan Berkedok Rehabilitasi
 - 
            
              20 WNI Disekap, Disiksa, dan Jadi Budak di Myanmar
 
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 - 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
 - 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
 
Pilihan
- 
            
              Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
 - 
            
              Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
 - 
            
              Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
 - 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 
Terkini
- 
            
              KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
 - 
            
              Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
 - 
            
              Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
 - 
            
              Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
 - 
            
              Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting
 - 
            
              BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Komitmen Pemerintah Dalam Program 10 Ribu Hunian Layak Bagi Pekerja
 - 
            
              PLN Resmikan Dua SPKLU Center Pertama di Jakarta untuk Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik
 - 
            
              Koalisi Masyarakat Sipil Gugat UU TNI, Tolak Ekspansi Militer ke Ranah Sipil
 - 
            
              KPK Sita Uang Miliaran Rupiah dalam OTT Gubernur Riau Abdul Wahid
 - 
            
              Pramono Pastikan Kampus IKJ Tak Dipindah ke Kota Tua, Fokus Bangun Ekosistem Seni di TIM