Majelis Rektor Benarkan UKT Berpotensi Naik Imbas Efisiensi Anggaran Diktisaintek

Suara.com - Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) membenarkan bahwa biaya uang kuliah tunggal (UKT) kemungkinan naik bila biaya operasional dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Diktisaintek) ikut dipangkas imbas dari efisiensi anggaran.

"Ketika perguruan tinggi berusaha untuk menutupi dana yang dipotong tadi, paling rasional yaitu UKT yang berisiko untuk naik memang. Kenapa UKT? Karena memang tidak semua perguruan tinggi mempunyai kapasitas untuk mengoptimalkan pendanaan di luar UKT," ujar Ketua MRPTNI Eduart Wolok kepada Suara.com saat dihubungi Kamis (13/2/2025) malam.

Menurut Eduart, belum banyak PTN yang bisa mendapatkan pendapatan tambahan di luar bantuan dari Kementerian. Sehingga juga harus mengandalkan biaya UKT yang dibayarkan mahasiswanya.

Dia menyebutkan bahwa tidak semua perguruan tinggi yang sudah relatif maju dan bisa bekerja sama dengan industri untuk punya pendapatan tambahan.

"Jadi ketika dilakukan pemotongan pasti akan sangat berasa imbasnya buat PTN," katanya.

Hingga saat ini, Eduart menyampaikan kalau belum ada informasi terkait pemotongan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dari Diktisaintek.

Namun demikian, dia menyebut kalau PTN sebenarnya sudah bersiap untuk menyikapi kondisi jika anggaran dari pemerintah memang dipotong.

"Tentu kita sudah mempersiapkan langkah-langkah untuk itu karena kita tidak ingin terganggu layanan terhadap mahasiswa. Tapi pasti akan di-switch dengan program yang lain, yang mana program lain itu tetap tidak bisa ditangguhkan," ujarnya.

Diketahui, Kementerian Diktisaintek terkena efisiensi anggaran sebesar Rp 14,3 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp 56,6 triliun di 2025. Potensi naiknya UKT itu mulanya disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro saat rapat dengan Komisi X DPR RI.

Baca Juga: Majelis Rektor PTN Sambut Baik Rencana Kampus Kelola Tambang, Biaya UKT Turun?

Satryo menyampaikan kalau BOPTN terkena pemangkasan, pagu awal program itu sebesar Rp 6,018 triliun kemudian terkena efisiensi sebesar Rp 3 triliun. Satryo mendorong anggaran dikembalikan ke pagu awal.

"Karena kalau BOPTN ini dipotong separuh, maka ada kemungkinan perguruan tinggi harus menaikkan uang kuliah," kata Satryo.