Suara.com - Plt Ketua Umum DPP PPP, M Mardiono, menegaskan adanya Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-II PPP tidak akan dilakukan hanya untuk mengevaluasi personal. Menurutnya, evaluasi hanya dilakukan untuk organisasinya pasca PPP tak lolos ke Parlemen.
Hal itu disampaikan Mardiono menanggapi pernyataan Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, M. Romahurmuziy alias Rommy yang mendorong agar Mardiono dievaluasi dalam Mukernas usai gagal membawa PPP lolos ke Parlemen.
"Seluruhnya ya, seluruhnya (evaluasi). Karena gini, di dalam sebuah organisasi itu tidak berlaku secara personal, satu dua person ya," kata Mardiono ditemui di venue Mukernas II PPP di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Jumat (13/12/2024).
Ia mengatakan, jika organisasi PPP sifatnya kolektif kolegial, tidak ada pekerjaan besar yang dikerjakan oleh seorang diri.
"Tidak ada di partai politik manapun, atau tidak usah partai politik ya, di dalam organisasi pun demikian," katanya.
Lebih lanjut, ia mengibaratkan sebuah perusahaan, maka di dalam organisasinya seluruh tim harus bisa bekerja. Menurutnya, tidak mungkin hanya direksinya yang bekerja secara sendirian.
"Di perusahaan itu tentu harus memperkuat dalam tim organisasi itu untuk mencapai sebuah keberhasilan. Jadi tidaklah mungkin misalnya, di dalam perusahaan seorang direksi bekerja sendirian dia akan berhasil, no no. Itu tentu tidak mungkin," pungkasnya.
Mardiono Diminta Bertaubat
Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, M. Romahurmuziy alias Rommy mengatakan Mukernas II PPP yang akan dibuka pada Jumat (13/12/2024) malam harus dijadikan ajang evaluasi atas kegagalan Plt Ketua Umum PPP M Mardiono.
Baca Juga: Keok di Pileg dan Pilkada 2024, Mardiono Singgung Kader Selalu Beralasan Kekurangan Logistik
Menurutnya, Mukernas ini harus mencatat bahwa kepemimpinan DPP PPP kali ini secara nyata gagal dan sudah kehilangan legitimasi secara moral.
Awalnya Rommy menyampaikan, jika Mukernas II PPP ini memang memiliki tema transformasi. Maka, kata dia, ada banyak hal yang harus ditranformasikan.
"Pertama, kaderisasi. 5 tahun terakhir PPP stagnan tanpa kaderisasi. Yang ada justru mengubah diri menjadi semata-mata partai elektoral. Padahal kekuatan PPP adalah grass root kader yang terpelihara hingga Ranting," kata Rommy dalam keterangannya kepada Suara.com, Jumat (13/12/2024).
Kedua, kata dia, perlu ada transformasi jati diri. Menurutnya, PPP telah kehilangan identitas sebagai partai umat. Untuk itu PPP harus merebut kembali hati umat.
"Ketiga, Kepemimpinan. Alih-alih memperluas basis, PPP justru sibuk dengan pergantian senyap Suharso ke Mardiono yang berujung pada tidak lolosnya PPP," katanya.
Untuk itu, kata dia, Mukernas ini harus menjadi forum evaluasi PPP atas kegagalan pemimpin puncaknya dalam menahkodai partai.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Menteri Hukum Ultimatum PPP: Selesaikan Masalah Internal atau AD/ART Jadi Penentu
-
Satu Bulan Tragedi Affan Kurniawan: Lilin Menyala, Tuntutan Menggema di Benhil!
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun