Pilkada Mahal Bikin Prabowo Usul Dipilih DPRD, PDIP: Bukan Salah Rakyat, yang 'Menaburkan' Uang Elite Politik

Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Sitorus, merespon soal wacana Presiden RI Prabowo Subianto yang menginginkan Pilkada dipilih oleh DPRD.

Deddy menyampaikan piaknya memiliki prinsip agar rakyat tetap memiliki kedaulatan dalam pemilihan kepala daerah.

"Soal pemilu dipilih DPRD, saya kira kami di PDI Perjuangan tidak akan terburu-buru. Yang pasti kami menganut prinsip kedaulatan rakyat adalah prinsip utama dalam pemilu, vox populi vox dei, suara rakyat suara Tuhan,” kata Deddy di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024) malam.

Terkait soal mahalnya anggara dalam Pilkada langsung lanjut Deddy, hal itu karena hilangnya moral, etika, dan keserakahan yang ingin melangkahi peraturan dan perundang-undangan.

"Itu yang membuat biaya mahal. Jadi, jangan hanya menyalahkan rakyat biaya mahal, karena yang menaburkan uang itu kan memang dari elite politik sendiri,” ucapnya.

“Partai-partai membangun basis dukungan di bawah pasti tidak perlu uang besar-besar, kan, begitu logikanya. Tetapi kalau mau main jalan pintas, mau tidak mau pasti main uang besar," Deddy menambahkan.

Namun, kata Deddy, pihaknya bakal menguji terlebih dahulu apakah memang usulan dari Prabowo itu betul-betul bisa dilaksanakan atau tidak.

"Tetapi pada prinsipnya, kami tetap ingin pemilu langsung dan kedaulatan di tangan rakyat. One man, one vote," tegas Deddy.

Deddy mengatakan, soal cara menekan anggaran dalam Pilkada yang sangat mahal, lanjut Deddy, bisa dilakukan dengan cara tidak melakukan politik uang.

Baca Juga: Dalih Tingginya Angka Golput Saat Pilkada, Elite Politik Dengungkan Kepala Daerah Dipilih DPRD

“Kalau partai itu membumi, mengakar, enggak akan ada pemilihan umum yang berbiaya mahal. Tetapi kalau partai-partai tidak mengakar kepada rakyat, tentu akan berusaha mencari jalan pintas untuk memenangkan kontestasi pemilu," kata Deddy.

Deddy menyebut, jika pihaknya bakal menyampaikan secara resmi soal pandangan usai ada usulan revisi Undang-undang Pilkada.

"Kami akan melakukan kajian secara lebih mendalam, tetapi bahkan kita sendiri sedang melakukan kajian terhadap pilkada asimetris, di mana daerah-daerah yang memang dengan seluruh indikator-indikatornya siap melaksanakan pemilu langsung. Misalnya, itu kan ada berbagai kajian, teori yang bisa dipakai untuk menentukan itu," jelas Deddy.

Selain itu dia juga menilai proses yang ingin digagas Prabowo itu masih panjang. Deddy kemudian meminta pihak yang berkepentingan tidak buru-buru mengambil kedaulatan rakyat.

"Serahkan itu kepada rakyat secara bijak. Yang perlu bijak itu partai politik dalam kontestasi, supaya jangan main jalan pintas dengan money politic," pungkas Deddy.