Suara.com - Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik PP Muhammadiyah menilai pemagaran laut yang berada di Tanggerang, Banten, disinyalir memiliki hubungan dengan proyek strategis nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Ketua Riset dan Advokasi LBH-AP PP Muhammadiyah, Ghufroni, mengatakan indikasi tersebut berdasarkan temuan tim yang saat itu mengecek ke lokasi.
“Saya kira karena pada saat kita meninjau lokasi itu memang sangat dekat dengan pembangunan proyek PSN PIK 2. Maka tentu kami menduga ini ada hubungan erat antara PSN PIK 2,” kata Ghufroni, saat di Mabes Polri, Jumat (17/1/2025).
Ghufroni juga mengindikasi ada beberapa nama perorangan hingga perusahaan yang diduga menjadi dalang pemagaran laut sepanjang 30 km ini. Nama tersebut diberikan ke penyidik, lantaran telah viral di sosial media.
“Jadi, supaya penyidik bisa menelusuri lebih dalam. Karena ini sangat viral di Kabupaten Tangerang. Saya kurang lebih ada tujuh nama, mungkin ya,” ucap Ghufroni.
Nama pertama, kata Ghufroni, yang diduga ikut terlibat dalam praktik ini yakni Ali Hanafi Wijaya. Ali Hanafi Wijaya, lanjut Ghuroni, sangat familiar di wilayah Tangerang.
“Ya, bukan soal pemagaran laut, tapi juga soal pembebasan lahan yang sangat intimidatif, ya, dengan harga yang sangat murah, hampir Rp50.000 per meter. Jadi Ali Hanafi Widjaya ini, kami dengar, adalah tangan kanannya Anguan,” jelasnya.
Kemudian, nama lain yang ikut viral di sosial medial yakni Gozali yang merupakan anak buah dari Ali Hanafi.
“Itu sangat mungkin punya pengaruh, ya untuk pembebasan lahan,” ungkapnya.
Baca Juga: Bercanda Soal Kasus Pagar Laut Misterius, Komeng Kena Amuk Said Didu: Kali Ini Gak Lucu!
Selain itu, lanjut Ghufroni, orang yang melalukan pemagaran bambu, yakni Mandor Memet. Ia sebagai pelaksana lapangan termasuk orang yang mempekerjakan para pekerja dan membeli bahan baku untuk membuat pagar laut.
“Ada mandor memet yang di lapangan, kemudian difasilitasi oleh Ngcun alias Gozali, kemudian soal pendanaan dan seterusnya oleh Ali Hanafi. Tinggal dikonfirmasi, mudah-mudahan itu benar adanya,” bebernya.
Nama lainnya yang diungkapkan oleh Ghufroni, Arsin. Seorang Kepala Desa Kohod, Pakuaji Tangerang.
Ghufroni menyebut di medsos Arsin terlihat sedang menyuruh atau mengatur pekerja yang menyiapkan bambu-bambu yang diduga untuk dilakukan pemagaran.
“Saya kira Arsin perlu diminta keterangan untuk menjelaskan apakah benar video yang beredar itu,” ujartnya.
Nama lainnya, yakni Sandi Marta Praja, seorang pemuda yang mengatakan bahwa pemagaran bambu ini adalah swadaya masyarakat, kemudian dalam rangka mencegah abrasi.
Berita Terkait
-
LBH Jakarta Yakin Pagar Laut Tangerang Dibuat Sistematis Bukan oleh Warga: Ada Bisnis di Baliknya
-
DPR Bakal Ungkap Dalang di Balik Pagar Laut: Jangan Bilang Ruang Laut Ini Milik Tuhan
-
Dilaporkan ke Bareskrim Gegara Rugikan Nelayan, Dalang Pembuat Pagar Laut di Tangerang Bakal Terungkap?
-
Komeng Kena Sentil Said Didu Usai Bercanda Soal Pagar Laut: Nggak Lucu
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar