Soal Pagar Laut Tangerang, Menteri KKP Ngaku Kena Gocek: Dikira Penangkaran Kerang, Tahunya Pemagaran

Suara.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengaku kementeriannya kena gocek pelaku pemagaran laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Sebab, dia mengira pagar laut yang dibuat dari bambu untuk tujuan penangkaran kerang. Belakangan diketahui tujuan pagar laut untuk reklamasi.

Pernyataan itu disampaikan Sakti Wahyu Trenggono usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/1/2025). 

Trenggono menanggapi pertanyaan perihal pembuatan pagar laut yang sudah berlangsung sejak 2023.

"Masifnya kan di 2024 karena kami baru muncul karena dulu itu kan tempat nelayan yang membuat penangkaran untuk kerang. Jadi kami berpikirnya ke arah sana," kata Trenggono di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/1/2025).

KKP baru menyadari belakangan ketika patok pagar yang terbuar dari bambu tersebut dibangun secara terstruktur.

"Tapi ketika dia terstruktur maka itu adalah untuk menahan abrasi. Kalau menahan abrasi nanti lama-lama jadi dangkal. Kalau dia jadi dangkal kemudian akan menjadi daratan," kata Trenggono.

Trenggono memastikan pemagaran luat tersebut tidak berizin. Ia tegas menyatakan akan membongkar pagar laut tersebut pada Rabu (22/1) bersama TNI AL hingga Bakamla.

"Rabu (dibongkar) sama-sama," kata Trenggono.

Baca Juga: Trending di X Gegara Arogan, Detik-detik Mobil RI 25 Menteri Satryo Dikepung Puluhan ASN: Turun!

Tujuan Reklamasi

Terungkap tujuan pelaku melakukan pemagaran laut sepanjang 30 km di Pantai Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten yang tak lain tak bukan ialah reklamasi.

Meski belum diketahui siapa dalang pemagaran laut, tujuan dari pagar laut itu sendiri sudah diungkapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta.

Mulanya, Trenggono menegaskan ditemukan adanya sertifikat untuk wilayah di dalam laut, sebagaimana disampaikan Kementerian ATR/BPN. Ia lantas menegaskan bahwa sertifikat di dasar laut tersebut tidak diperbolehkan.

"Jadi itu sudah jelas ilegal juga," kata Trenggono di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/1/2025).

Melalui temuan sertifikat bawah laut tersebut, Trenggono mengatakan bahwa prosea pemagaran tersebut memang bertujuan untuk mendangkallam kedalaman laut.