Suara.com - Media pemerintah Korea Utara pada hari Senin mengeluarkan laporan pertamanya tentang pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, menjulukinya sebagai "pemimpin pemberontakan" karena telah meluncurkan upaya untuk memberlakukan darurat militer.
Hampir dua hari setelah pemungutan suara pemakzulan, berita dari Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) yang dikelola pemerintah tidak memberikan kutipan apa pun dari pejabat Korea Utara, yang relatif bungkam mengenai kekacauan politik di Selatan.
Laporan KCNA yang panjangnya kurang dari selusin kalimat memberikan garis besar singkat tentang peristiwa seputar pemakzulan Yoon, dengan mengklaim bahwa ia telah berusaha untuk mengalihkan tanggung jawab atas "pernyataan darurat militer yang bodoh" kepada partai-partai oposisi.
"Penyelidikan terhadap boneka Yoon Suk Yeol, pemimpin pemberontakan, dan kaki tangannya sedang berlangsung," kata KCNA.
"Mahkamah Konstitusi boneka akhirnya akan memutuskan" apakah akan menyingkirkan Yoon, tambahnya.
Media pemerintah Korea Utara sering menyebut para pemimpin dan lembaga Korea Selatan sebagai "boneka" sekutu perjanjiannya, Amerika Serikat.
KCNA tidak mengomentari deklarasi darurat militer pada tanggal 3 Desember hingga sekitar seminggu kemudian, menggambarkan Korea Selatan sebagai "dalam kekacauan" atas perintah tersebut.
Hubungan antara kedua Korea telah berada pada salah satu titik terendah mereka dalam beberapa tahun, dengan Korea Utara meluncurkan serangkaian rudal balistik yang melanggar sanksi PBB.
Korea Utara juga telah membombardir Korea Selatan dengan balon pembawa sampah sejak bulan Mei, yang disebutnya sebagai pembalasan atas surat propaganda anti-Pyongyang yang dikirim ke Korea Utara oleh para aktivis.
Baca Juga: Krisis Politik Korsel Mereda, Oposisi Tarik Ulang Pemakzulan
Hubungan antara kedua Korea telah berada pada salah satu titik terendah mereka dalam beberapa tahun, dengan Korea Utara meluncurkan serangkaian rudal balistik yang melanggar sanksi PBB.
Korea Utara juga telah membombardir Korea Selatan dengan balon pembawa sampah sejak bulan Mei, yang disebutnya sebagai pembalasan atas surat propaganda anti-Pyongyang yang dikirim ke Korea Utara oleh para aktivis.
Tag
Berita Terkait
-
MK Korsel Tentukan Nasib Presiden Yoon, Akankah Dicopot?
-
Pasca Pemakzulan Presiden Korsel, AS Tegaskan Dukungan untuk Seoul
-
Yoon Suk Yeol Abaikan Panggilan Tim Jaksa Korea Selatan
-
Krisis Politik Korsel Mereda, Oposisi Tarik Ulang Pemakzulan
-
Jadi Pj Presiden Korea Selatan, Han Duck-soo Langsung Jalin Komunikasi dengan Joe Biden
Terpopuler
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- Motor Baru Harley-Davidson Harga Cuma Rp40 Jutaan, Tenaga Setara Motor 250cc
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
- KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
Pilihan
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
Terkini
-
Sekolah Rakyat Jadi Harapan Baru Anak Miskin, Wamensos: Presiden Jalankan Amanat Konstitusi
-
Pramono Siapkan 500 Ondel-Ondel Karya Desainer Top untuk Rayakan 5 Abad Jakarta
-
Irma Suryani: Program MBG Bisa Jadi Mudarat Jika Salah Sasaran dan Tak Dikelola Profesional
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Metromini dan Kopaja Sudah Pergi, tapi Jakarta Belum Selesai Merindukannya
-
Sembunyi di Kawasan Elit Bangkok, Istri Frans Antoni Ikut Terseret Jaringan Fredy Pratama
-
Jejak Perjuangan Riyan Hidayat: Dari Kebun Kopi Perbatasan Hingga ke Panggung Kepemimpinan Nasional
-
Mendagri dan Menteri ATR/BPN Terbitkan SEB untuk Perkuat Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
-
Penandatanganan SKB Kemendagri & Menteri PKP Perkuat Peran Pemda dalam Program 3 Juta Rumah
-
Dasco Hubungi Kepala BGN, DPR Sebut Ada Efisiensi Anggaran MBG Rp70 Triliun