Suara.com - Media pemerintah Korea Utara pada hari Senin mengeluarkan laporan pertamanya tentang pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, menjulukinya sebagai "pemimpin pemberontakan" karena telah meluncurkan upaya untuk memberlakukan darurat militer.
Hampir dua hari setelah pemungutan suara pemakzulan, berita dari Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) yang dikelola pemerintah tidak memberikan kutipan apa pun dari pejabat Korea Utara, yang relatif bungkam mengenai kekacauan politik di Selatan.
Laporan KCNA yang panjangnya kurang dari selusin kalimat memberikan garis besar singkat tentang peristiwa seputar pemakzulan Yoon, dengan mengklaim bahwa ia telah berusaha untuk mengalihkan tanggung jawab atas "pernyataan darurat militer yang bodoh" kepada partai-partai oposisi.
"Penyelidikan terhadap boneka Yoon Suk Yeol, pemimpin pemberontakan, dan kaki tangannya sedang berlangsung," kata KCNA.
"Mahkamah Konstitusi boneka akhirnya akan memutuskan" apakah akan menyingkirkan Yoon, tambahnya.
Media pemerintah Korea Utara sering menyebut para pemimpin dan lembaga Korea Selatan sebagai "boneka" sekutu perjanjiannya, Amerika Serikat.
KCNA tidak mengomentari deklarasi darurat militer pada tanggal 3 Desember hingga sekitar seminggu kemudian, menggambarkan Korea Selatan sebagai "dalam kekacauan" atas perintah tersebut.
Hubungan antara kedua Korea telah berada pada salah satu titik terendah mereka dalam beberapa tahun, dengan Korea Utara meluncurkan serangkaian rudal balistik yang melanggar sanksi PBB.
Korea Utara juga telah membombardir Korea Selatan dengan balon pembawa sampah sejak bulan Mei, yang disebutnya sebagai pembalasan atas surat propaganda anti-Pyongyang yang dikirim ke Korea Utara oleh para aktivis.
Baca Juga: Krisis Politik Korsel Mereda, Oposisi Tarik Ulang Pemakzulan
Hubungan antara kedua Korea telah berada pada salah satu titik terendah mereka dalam beberapa tahun, dengan Korea Utara meluncurkan serangkaian rudal balistik yang melanggar sanksi PBB.
Korea Utara juga telah membombardir Korea Selatan dengan balon pembawa sampah sejak bulan Mei, yang disebutnya sebagai pembalasan atas surat propaganda anti-Pyongyang yang dikirim ke Korea Utara oleh para aktivis.
Tag
Berita Terkait
-
MK Korsel Tentukan Nasib Presiden Yoon, Akankah Dicopot?
-
Pasca Pemakzulan Presiden Korsel, AS Tegaskan Dukungan untuk Seoul
-
Yoon Suk Yeol Abaikan Panggilan Tim Jaksa Korea Selatan
-
Krisis Politik Korsel Mereda, Oposisi Tarik Ulang Pemakzulan
-
Jadi Pj Presiden Korea Selatan, Han Duck-soo Langsung Jalin Komunikasi dengan Joe Biden
Terpopuler
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- Lula Lahfah Pacar Reza Arap Meninggal Dunia
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
Pilihan
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
Terkini
-
Adu Cepat Lawan Maut: Basarnas Terjang 'Bubur Pasir' Cari Puluhan Korban Longsor Cisarua
-
"Saya Mohon Maaf," Ucapan Gibran di Tengah Duka Longsor Maut Bandung Barat
-
2 Polisi Gugur Terhimpit Truk Saat Bertugas Menuju Longsor Cisarua, Kapolri Beri Kenaikan Pangkat
-
Menko PMK Pratikno Soal Longsor Bandung Barat: SAR 24 Jam Cari 83 Korban Hilang
-
Banjir Jakarta: Pramono Sebut Sebagian Sudah Surut, BPBD Ungkap 14 RT Masih Terendam 80 Cm
-
Menteri Trenggono Ikut Presiden ke London dan Davos Sebelum Pingsan, Tapi Besok Sudah Ngantor
-
KPK Bongkar Skema Pemerasan Caperdes Pati, Bupati Sudewo Ditaksir Bisa Kantongi Rp50 Miliar
-
Kronologi Menteri Trenggono Pingsan di Upacara Duka, Suara Debam Bikin Riuh
-
Soal Sengketa Tanah Jimbaran, Ombudsman RI Sebut BPN Bali Patuhi Rekomendasi
-
Hasto Kristiyanto: Satyam Eva Jayate Adalah Benteng Moral PDIP Tegakkan Kebenaran