Suara.com - Kejaksaan Korea Selatan mengumumkan pada Jumat (13/12) bahwa Letnan Jenderal Lee Jin-woo, Panglima Komando Pertahanan Ibu Kota, telah ditangkap terkait dugaan perannya dalam situasi darurat militer yang diumumkan oleh Presiden Yoon Suk Yeol pada 3 Desember.
Menurut kantor kejaksaan, Panglima telah ditahan malam ini berdasarkan surat perintah, seperti yang dilaporkan oleh kantor berita Yonhap.
Lee, yang sudah dinonaktifkan dari posisinya sejak pekan lalu, merupakan salah satu pejabat militer Korsel yang sedang diselidiki atas dugaan keterlibatan dalam deklarasi darurat militer. Dia dituduh memerintahkan mobilisasi personel militer ke gedung Majelis Nasional di Seoul setelah pengumuman keadaan darurat.
Presiden Yoon Suk Yeol tiba-tiba menyatakan darurat militer pada 3 Desember malam, dengan alasan bahwa kelompok oposisi mendukung Korea Utara dan merencanakan kudeta. Namun, Majelis Nasional menolak keputusan tersebut dan, melalui pemungutan suara, meminta pencabutan darurat militer. Ketua Majelis Nasional, Woo Won-shik, menyatakan bahwa pernyataan darurat dari Presiden Yoon menjadi tidak berlaku setelah keputusan parlemen.
Pada pagi 4 Desember, Yoon mencabut keadaan darurat dan meminta maaf kepada masyarakat Korea Selatan. Namun, dia tidak diperbolehkan meninggalkan Korsel karena penyelidikan yang sedang berlangsung terhadapnya.
Mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun kemudian ditangkap atas tuduhan pengkhianatan. Sementara itu, partai oposisi di Majelis Nasional berupaya untuk memakzulkan Yoon, meskipun upaya pertama pada 7 Desember gagal karena anggota partai pemerintah memboikot pemungutan suara. Mosi pemakzulan kedua diterima oleh parlemen pada Jumat dan pemungutan suaranya dijadwalkan pada sidang paripurna Majelis Nasional hari Sabtu ini.
Tag
Berita Terkait
-
IU Kirimkan Makanan untuk Demonstran Pemakzulan Presiden Korsel
-
"Sejarah Akan Mencatat": Seruan Pemimpin Oposisi Korsel Minta Partai Berkuasa Dukung Pemakzulan Presiden Yoon
-
Krisis Politik Korea Selatan Memanas, Oposisi Dorong Pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol
-
Presiden Yoon Suk Yeol Terancam, Unjuk Rasa Besar-besaran Bakal Terjadi di Korsel
-
Korsel Siapkan Skenario Ini untuk Selamatkan Kondisi Ekonomi
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas