Dana Pajak Palestina Rp1,46 Triliun "Dirampas" Israel? Ini Alasannya

Suara.com - Dana tambahan pajak sebesar 90 juta dolar AS (Rp1,46 triliun) yang seharusnya diterima Otoritas Palestina direbut oleh Israel dan dialihkan secara sepihak kepada warga Israel yang diklaim tewas akibat serangan dari pihak Palestina.

Menurut laporan TV7 Israel News pada Senin (17/2), otoritas keuangan Israel mengambil langkah ini untuk mencegah Otoritas Palestina "terus memberikan imbalan kepada teroris dan pembunuh" dan mengalihkan dana tersebut kepada "korban aksi teror" beserta keluarganya.

Ketua otoritas keuangan Israel, Bezalel Smotrich, menyatakan di media sosial X bahwa keputusan untuk mengalihkan dana tersebut adalah adil dan etis.

Di sisi lain, Pemerintah Palestina menggunakan pendapatan pajak ini untuk membayar gaji pegawai pemerintah, yang menyumbang sekitar 65 persen dari total pendapatan negara.

Namun, sejak 2019, Israel memutuskan untuk memotong 600 juta shekel atau 168 juta dolar AS (Rp2,72 triliun) setiap tahunnya dari dana yang seharusnya diberikan kepada Palestina, dengan alasan bahwa Otoritas Palestina memberikan tunjangan bulanan kepada tahanan dan mantan tahanan Palestina.

Pemotongan tersebut kemudian meningkat menjadi sekitar 195 juta dolar AS (Rp3,16 triliun) setiap tahun.

Akibat pemotongan ini, Otoritas Palestina tidak dapat lagi membayar gaji pegawai pemerintah secara penuh sejak November 2021.

Wilayah Palestina yang masih berada di bawah pendudukan tetap bergantung pada Israel untuk perdagangan luar negeri, dengan sebagian besar impor dan ekspor melewati Israel atau titik kontrol yang dikuasai oleh Israel.

Lebih lanjut, Israel terus menahan dana bea cukai yang seharusnya dikumpulkan atas nama pemerintah Palestina selama berbulan-bulan.

Baca Juga: Pasukan Israel Masih Bercokol di 5 Titik Perbatasan Lebanon