Suara.com - Media pemerintah Korea Utara pada hari Senin mengeluarkan laporan pertamanya tentang pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, menjulukinya sebagai "pemimpin pemberontakan" karena telah meluncurkan upaya untuk memberlakukan darurat militer.
Hampir dua hari setelah pemungutan suara pemakzulan, berita dari Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) yang dikelola pemerintah tidak memberikan kutipan apa pun dari pejabat Korea Utara, yang relatif bungkam mengenai kekacauan politik di Selatan.
Laporan KCNA yang panjangnya kurang dari selusin kalimat memberikan garis besar singkat tentang peristiwa seputar pemakzulan Yoon, dengan mengklaim bahwa ia telah berusaha untuk mengalihkan tanggung jawab atas "pernyataan darurat militer yang bodoh" kepada partai-partai oposisi.
"Penyelidikan terhadap boneka Yoon Suk Yeol, pemimpin pemberontakan, dan kaki tangannya sedang berlangsung," kata KCNA.
"Mahkamah Konstitusi boneka akhirnya akan memutuskan" apakah akan menyingkirkan Yoon, tambahnya.
Media pemerintah Korea Utara sering menyebut para pemimpin dan lembaga Korea Selatan sebagai "boneka" sekutu perjanjiannya, Amerika Serikat.
KCNA tidak mengomentari deklarasi darurat militer pada tanggal 3 Desember hingga sekitar seminggu kemudian, menggambarkan Korea Selatan sebagai "dalam kekacauan" atas perintah tersebut.
Hubungan antara kedua Korea telah berada pada salah satu titik terendah mereka dalam beberapa tahun, dengan Korea Utara meluncurkan serangkaian rudal balistik yang melanggar sanksi PBB.
Korea Utara juga telah membombardir Korea Selatan dengan balon pembawa sampah sejak bulan Mei, yang disebutnya sebagai pembalasan atas surat propaganda anti-Pyongyang yang dikirim ke Korea Utara oleh para aktivis.
Baca Juga: Krisis Politik Korsel Mereda, Oposisi Tarik Ulang Pemakzulan
Hubungan antara kedua Korea telah berada pada salah satu titik terendah mereka dalam beberapa tahun, dengan Korea Utara meluncurkan serangkaian rudal balistik yang melanggar sanksi PBB.
Korea Utara juga telah membombardir Korea Selatan dengan balon pembawa sampah sejak bulan Mei, yang disebutnya sebagai pembalasan atas surat propaganda anti-Pyongyang yang dikirim ke Korea Utara oleh para aktivis.
Tag
Berita Terkait
-
MK Korsel Tentukan Nasib Presiden Yoon, Akankah Dicopot?
-
Pasca Pemakzulan Presiden Korsel, AS Tegaskan Dukungan untuk Seoul
-
Yoon Suk Yeol Abaikan Panggilan Tim Jaksa Korea Selatan
-
Krisis Politik Korsel Mereda, Oposisi Tarik Ulang Pemakzulan
-
Jadi Pj Presiden Korea Selatan, Han Duck-soo Langsung Jalin Komunikasi dengan Joe Biden
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Kekayaan Rahayu Saraswati, Keponakan Prabowo yang Mundur dari DPR RI hingga Minta Maaf!
-
Dasco: Pengunduran Diri Rahayu Saraswati Akan Diproses Via Mahkamah Partai
-
Kasus Pembunuhan Kepala Cabang Bank: Tersangka Ajukan Diri Jadi JC, Siap Ungkap Keterlibatan TNI?
-
Kekecewaan Sri Mulyani Pasca-Penjarahan Rumah, Mahfud MD: 'Dia Nangis Disamakan dengan Sahroni'
-
Eks Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar Divonis 7 Tahun Kasus Uang Palsu
-
Profil Annas Mustaqim, Calon Hakim Agung yang Kecam KPK Karena Ungkap Tersangka Korupsi
-
Diduga Pengeroyok Driver Ojol yang Tewas di Makassar Ditangkap
-
Breaking News! Keponakan Prabowo Ajukan Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPR RI Gerindra, Ada Apa?
-
Menteri PPPA Jenguk 13 Anak Demonstran di Cirebon, Tegaskan Keadilan Restoratif Wajib Diterapkan
-
Sebut Alasan Hukum Jadikan Nadiem Tersangka Terpenuhi, Mahfud: Dia Tak Mengerti Prosedur Birokrasi